JAKARTA – Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 60 persen dari pendapatan nasional. Namun, mereka butuh dukungan kapasitas, pembiayaan, dan pemasaran untuk naik kelas.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebutkan tiga rekomendasi agar UMKM maju. Pertama, meningkatkan kerja sama dengan pemerintah, swasta, dan investor untuk mendukung usaha. Kedua, mendorong kebijakan di bidang keuangan dan infrastruktur agar dapat memberikan akses pendanaan dan legalitas. ”Serta meningkatkan program literasi digital keuangan untuk kesiapan investasi,” kata Teten (23/5).
Berdasar riset Kemenkop UKM, pandemi Covid-19 paling memengaruhi pengusaha perempuan dengan angka 76 persen. Sebesar 64 persen dari 64 juta unit UMKM dimiliki perempuan.
Sementara itu, Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif Bank Indonesia (BI) Elsya M.S. Chani menuturkan, jika pelaku usaha, khususnya UMKM, bisa memaksimalkan bisnis lewat online, sekitar 115 juta pelaku UMKM berpotensi naik kelas. ”Ini pasar berpotensi menjadi middle class atau fluent consumer,” ungkapnya.
Namun, UMKM juga dihadapkan pada tantangan untuk naik kelas. Yakni, bersaing di pasar global. Mengingat, saat ini angka ekspor dari pelaku UMKM tanah air masih rendah, hanya 15,65 persen. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga. ”Kontribusi Tiongkok sebesar 60 persen, Singapura 41 persen, dan Thailand 29 persen,” paparnya.
Meski demikian, lanjut dia, potensi digital di Indonesia masih besar. Apalagi, 73,7 persen penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Fakta itu dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan pasar UMKM. Apalagi, 3,9 persen penjualan UMKM justru meningkat ketika pandemi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, outstanding pembiayaan fintech lending ke UMKM mencapai Rp 13,2 triliun. Atau 36 persen dari total outstanding pinjaman. Rekening penerima pinjaman tercatat 3,1 juta rekening.
”Hadirnya fintech lending diharapkan menjadi salah satu alternatif pendanaan untuk mendorong UMKM dan sektor produktif di Indonesia, terutama yang berada di luar Pulau Jawa,” tutur Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo. (han/c14/dio)