JAKARTA – Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin resmi berstatus tersangka dini hari (28/4). KPK menyangka Ade sebagai pemberi suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021.

Kasus tersebut berawal ketika Ade Yasin selaku bupati berkeinginan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. Keinginan itu direspons dengan upaya pengondisian susunan tim audit interim (pendahuluan).

Pada Januari lalu, diduga terjadi kesepakatan pemberian uang antara pegawai BPK perwakilan Jabar Hendra Nur Rahmatullah Karwita dan dua pejabat Pemkab Bogor. Yakni, Maulana Adam (sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan Ihsan Ayatullah (kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

Sebagai realisasi dari kesepakatan itu, Maulana dan Ihsan diduga memberikan uang Rp 100 juta dalam bentuk tunai kepada Anthon Merdiansyah, kasub auditorat Jabar III yang juga menjabat pengendali teknis di BPK perwakilan Jabar.

"ATM (Anthon) kemudian mengondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan IA (Ihsan) di mana nantinya objek audit hanya untuk SKPD tertentu," beber Ketua KPK Firli Bahuri.

Proses audit lantas dilaksanakan mulai Februari hingga April dengan hasil beberapa rekomendasi. Di antaranya, tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang memengaruhi opini. Padahal, temuan fakta tim audit menyebutkan adanya pekerjaan proyek peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakan Sari senilai Rp 94,6 miliar yang tidak sesuai kontrak.

Firli menambahkan, selama proses audit tersebut, diduga terjadi beberapa kali pemberian uang dari Ade Yasin melalui Ihsan dan Maulana kepada tim pemeriksa. Di antaranya, dalam bentuk uang mingguan sebesar Rp 10 juta. "Sehingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp 1,9 miliar," terang Firli.

Selain Ade, KPK menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka pemberi suap. Yakni, Ihsan, Maulana, dan Rizki Taufik selaku pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR. Sementara tersangka penerima suap adalah empat pegawai BPK perwakilan Jabar. Selain Anthon dan Hendra, tersangka lain adalah Arko Mulawan (ketua tim audit interim Bogor) dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (pemeriksa).

Tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan tersangka penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Ade Yasin mengklaim tidak tahu-menahu tentang transaksi yang dibongkar KPK. Menurutnya, pemberian uang untuk pengondisian opini WTP tersebut adalah inisiatif anak buahnya.

"Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Tapi, sebagai pimpinan saya harus siap bertanggung jawab," kata politikus perempuan yang juga ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jabar itu.

Di sisi lain, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyoroti penggunaan pasal 5 dan pasal 13 yang diterapkan KPK pada pemberi suap. Pasal itu cenderung tidak memberi efek jera lantaran hukuman maksimal yang rendah.

"KPK harus mengembangkan kasus ini agar pelaku pemberi suap juga mendapatkan hukuman yang setimpal, apalagi pelakunya adalah kepala daerah," ujarnya

ICW juga menyoroti masih terjadinya dugaan korupsi yang melibatkan internal BPK. Instrumen pengawasan internal BPK dinilai gagal menjalankan fungsinya, sehingga masih terjadi korupsi yang melibatkan tim pemeriksa atau auditor.

"Ini menunjukkan BPK tidak pernah serius membenahi instansinya. Padahal, BPK adalah salah satu lembaga yang mestinya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi," ujar Kurnia.

Sementara itu, meski sebatas administratif, penilaian WTP dari BPK kerap menjadi target kepala daerah. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman mengatakan, WTP memberikan sejumlah keuntungan bagi pemerintah daerah. "Untuk yang dapat WTP, nanti dapat dana insentif daerah (DID)," ujarnya.

WTP yang didapat dari BPK menjadi salah satu pertimbangan pengalokasian DID. Ada juga pertimbangan lain seperti penetapan APBD tepat waktu dan keberhasilan menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) di atas rata-rata nasional. "Itu diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," kata Herman.

Reward yang didapat daerah peraih opini WTP tidak disebutkan nilai pastinya. Namun, PMK mematok nilai minimum di angka Rp 2 miliar. Nilai realisasi bisa lebih besar bergantung pada situasi keuangan negara.

Selain keuntungan finansial, Herman menyebut "insentif" lain yang didapat kepala daerah adalah citra positif. Sebab, dianggap dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara secara tertib. (tyo/far/fal/jpg/dwi/k16)