Sayembara gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menuai kritik. Pasalnya, lembaga pengawal konstitusi itu tengah menghadapi gelombang uji materi UU IKN.

Netralitas MK jadi sorotan usai pertemuan antara para peserta sayembara dengan kesekjenan MK, Senin (25/4) lalu. Viktor Santoso Tandiasa, kuasa hukum pemohon UU IKN dari Poros Nasional Kedaulatan Rakyat (PNKR) menyesalkan kegiatan tersebut.

''Padahal dasar hukum untuk perpindahan ibu kotanya masih dalam proses pengujian,'' ujarnya, Jumat (29/4).

Victor mengaku khawatir dengan nasib gugatan UU IKN. Selain sayembara, PNKR juga mengkritisi relasi antara Ketua MK Anwar Usman dengan Presiden Joko Widodo. ''Kami semakin pesimistis dengan sikap dan independensi MK dalam menangani perkara pengujian formil UU IKN kami,'' imbuhnya.

Dikonfirmasi, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengakui pertemuan tersebut. Namun, pertemuan itu bukan mencerminkan sikap lembaga. Melainkan sebatas menyambut kunjungan. “Itu saja, tidak lebih. Itu bentuk layanan kepada siapa pun, publik yang melakukan kunjungan ke MK,” tegasnya. (far/bay/jpg/dwi/k16)