SAMARINDA–Keputusan pengadilan terhadap para pelanggar Perda 16/2002 telah keluar. Ada lima pelanggar yang disidang pekan lalu. Di antaranya, 2 pedagang kaki lima (PKL), 2 pengemis dengan kostum badut, dan koordinator badut.

Amar keputusan hakim menyatakan mereka masing-masing harus membayar denda dengan besaran berbeda-beda.

Kabid Perundangan Satpol PP Samarinda Herri Hardany mengatakan, ada lima pelanggar Perda 16/2022 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Gelandangan, dan Anak Jalanan Samarinda yang disidangkan. Untuk PKL yang semestinya dua orang, satu tidak hadir. Sementara yang hadir PKL di Kemakmuran didenda Rp 400 ribu. Kemudian dua badut yang ditangkap di sekitaran Samarinda Central Plaza (SCP), masing-masing Rp 100 ribu. Kemudian koordinator badut yang memiliki 15 kostum yang telah disita Satpol PP didenda Rp 300 ribu. "Memang ada potensi kembali, tapi keputusan pengadilan harus tetap kami hormati," ungkapnya.

Hakim mungkin menimbang dari sisi kemanusiaan, yang jelas hasilnya sudah ada. Namun, Satpol PP memastikan tetap bakal rutin patroli. "Bila sekali lagi ketangkap akan tetap diproses ke ranah pengadilan. Dan tentu dari pengadilan ada sanksi yang lebih berat karena mengulangi perbuatan yang sama," tegasnya.

Dia menjelaskan, kostum sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Satpol PP pun tidak melarang beroperasi sepanjang di tempat-tempat yang dibenarkan. "Artinya tidak mengganggu ketertiban umum. Acuannya Perda 16/2002. Intinya mereka tidak boleh meminta-minta dengan belas kasihan. Boleh saja beroperasi di tempat-tempat seperti di mal dan acara ulang tahun," sambungnya.

Herri menyebut, pihaknya juga telah mengarahkan para pemeran badut dan koordinatornya untuk ke mal. Kendati bakal ada retribusi ke pengelola mal agar bisa beroperasi. "Ya saya pikir mereka (badut) sanggup saja, karena penghasilannya lumayan. Dari keterangan bisa mendapat sampai Rp 300 ribu per hari. Memang bervariasi, paling rendah Rp 50 ribu per hari," pungkasnya. (dra/k8)

 

ASEP SAIFI ARIFIAN

@asepsaifi