SAMARINDA-Solidaritas Rakyat Kaltim menggelar peringatan Hari Anti Tambang (Hatam) pada Senin 30 Mei 2022. Peringatan ini ditandai dengan unjuk rasa yang dimulai pukul 08.30 dengan tujuan Kantor Pos Samarinda dan Kantor Gubernur Kaltim.

Pradarma Rupang dari Jatam Kaltim mengatakan, tanggal peringatan Hatam pada 29 Mei diambil dari  hari pertama di mana semburan lumpur Lapindo pertama kali terjadi di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupatan Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 Mei 2006. Petaka tersebut mengakibatkan ribuan jiwa kehilangan rumah serta lahan pertanian, dipaksa mengungsi dari kampung halaman. Tragedi tersebut hingga kini belum terselesaikan.

Pradarma Rupang dalam keterangan persnya mengatakan pada gelaran Hatam 2022 Jatam Kaltim juga mengirimkan surat resmi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dengan maksud agar presiden melaksanakan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang telah berkekuatan hukum dengan telah diputus dalam sidang KIP pada tanggal 20 Januari 2022 . Pengiriman berkas tersebut berlangsung di Kantor Pos Samarinda dengan melakukan aksi dan membentang replika besar surat pos yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi. 

Jatam Kaltim sebelumnya mendaftarkan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 17 November 2020 kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) dan terdaftar dengan Nomor perkara : 25/XI/KIP-PS-A/2020. Pada tanggal 20 Januari 2022 Hakim KIP memutuskan dokumen yang Jatam Kaltim mohonkan adalah dokumen terbuka sehingga dan oleh karena itu dapat diakses pemohon. 

Namun hingga sengketa informasi publik telah ditetapkan serta diputuskan, menteri ESDM RI belum juga melaksanakan kewajibannya untuk memberikan informasi yang Jatam Kaltim mohonkan.

Adapun permohonan yang ditujukan kepada menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pertama; Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); kedua, dokumen rekaman dan atau catatan tertulis notulensi evaluasi pengajuan perpanjangan Kontrak PKP2B; ketiga, dokumen evaluasi pengajuan perpanjangan PKP2B; dan keempat, daftar nama, profesi dan jabatan serta lembaga mana yang terlibat dalam evaluasi perpanjangan kontrak PKP2B yang terkait dengan lima perusahaan tambang batubara besar di Kaltim.

Kementerian ESDM RI kemudian mengajukan banding ke PTUN Pusat atas putusan KIP dan sidang selanjutnya akan berlangsung pada 8 Juni 2022.

“Sungguh ironis di negara yang mengaku menjunjung transparansi dan keterbukaan informasi, yang terjadi malah sebaliknya putusan KIP yang memenangkan permohonan Jatam Kaltim diabaikan oleh ESDM RI, dengan dalih informasi yang diminta masuk kategori rahasia,” kata Rupang.

“Warga di lingkar tambang sehari-hari mengirup udara polutan debu tambang, mandi dan minum air racun tambang. Sungai, rawa serta pesisir pantai diracuni dengan batu bara serta logam mineral dan masih juga warga di lingkar tambang tidak boleh mengetahui informasi hak dan kewajiban perusahaan yang tertuang di kontrak,” sambungnya. 

Dia menambahkan, pemerintah saat ini terlihat  cuci gudang dan obral habis ruang hidup rakyat dengan begitu mudahnya memberikan izin-izin baru serta perpanjangan sejumlah izin pertambangan skala luas di areal publik. Di Kaltim telah terbit izin tambang sebanyak 1.404 IUP dan 30 PKP2B totalnya mengkaveling 5,2 juta hektare.

Di luar tambang, di Kaltim sudah begitu penuh sesak dijejalin izin perkebunan sawit dengan jumlah 405 izin seluas 2,8 juta hektare, perizinan perambahan hutan yang telah mengambil ruang 2,5 juta hektare, sebanyak 59 IUPHHK-HA dengan luas 3,9 juta hektare dan 45 IUPHHK – HT dengan 1,6 juta hektare.

Buyung Marajo dari Pokja 30 menambahkan, keuntungan yang diperoleh negara dari izin-izin pertambangan itu,  tidak sebanding dengan anggaran untuk memulihkan lingkungan di Kaltim. 

Ucup dari Aksi Kamisan Kaltim mengingatkan sejumlah UU “predator” diluncurkan Pemerintahan Pusat sepanjang dua  tahun usai Pilpres 2019 di antaranya Revisi UU KPK, Revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja serta UU IKN. “Regulasi ini tidak menjawab persoalan yang dihadapi rakyat  saat ini,” katanya. (*)