Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Jepang berpartisipasi dalam pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

”Ke depannya Indonesia mengharapkan partisipasi Jepang pada proyek-proyek infrastruktur seperti di IKN Nusantara dan juga untuk Ambon Port (Pelabuhan Ambon),” kata Presiden Jokowi seperti dilansir dari Antara dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio di Istana Kepresidenan Bogor.

Presiden juga menyambut baik kelanjutan investasi Jepang dalam pembangunan Pelabuhan Patimban fase I dan II di Jawa Barat, serta proyek kereta MRT di DKI Jakarta. Pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Kishida pada Jumat (29/4), menjadi agenda dalam lawatan pertama Kishida di rangkaian kunjungan kerja luar negerinya kali ini. 

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengapresiasi komitmen PM Kishida untuk memperkokoh hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. ”Dalam hubungan bilateral ini, kita sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama di perdagangan dan investasi. Di bidang perdagangan kita sepakat untuk mengintensifkan negosiasi IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement) dan mengurangi hambatan perdagangan agar lebih menguntungkan kedua negara,” ucap Jokowi.

Sementara itu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota RI, diperkirakan akan membutuhkan biaya mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20 persen. Sisanya sebanyak 80 persen kebutuhan biaya pembangunan IKN akan dipenuhi dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), public private partnership (PPP), serta investasi langsung dari investor.

Dalam Rencana Induk IKN, disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam 5 tahap. Yakni tahap I pada 2022–2024 untuk pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri, dan BIN. Tahap II pada 2024–2029 dengan target fasilitas transportasi umum primer maupun sekunder sudah siap dipakai.

Tahap III pada 2030–2034 dengan target penyelesaian sistem angkutan umum masal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi pengolahan air minum (IPAM), fasilitas penunjang kota spons, pengolahan sampah, penambahan amenitas digital dan perkotaan. 

Selanjutnya tahap IV pada 2035–2039 dimulai pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian pembangunan kereta api regional dan bendungan multiguna serta tahap 5 pada 2040–2045 yang ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil. (jpc)