PENILAIAN terhadap Alimuddin selaku kepala Disdikpora PPU yang tak mendukung pengiriman peserta Jamnas XI 2020 itu dikonkretkan melalui surat bernomor 427/1585/Disdikpora-PO/V/2022 tertanggal 12 Mei 2022. Surat diteken Alimuddin itu ditujukan kepada ketua Gugus Depan SMP PPU.

Isinya, berdasarkan Surat Edaran Kwartir Nasional No 0163-00-B, tanggal 30 Juni 2020 perihal Penertiban Rangkap Jabatan Ketua Mabicab dan Ketua Kwarcab, dan rencana pelaksanaan Jamnas XI 2022. Sehubungan hal tersebut, Alimuddin minta kepada ketua Gugus Depan SMP untuk sementara waktu tak terlibat dalam proses persiapan keikutsertaan Jamnas, sampai adanya perubahan struktur organisasi kwarcab PPU sebagaimana surat edaran lanjutan kwarnas. Surat ini ditembuskan ke ketua Kwarnas, dan Kwarda Kaltim.

“Jadi, intinya kami mau anak-anak ikut Jamnas dengan organisasi yang sah dan dibiayai oleh daerah melalui dana hibah, bukan dana dari sekolah, kecuali kita tidak punya uang,” kata Kepala Disdikpora PPU Alimuddin menjawab Kaltim Post, terkait suratnya tersebut, kemarin. Ia menanggapi terkait kegiatan Jamnas mendasarkan pada surat edaran Kwartir Nasional poin terakhir. Ia menyebutkan, jika tidak segera mengikuti aturan pada surat edaran tersebut dengan tidak segera menghilangkan rangkap jabatan dalam sebuah organisasi kwarda maupun kwarcab, maka, kegiatan level nasional kemungkinan tidak diikutkan. “Itu dijelaskan dalam poin terakhir pada surat tahun lalu di bulan Juni,” kata Alimuddin. (far/k15)

 

 

ARI ARIEF

[email protected]