SAMARINDA–DPRD Kaltim kembali merevisi jadwal kegiatan kedewanan dalam rapat paripurna ke-15, Rabu (18/5). Selain mengesahkan revisi jadwal kegiatan, paripurna mengagendakan penyampaian laporan hasil kerja Pansus Pembahas Ranperda Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan, serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Kaltim.

Disampaikan Samsun, Banmus telah merevisi jadwal kegiatan masa persidangan II tahun 2022 pada 17 Mei lalu.

Selanjutnya, laporan hasil kerja pansus disampaikan anggota Pansus P4GN dan PN, Masykur Sarmian. Disampaikan bahwa sejak dibentuk pada Februari lalu, pansus telah melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan dalam rangka percepatan pembahasan rancangan perda.

“Pansus telah melaksanakan rapat internal, rapat kerja, rapat dengar pendapat, konsultasi pansus, konsultasi publik, hingga kunjungan kerja. Untuk menyempurnakan draf raperda,” ujar Masykur.

Raperda juga disebut telah diperbaiki empat kali, berdasarkan hasil rumusan saran dan masukan yang diterima dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

“Secara substansi, draf raperda telah mengacu pada ketentuan Pasal 3 Ayat a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN dan PN, dan telah sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,” terang dia.

Selain pengaturan secara normatif, pansus berpendapat masih membutuhkan informasi tambahan dari perangkat daerah pelaksana mengenai teknis pelaksanaan sebagaimana telah diamanatkan oleh Permendagri Nomor 12 Tahun 2019, sebelum finalisasi draf disepakati

“Sesuai persyaratan pengajuan permohonan fasilitasi di Kemendagri, dibutuhkan berita acara kesepakatan bersama, antara DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim. Selanjutnya, masuk pada tahapan pelaksanaan uji publik, serta mengajukan fasilitasi raperda kepada Mendagri untuk dapat ditindaklanjuti menjadi perda,” terang Masykur.

Untuk itu, kata dia, pansus bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan. “Karena telah berakhirnya masa kerja, maka pansus meminta diberikan perpanjangan masa kerja hingga satu bulan ke depan,” tandasnya. (adv/hms6/dwi/k8)