Analis Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan Edi Suhardi menilai tanpa koordinasi yang baik, pemerintah tidak mungkin merancang kebijakan pembangunan terpadu untuk industri kelapa sawit yang mempekerjakan sekitar 17 juta pekerja dan melibatkan lebih dari dua juta pemegang saham.

ARI ARIEF, Penajam

“KURANGNYA perhatian pemerintah terhadap industri juga terlihat dari kesulitan yang dihadapi Kejaksaan Agung dalam mengungkap bukti kolusi dalam penerbitan izin ekspor antara Januari hingga Maret. Bahkan lebih dari satu bulan setelah kejaksaan menangkap tiga eksekutif bisnis dan direktur jenderal perdagangan luar negeri atas tuduhan korupsi dan suap itu belum mengumumkan kemajuan dalam penyelidikannya,” kata Edi Suhardi.

Pemerintah kembali memberlakukan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) pada industri sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menstabilkan harga minyak goreng. Namun, langkah-langkah ini hanya bersifat ad hoc dan pasti akan gagal tanpa satu pun lembaga, terutama Badan Urusan Logistik (Bulog) yang bertugas mengelola dan mengawasi pelaksanaan DMO.

Satu titik penjualan domestik dari produsen ke Bulog ini akan menghindari perlunya verifikasi ratusan faktur domestik dengan Kementerian Perdagangan sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin ekspor. Jika produsen hanya menjual ke Bulog dalam rangka penerapan DMO mereka, maka hanya ada satu faktur yang harus diperiksa.

Mengingat struktur industri kelapa sawit yang kompleks dan peran vitalnya dalam perekonomian, audit menyeluruh mungkin diperlukan untuk membangun basis data yang lengkap dan andal. “Namun, untuk tata kelola yang baik dan keberlanjutan industri dalam jangka panjang, kami pikir pemerintah harus belajar dari Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia yang telah berhasil mengelola industrinya di bawah Malaysian Palm Oil Board (MPOB),” tuturnya.

Di Indonesia, berbagai aspek industri hulu dan hilir kelapa sawit ditangani secara terpisah oleh beberapa kementerian dan lembaga pemerintah yang seolah-olah tidak terhubung satu sama lain, sehingga menimbulkan flip-flop, tumpang-tindih dan terkadang kebijakan yang saling bertentangan.

“Untuk melindungi kepentingan industri kelapa sawit dan konsumen domestik produk minyak sawit, termasuk minyak goreng, kita perlu memiliki kebijakan yang koheren didukung dengan database yang kredibel, pengawasan yang solid dan penegakan hukum yang dilakukan oleh badan otoritas nasional yang kuat untuk mengelola industri kelapa sawit, dari hulu ke hilir,” katanya. (*/ndu/k15)