Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim Pembahas Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika (PN) melaksanakan kegiatan uji publik di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (2/6).

 

BALIKPAPAN - Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan dalam laporannya mengatakan, uji publik ini dilaksanakan dengan maksud agar pembahasan rancangan perda oleh DPRD bersama Pemprov Kaltim bersifat transparan. Dengan demikian, seluruh unsur masyarakat dan pemerintah daerah mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan regulasi tersebut.

“Adapun peserta yang diundang pada kegiatan uji publik sebanyak 158 orang, terdiri dari unsur Pemerintahan Provinsi, lembaga/instansi vertikal, unsur Pemerintahan Kabupaten dan Kota, BUMD dan BUMN, universitas negeri dan swasta, organisasi masyarakat, dan media,” sebut Ramadhan.

Ketua Pansus P4GN dan PN Saefuddin Zuhri mengatakan, kegiatan Uji Publik Ranperda ini merupakan tahapan akhir sebelum rancangan perda dilakukan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan selanjutnya ditetapkan menjadi perda.

Pansus telah bekerja maksimal dalam rangka percepatan pembahasan rancangan perda untuk dapat segera ditetapkan menjadi perda. “Harapan pansus yang paling penting setelah ditetapkannya perda, yaitu Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim segera menyusun peraturan gubernur sebagai peraturan turunan dari perda tersebut,” beber Saefuddin Zuhri.

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dalam sambutannya mengatakan, narkotika merupakan musuh paling berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Marilah bersama untuk menolak dan memerangi narkoba dan sejenisnya.

Menurutnya, permasalahan narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Ranperda tentang Fasilitasi P4GN dan PN ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019.

"Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika, yang terjadi di daerah.

Uji publik tersebut menghadirkan tiga narasumber yaitu Kartika Mulia Sari yang mewakili direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri kemudian Ni Putu Witari yang mewakili direktur Prodak Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri dan Sufian Agus selaku kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim serta moderator Isal Wardhana, Tenaga Ahli DPRD Kaltim. (adv/hms8/kri/k16)