SAMARINDA–Perubahan harga kebijakan dan harga bahan bakar minyak (BBM) turut membuat pemkot menyesuaikan kondisi terkini. Hal itu terkait penganggaran dari tiap OPD teknis yang menggunakan mobil operasional pelat dinas, hingga berkembang pada usulan penambahan kuota BBM khusus solar.

Kabag Perekonomian Pemkot Samarinda Yuyum Puspitaningrum menuturkan, pihaknya mengumpulkan beberapa OPD untuk mendata jumlah kendaraan operasional yang digunakan hingga diketahui kebutuhan riil solar. Misalnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait truk angkutan sampah, Dinas Perikanan untuk kapal nelayan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk perangkat pertanian, Dinas Perhubungan untuk perahu angkutan, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk kendaraan operasional. "Kami masih menghimpun data," ucapnya, Senin (30/5).

Kuota BBM solar di Samarinda terus berkurang. Pada 2020 mencapai 55.834 kiloliter, sementara pada 2021 berkurang menjadi 50.375 kiloliter. Semakin drastis pada 2022, berkurang menjadi 48.002 kiloliter.

Dalam agenda tersebut, OPD yang paling siap datanya yakni DLH karena sudah menggunakan fuel card 2.0 untuk pembelian BBM solar, sehingga tergambarkan kuota pembelian harian. Sedangkan OPD lain akan dibantu pembuatan fuel card oleh Dishub Samarinda dengan melampirkan persyaratan STNK, BPKB, dan KTP elektronik sopir kendaraan bersangkutan, sehingga pembelian solar lebih terkontrol. "Kami akan mengejar ke OPD-OPD terkait agar segera melengkapi data kebutuhan riil akan solar," ujarnya.

Dia menambahkan, beberapa OPD seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga perlu melakukan pengaktualan terhadap satuan standar harga (SSH), karena saat penganggaran dilakukan harga BBM jenis dexlite yang digunakan untuk kendaraan dipatok seharga Rp 9 ribu, sedangkan saat ini mencapai Rp 13.250. Koordinasi akan dilakukan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). "Itu juga berlaku bagi kendaraan dinas ASN yang saat ini dilarang menggunakan pertalite, akan dihitung ulang menggunakan standar harga pertamax terkini, yakni Rp 12.750," jelasnya.

Pihaknya juga segera melengkapi data yang diperlukan, sehingga segera menyelesaikan telaahan untuk diserahkan kepada wali kota sebagai bahan pengambilan keputusan. "Dalam satu sampai dua minggu ke depan kami target rampung," singkatnya. (dra/k8)

 

DENNY SAPUTRA

@dennysaputra46