PENAJAM - Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, dapat mendorong Negara Indonesia mencapai pembangunan berkelanjutan. 

Hal ini dikarenakan IKN Nusantara memperkecil disparitas atau kesenjangan antar wilayah di Indonesia dan menghindari pusat-pusat pertumbuhan lama ekonomi berkembang sendiri sedangkan wilayah yang lain semakin tertinggal. 

Demikian hal ini disampaikan Rektor Universitas Mulawarman Prof H Masjaya dalam acara Deklarasi Forum Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Ibu Kota Negara (FORDAMAI IKN) di Aula Kantor Bupati Penajam Paser Utara Jl Provinsi Kilometer 9 Nipah-nipah, Minggu (29/5/2022). 

“IKN dibangun dengan visi Kota Dunia untuk Semua, sehingga semua unsur menjadi bagian penting dan tidak ada yang terpinggirkan termasuk lingkungan, hutan dan masyarakat adat," ujar Prof Masjaya. 

Dikatakan dia, pembangunan berkelanjutan yang dicapai IKN Nusantara dengan tidak merusak alam dan menghabiskan Sumber Daya Alam (SDA). 

"Arti sederhana pembangunan berkelanjutan yang menjadi tujuan IKN Nusantara adalah pembangunan ekonomi harus memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi mendatang dan melestarikan lingkungan hidup supaya SDA tidak habis," katanya. 

IKN Nusantara di Kaltim dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah dengan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan. Yakni, 6,6 ribu hektar luas IKN diperuntukkan separuhnya area hutan hijau asli, desain IKN yang mengikuti kontur tanah aslinya berupa bukit, sungai dan menerapkan teknologi modern. 

Prof Masjaya optimis unsur dari pemerintah, swasta dan masyarakat di wilayah IKN mampu bekerjasama mencapai berkelanjutan. Karena, akan ada tercipta lapangan kerja baru, melonjaknya sektor produksi seiring meningkatnya kebutuhan barang dan jasa, serta momentum reformasi birokrasi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan tingkat pusat yang efektif dan efisien. 

"IKN Nusantara dibangun didasari cita-cita besar bangsa Indonesia, semangat dan visi yang besar bangsa untuk pemerataan pembangunan. Proses transformasinya ditunjang dengan reformasi birokrasi dan cara kerja pemerintahan yang berbasis fleksibilitas dan konektivitas digital sesuai misi Smart City," ujar Prof Masjaya. (myn)