Pemkot Samarinda secara bertahap merealisasikan langkah penertiban mesin pertamini yang dianggap ilegal.

 

SAMARINDA –  Rencana penertiban mesin pertamini oleh Pemkot Samarinda pada seluruh toko kelontong di Kota Tepian semakin dekat. Rencananya bulan ini, pemerintah akan membuat surat edaran pelarangan lebih dulu. Dilayangkan kepada pemilik toko. Hal ini mengemuka usai rapat lanjutan di Balaikota, Jumat (13/5).

Pimpinan rapat, Asisten III bidang Administrasi Umum Pemkot Samarinda, Ali Fitri Noor menyampaikan, hasil rapat bersama beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), pihaknya telah mengumpulkan kajian dan dasar hukum terkait aktivitas perdagangan toko kelontong lebih yang memiliki pertamini sebagai bahan untuk menyusun peraturan wali kota (perwali). Hasil akhirnya tegas, menyatakan pertamini adalah barang ilegal sehingga pemerintah bisa mengatur pelarangan operasional.

 "Tetapi diupayakan persuasif dulu. Kami akan menyurati pemilik toko agar tidak berjualan BBM (bahan bakar minyak). Karena sesuai UU (undang-undang), distribusi akhir BBM yakni pada badan usaha yang memiliki izin dari pemerintah seperti  SPBU dan pertashop," ucapnya kemarin.

Dia berharap, agar para pedagang memahami rencana ini. Karena keberadaan pertamini semakin menjamur dan posisinya kebanyakan di atas trotoar atau drainase sebagai fasilitas publik. Belum lagi dari sisi keamanan juga sangat rawan.

Dalam catatan yang disampaikan dalam rapat, sebanyak empat kejadian terkait aktivitas pertamini dan BBM botolan menyebabkan kebakaran dari 2018-2022. Terparah di Minggu (17/4) di Jalan AW Syahranie yang menyebabkan tujuh nyawa melayang.

"Jangan sampai ada korban lagi. Penegakkan harus segera dilakukan. Kami akan menggandeng FKPD. Rapatnya lanjutan akan digelar Selasa (17/5) mendatang,"  ujarnya.

Dia juga berharap, dalam aksi kali ini PT Pertamina juga serius dalam hal pengawasan dan pembatasan penjualan kepada konsumen. Terlebih yang terindikasi pedagang eceran. Karena para pedagang tidak akan bisa berjualan jika pasokan BBM tidak diberi dari SPBU.

"Kerja kami tidak akan terealisasikan tanpa dukungan Pertamina untuk mengatur SPBU-SPBU agar tidak menjual ke pengecer," tutupnya. (rdh)

 

DENNY SAPUTRA

@dennysaputra46