Adanya penghapusan kelas pelayanan BPJS membuat seluruh lapisan masyarakat akan mendapat fasilitas rawat inap yang sama. Rencana itu diharapkan tak membuat gaduh pemenuhan standar tata ruangan rumah sakit.

 

BALIKPAPAN-Pembagian kelas layanan kesehatan yang selama ini diterapkan akan dihapus. BPJS Kesehatan berencana mengganti layanan kelas I, II, dan III menjadi kelas rawat inap standar. Begitu juga dengan iuran yang dibayarkan peserta, nantinya disesuaikan dengan besaran gaji atau pendapatan yang diterima. Kebijakan yang rencananya berlaku mulai Juli nanti, disebut belum diterapkan di Kaltim.

Dikonfirmasi Kaltim Post, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kaltim dr Edy Iskandar mengungkapkan, pihaknya belum menerima surat resmi dari BPJS Kesehatan mengenai penghapusan kelas I, II, dan III menjadi kelas rawat inap standar. Akan tetapi, sambung dia, pada prinsipnya rumah sakit akan mempersiapkan kelas rawat inap standar yang ditentukan BPJS Kesehatan. “Asal tidak memberatkan rumah sakit dari segi pemenuhan standar tata ruangan yang ditetapkan,” katanya Senin (13/6).

Dia melanjutkan, DPP Persi telah melakukan survei kepada seluruh rumah sakit se-Indonesia. Nantinya, hasil survei itu, DPP Persi akan mengeluarkan rekomendasi terhadap pemberlakuan kelas rawat inap standar yang akan diterapkan BPJS Kesehatan. “Saat ini data survei masih dianalisis. Dalam waktu dekat akan diumumkan sikap Persi, mewakili anggotanya yang merupakan rumah sakit di Indonesia,” imbuh dokter spesialis penyakit dalam ini.

Edy mengungkapkan, Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan merupakan rumah sakit daerah di bawah Pemprov Kaltim. Sehingga tidak masuk daftar 18 rumah sakit yang akan memulai kebijakan kelas rawat inap standar BPJS Kesehatan, Juli nanti. Kebijakan kelas rawat inap standar baru dilaksanakan pada rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Saat ini kami belum dapat surat apapun dari BPJS Kesehatan terkait kelas standar tersebut. Dengan demikian, kebijakan ini belum diberlakukan di Kaltim,” tutur direktur RSKD Balikpapan ini.

Terpisah, Direktur Rumah Sakit Pertamina Balikpapan (RSPB) M Noor Khairuddin mengatakan, belum semua rumah sakit menerapkan skema baru itu. Termasuk rumah sakit swasta seperti RSPB. “Penerapan KRIS (kelas rawat inap standar) dari BPJS Kesehatan baru akan ditetapkan ke beberapa rumah sakit umum vertikal. Jadi belum ke semua rumah sakit dan juga belum ke rumah sakit swasta,” katanya. Sementara itu, menurut Kepala BPJS Kesehatan Kota Balikpapan Sugiyanto, rencananya, aturan iuran BPJS terbaru ini dilakukan bertahap. “Kalau di Balikpapan kami belum mendapatkan instruksi. Jakarta saja yang baru melakukan kebijakan tersebut,” katanya. Ia menuturkan, rencana penghapusan kelas 1, 2, dan 3 saat ini lagi digodok rumah sakit vertikal, atau rumah sakit milik pemerintah. Kebijakan baru ini masih tahap uji coba di beberapa rumah sakit vertikal.

"Kemudian untuk regulasi iurannya itu juga belum kami terima. Yang jelas Kota Balikpapan per Juni masih tetap sama. Untuk kelas 1, 2, dan 3 tidak ada perubahan. Masih sama dengan yang tengah berjalan," terangnya.

Mengenai kemungkinan Balikpapan tidak menerapkan penghapusan kelas 1, 2, dan 3 lantaran Balikpapan tidak memiliki rumah sakit vertikal, menurutnya, jika nanti peraturan tersebut sudah melalui uji coba dan sudah ada evaluasi, tidak menutup kemungkinan akan muncul peraturan presiden (perpres).

"Kita tunggu saja. Jika sudah keluar peraturan presiden berarti secara otomatis akan dilaksanakan di semua kantor cabang BPJS Kesehatan termasuk di Balikpapan," jelasnya. Lanjut dia, secara umum implementasi kebijakan itu adalah, memungkinkan tidak ada lagi kelas 1, 2, dan 3. Di mana ruang rawat inap nantinya dibuat menjadi satu kelas saja, dan satu ruangan itu bisa maksimal empat sampai enam pasien.

"Untuk informasi lebih lanjut, kita tunggu saja. Karena yang diuji coba juga bukan di Balikpapan. Kami juga belum dikonfirmasi lebih lanjut bagaimana regulasi kelas standar ini," kata dia.

Sementara itu, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tono Rustiano dalam workshop terkait perubahan rencana pelayanan BPJS Kesehatan yang diadakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional belum lama ini mengatakan, penerapan KRIS JKN bertujuan untuk menjalankan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Hal ini sesuai amanah UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada 23 Ayat 4 menyatakan, jika peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, diberikan berdasarkan kelas standar.

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan ekutias dalam program JKN. Prinsip ekuitas artinya kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai  kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. "Kriteria yang disusun untuk penerapan KRIS JKN ini bukanlah kriteria baru melainkan diambil dari kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan, yaitu berupa Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit-Ruang Rawat Inap, Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit," tuturnya.

Menurutnya, di negara-negara lain, KRIS sudah diterapkan.  “Misalnya di Kanada, di Jerman, Perancis, Thailand, Korea, Filipina, Australia, Singapura, Turki, dan Nigeria," ujarnya. (riz/k16)