SAMARINDA–Rumah layak huni masih menjadi masalah yang harus diselesaikan Pemprov Kaltim. Sebab, rumah tidak layak huni (RTLH) mendapat atensi DPRD Kaltim dan masuk dalam catatan para wakil rakyat di Karang Paci, sebutan Kantor DPRD Kaltim.

Marthinus, yang juga ketua Pansus DPRD Kaltim tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kaltim 2021, menjelaskan bahwa dalam laporan yang disusun timnya, dituliskan masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap rumah layak huni. Dan lingkungan kawasan permukiman berkualitas.

Sebab, jumlah RTLH dan kawasan kumuh di Kaltim masih tinggi. Juga, dihadapkan dengan keterbatasan APBD provinsi/kabupaten/kota yang tersedia untuk menanggulangi RTLH dan kawasan kumuh. Termasuk dukungan dana dari corporate social responsibility (CSR) yang masih rendah.

"Program dan kegiatan rehab RTLH ini sangat dibutuhkan masyarakat miskin. Namun, dalam pelaksanaannya belum sesuai harapan karena faktor seleksi penerima bantuan yang belum optimal, penerima bantuan yang berubah-ubah dan tidak dapat memegang kesepakatan awal yang diputuskan bersama. Sehingga, terjadi ketidaktuntasan penyelesaian menjadi rumah layak huni setelah diberi bantuan," terangnya.

Pihaknya pun memberi rekomendasi, mengingat hingga 2021 realisasi rehab RTLH yang dibiayai APBD Kaltim mencapai 1.900 unit. Secara keseluruhan digabung dengan APBN dan CSR sebanyak 15.000 unit. Untuk mencapai target RPJMD Kaltim 2019–2023, masih diperlukan sekitar 10.000 unit lagi.

Maka, gubernur menugaskan sekretaris daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menambah anggaran rehab RTLH pada Perubahan APBD 2022 dan 2023. Juga, bersama perangkat daerah dan pihak terkait lainnya mengupayakan anggaran dari APBN dan CSR.

"Gubernur juga menugaskan sekretaris daerah memerintahkan Dinas PUPR untuk melakukan kajian ulang terhadap alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencukupi pembangunan sebuah rumah layak huni dengan standar minimal. Sehingga tidak terkesan bahwa pemerintah hanya mengejar target jumlah rumah yang direhab, namun mengabaikan kualitas rumah layak huni," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR Pera) Kaltim Aji M Fitra Firnanda menjelaskan, target sampai akhir masa gubernur dari APBD provinsi sekitar 5 ribuan rumah.

"Kami sendiri sudah melaksanakan total 900 rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir. Sampai dengan akhir masa gubernur, dari APBD provinsi sekitar 5.000-an rumah," jelasnya.

Program rumah layak huni memang jadi concern Pemprov Kaltim. Gubernur Kaltim Isran Noor mengeluarkan Pergub Nomor 27 Tahun 2021. Pergub itu memuat dua program prioritas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta program kemitraan dan bina lingkungan perusahaan di Kaltim. Salah satu program itu adalah rumah layak huni.

Di sisi lain, tahun ini Kaltim menargetkan sekitar 500 rumah layak huni dari program pertanggungjawaban sosial. Sebelumnya, ditentukan nilai satu rumah layak huni minimal Rp 100 juta. Artinya, minimal sekitar Rp 50 miliar bakal dipakai untuk pembangunan tahun ini.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setprov Kaltim Syafranuddin menjelaskan, pada dasarnya perusahaan-perusahaan sudah ada yang membantu mewujudkan program itu.

"Sudah mulai masuk, cuma saya belum dapat datanya," kata dia kepada Kaltim Post. (nyc/dwi/k8)