SAMARINDA - Pada Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim, Senin (30/5), salah satu anggota DPRD Kaltim Ismail mengusulkan agar secepatnya DPRD Kaltim membentuk Panitia Khusus (Pansus) Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurut dia, seharusnya perusahaan yang memiliki aktivitas atau mengeruk kekayaan alam di Kaltim bisa berkontribusi melalui dana CSR dalam pemulihan ekonomi usai Covid-19. "Yang kita mau bahwa ada pengelolaan CSR yang terukur. Apakah berdasarkan luasan konsesi atau jumlah dividen atau besaran produksi," ujarnya.

Usulan ini disuarakan Ismail lantaran melihat peristiwa dana CSR oleh PT Bayan Resource Tbk yang malah mengalir ke luar daerah, bukan masuk ke Kaltim. Anggota Fraksi Demokrat dan NasDem ini mengajak unsur pimpinan DPRD Kaltim beserta seluruh perangkat DPRD Kaltim untuk bisa mengevaluasi seluruh perusahaan swasta.

"Saya mendorong kepada DPRD untuk mengambil langkah konkrit terhadap perusahaan. Bukan hanya pada PT Bayan, tapi seluruh perusahaan di Kaltim.

"Dana CSR ini jika memang masuk kas daerah, akan berdampak langsung dalam pemulihan ekonomi pembangunan di Kaltim. "Sudah saatnya pintu masuk untuk kita tanya berapa kontribusi untuk Kaltim selama ini," tegas Ismail. (adv/hms7/kri/k16)