BALIKPAPAN- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Rippar) Provinsi Kaltim menggelar uji publik di Hotel Grand Jatra, Balikpapan, Jumat (3/6).

Katua Pansus Rippar Veridiana Huraq Wang mengatakan, uji publik raperda ini dimaksud dalam rangka menyerap masukan, saran, dan tanggapan guna penyempurnaan draf raperda.

Menurut dia, pariwisata salah satu sektor penting bagi masyarakat, tak terkecuali di Provinsi Kaltim. Pariwisata memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang lapangan pekerjaan, mendorong pengembangan sosial budaya, sekaligus sarana promosi keunggulan daerah hingga ke mancanegara.

“Peranan pariwisata dalam menunjang perekonomian saat ini memiliki kecenderungan meningkat pada level daerah maupun nasional. Peningkatan peran tersebut berimplikasi pada peningkatan jumlah uang yang beredar, yang akhirnya berdampak pada pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Komitmen serta keseriusan pemerintah pusat maupun daerah, kata dia, semakin menguat guna mendayagunakan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan sekaligus penguatan karakter lokal yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, pembangunan kepariwisataan yang terencana menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan suatu rencana pembangunan kepariwisataann dan pemerintah daerah berwenang menyusun dan menetapkan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (Ripparprov) sebagai dasar pengaturan pembangunan kepariwisataan agar sinergis dengan tujuan, serta visi-misi pembangunan daerah.

Kekhawatiran mengenai masa berlakunya regulasi ini pun terjawab saat diskusi berlangsung dalam acara uji publik tersebut. Veridiana menjelaskan, berdasarkan arahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), bahwa ada ruang untuk dilakukan perpanjangan masa berlaku perda.

“Bahkan mereka (Kemenparekraf, Red) menyampaikan, kalau perlu jangan dicantumkan tahunnya. Jadi supaya ini bisa berlaku panjang sampai nanti ada Ripparnas selanjutnya. kecuali kalau ada perubahan yang signifikan, ya baru kita rubah lagi,” terang dia.

Berdasarkan masukan-masukan saat uji publik, secara umum isi draf raperda dapat diterima. Hanya, kata Veri, redaksional dalam draf ada sedikit perlu perubahan dan penempatan kalimat tidak berulang.

“Memang ada beberapa yang harus kita ubah, karena sistematikanya ada yang di belakang diminta untuk ditempakan di depan, kemudian tidak mengulang-ulang kalimat yang sama atau kata yang sama. Secara umum masukan-masukan bagus semua terkait masalah perda ini,” jelasnya.  (adv/hms6/kri/k16)