Keberadaan pertamini di toko kelontong yang menyebar di Samarinda, akan ditertibkan. Pasalnya, perangkat tersebut selain tak sesuai standar keselamatan, juga ilegal. Bahkan pasokan BBM yang dijual juga terindikasi ilegal karena membeli dari SPBU.

 

SAMARINDA – Mengacu Kepmen ESDM Nomor 37/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, di mana ada perubahan status pertalite menjadi bahan bakar penugasan atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP).

Sebagimana diketahui dalam JBKP terdapat unsur subsidi harga dan alokasi kuota, sehingga Pertamina melarang SPBU untuk melayani pembelian pertalite menggunakan jeriken atau drum untuk diperjualbelikan kembali. Di Kota Tepian, larangan itu berlaku sejak Februari lalu di seluruh SPBU.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkot Samarinda Ali Fitri Noor mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan beberapa OPD teknis untuk menyiapkan dasar hukum terhadap aktivitas penjualan BBM eceran khusus yang menggunakan mesin dispenser bertuliskan pertamini, Rabu (11/5). Antara lain Dinas Perdagangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan, Satpol PP, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP). "Kami minta agar kajian teknis dari sisi hukum karena arahnya adalah pembuatan landasan hukum, hal itu agar pemkot bisa ikut menindak," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa sebagaimana arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun, aktivitas pertamini dapat menimbulkan bahaya, bahkan berpotensi menghilangkan nyawa orang. Seperti kecelakaan di Jalan AW Syaharani, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Minggu (17/4) lalu, di mana mobil menabrak ruko yang berisi BBM eceran telah merenggut tujuh nyawa dalam satu keluarga. "Targetnya dalam satu bulan peraturan wali kota (perwali) untuk penertiban sudah terbit, sehingga langsung dieksekusi. Jangan sampai ada korban lagi," tegasnya.

Dia menambahkan, dari data yang dihimpun, sebanyak 282 pertamini telah beroperasi di berbagai ruas jalan, serta 285 pedagang BBM botolan. Keberadaannya pun kerap merusak keindahan kota. Namun, peran PT Pertamina juga sangat diharapkan dengan serius menyetop penjualan SPBU, terutama kepada pelanggan yang berpotensi untuk dijual kembali.

"Jumat (13/5) kami akan mengadakan rapat lagi, dilanjutkan Selasa (17/5), rencananya menghadirkan FKPD karena penertiban itu harus melibatkan TNI-Polri serta PT Pertamina," tutupnya. (dra)

 

DENNY SAPUTRA

@dennysaputra