BALIKPAPAN–Tim transisi mengemban tugas berat dalam menyukseskan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kaltim di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Hal itu sudah diwanti-wanti Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di hadapan seluruh anggota tim transisi, Senin (9/5) lalu. Salah satu yang hadir dalam pertemuan di Kantor Mensesneg itu adalah Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Prof Masjaya yang masuk Tim Ahli Tim Transisi IKN.

Selain Masjaya, putra daerah lainnya adalah Gubernur Kaltim Isran Noor yang ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Tim Transisi IKN. Pratikno menyampaikan, pemindahan IKN tidak boleh gagal. Sehingga Tim Transisi IKN dibebani beberapa hal. Seperti harus mampu berkolaborasi, berkoordinasi, kemudian berkomunikasi dengan kementerian atau lembaga lain yang terkait dengan kegiatan pemindahan IKN.

Seperti Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, dan Kemenkeu yang berkaitan dengan penganggaran. Dengan tugas yang berat ini, Tim Transisi IKN seperti membangun Candi Borobudur. Apabila IKN ini terwujud, nantinya menjadi keajaiban baru yang lahir di Indonesia. Sehingga dibutuhkan tangan dingin para ahli lainnya untuk membantu. Akan ada tambahan tim yang akan mendapat SK (surat keputusan) khusus dari Otorita IKN. Termasuk Rektor Uniba (Universitas Balikpapan) Isradi Zainal, sama mantan Rektor UI Prof Gumilar (Gumilar Rusliwa Somantri) untuk melengkapi,” kata Masjaya dalam Kaltim Post Talk Show IKNTim Transisi dari Kaltim untuk Akselerasi IKN, Jumat (13/5) sore.

Tim Transisi IKN berdasarkan Keputusan Mensesneg Nomor 105 Tahun 2022, berjumlah 31 orang. Tim transisi ini diketuai langsung kepala Otorita IKN dan wakil ketua Otorita IKN. Di luar sekretariat dan tim ahli, tim transisi terdiri dari delapan bidang. Setelah dilakukan diskusi perdana usai pertemuan dengan mensesneg, dihasilkan kesimpulan bahwa jumlah anggota tim transisi ini belumlah cukup. Apalagi mengemban tugas yang sangat berat untuk menyukseskan pemindahan IKN tahap pertama, 2024 mendatang.

Jadi intinya tidak boleh gagal. Pekerjaannya berat,” ungkap Masjaya. Karena itu, Tim Transisi IKN akan mengakomodasi dan memfasilitasi percepatan pembangunan dan pemindahan IKN. Apalagi dengan kondisi saat ini, banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Sementara itu, kegiatan pembangunannya tidak boleh dikerjakan satu demi satu. Harus dilakukan paralel. Seperti penyelesaian permasalahan lahan yang harus dikerjakan berbarengan dengan pembangunan fisiknya.

Tidak boleh menunggu selesai lahan dulu baru membangun. Karena itu tidak akan mungkin terkejar di 2024. Inilah yang menjadi pekerjaan berat. Sehingga semua keahlian itu akan dimasukkan dalam Tim Transisi. Yang akan mendapat SK khusus oleh Otorita IKN. Untuk mencoba mengejar itu,” katanya. Dalam rapat perdana Tim Transisi IKN, Masjaya menyampaikan keluhan dan harapan masyarakat Kaltim. Yaitu jangan sampai masyarakat Kaltim terpinggirkan dalam pembangunan IKN. Sehingga perlu memberikan ruang keterlibatan warga Kaltim. Berdasarkan perkiraan, pembangunan fisik bakal menyerap tenaga kerja sekitar 200 ribu orang. Apabila pekerjanya berasal dari luar Kaltim semua, maka akan sulit untuk mengaturnya.

Lanjut Masjaya, dirinya turut menyampaikan konsep untuk memberdayakan sekitar 6070 persen warga Kaltim. Selebihnya boleh dari luar Kaltim. Sehingga masyarakat yang terlibat merasa memiliki. Tapi persoalannya, bagaimana SDM kita? Sekarang saya dengan Pak Rektor Uniba ini, akan mencoba meng-upgrade sedikit kemampuan masyarakat sekitar dan generasi muda yang lain. Untuk bisa bersaing dan menjadi pemain di dalam aktivitas percepatan pembangunan dan pemindahan ibu kota itu,” terang dia.

Untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi, tim transisi membuat WhatsApp Messenger Group (WAG) berdasarkan pembagian bidang. Seperti tim ahli yang memiliki grup sendiri agar saling memberikan informasi, termasuk aturan-aturan yang mengikat.

Menurut dia, yang paling krusial dalam tahap awal pembangunan IKN adalah Kementerian PUPR. Tim dari Kementerian PUPR sudah turun ke IKN untuk mengecek lokasi pembangunannya nanti. Persoalannya itu adalah bagian dari ahli tata ruang, engineer dan lainnya. Karena lahan di sana topografinya sehingga bisa dikerjakan dengan waktu yang terbatas. Tentu ini membutuhkan partisipasi semua pihak. Termasuk masyarakat sekitar,” ucapnya.

Selain itu, keberadaan Tim Transisi IKN tidak memulai perencanaan dari awal. Namun melanjutkan kajian dan perencanaan yang sudah disusun oleh kementerian maupun lembaga sebelumnya. Karena itu, kewenangan Otorita IKN tidak terlalu birokrat.

Kalau birokrat akan panjang dan memakan waktu. Sehingga diberikan kewenangan dari aturan ini berupa peraturan presiden dan peraturan pemerintah yang memungkinkan Otorita IKN bisa melakukan percepatan. Termasuk mengundang pemikir dan investor untuk bisa terlibat dalam aktivitas ini,” jelas Masjaya.

 Dia menyampaikan, pemindahan IKN harus disikapi kepala daerah di sekitar PPU. Untuk bisa menyusun perencanaan yang selaras dengan agenda perencanaan di IKN. Supaya kucuran APBN dan program strategis nasional (PSN) juga bisa dinikmati kabupaten/kota di sekitar IKN. Jadi perlu juga bupati dan wali kota ikut. Dan kita juga minta bahwa membangun IKN jangan sampai tidak memerhatikan daerah mitra. Kalau bahasa sekarangnya, kemarin kan penyangga, sekarang diperhalus sedikit menjadi mitra. Misalnya PPU akan semakin jomplang di sekitar kecamatan lain. Kalau dia tidak mampu mengangkat apa sih yang perlu disesuaikan dengan IKN,” ungkapnya.  

Masalah lainnya, mengenai tata ruang dan pertanahan. Khusus mengenai pertanahan, diakuinya adalah persoalan yang tidak pernah berhenti. Sehingga kepentingan individu tidak mungkin masuk semua dalam aturan turunan IKN ini. Baik dalam peraturan presiden maupun peraturan pemerintah. Tetapi diatur secara keseluruhan.  Persoalan ini juga didiskusikan dalam Tim Transisi IKN. Rasanya bukan ganti rugi, yang disebut wakil kepala otorita adalah ganti adil. Artinya bagaimana mereka merasa bahwa itu wajar dan pantas. Dan ini perlu pendampingan,” terang Masjaya.

Pendampingan tersebut, lanjut dia, semisal mencoba menginventarisasi dosen pakar hukum dan tata ruang di Unmul. Untuk terlibat di sekitar IKN dan memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat. Itu adalah bagian yang coba kita lakukan dalam waktu dekat. Supaya begitu ini turun, semua bisa paham. Karena persoalan lahan ini kadang-kadang yang mengakui tetapi dia punya legalitas dan sertifikat. Ada juga orang yang merasa punya tetapi belum tentu punya. Inilah semua yang perlu dilihat secara saksama. Tanpa perlu mengorbankan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Rektor Uniba Isradi Zainal yang turut menjadi narasumber mengapresiasi langkah mensesneg membentuk Tim Transisi IKN. Walau begitu, dia mengkritisi jumlah anggota Tim Transisi IKN yang dirasanya masih kurang. Karena hanya ada dua orang dari Kaltim yang masuk. Agar lebih sempurna lagi, harus ada orang yang berada di Kaltim yang stay (tinggal). Dan setiap saat memantau ke sana (IKN). Kalau bisa ditambah 3 atau 5 orang lagi,” ucapnya. Usulan tersebut sudah disampaikan kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhonny Rahajoe saat bertemu langsung di Kantor Otorita IKN, Rabu (11/5) lalu. Insyaallah peluang itu ada. Karena Otorita IKN itu akomodatif,” kata Isradi.

Selain itu, dia menyebut, pembentukan Tim Transisi IKN adalah ide brilian. Yang memang seharusnya dibentuk lebih dahulu. Sebelum Otorita IKN melaksanakan tugasnya. Sebagaimana amanat UU IKN, yakni menjalankan pemerintahan daerah khusus yang ada di Nusantara. Setelah Tim Transisi IKN, ada Otorita IKN. Dalam struktur yang sesungguhnya. Karena ini sesungguhnya menyinkronkan dan harus ada satu komando. Dan komandonya sementara di Tim Transisi IKN,” pungkasnya. (riz/k8)

 

Rikip Agustani 

[email protected]