SAMARINDA–Pengadilan Negeri (PN) Samarinda menilai sengketa yang dilayangkan Makmur HAPK masuk lingkup kewenangan peradilan tingkat I tersebut. Dengan demikian, gugatan politikus gaek Golkar itu yang menyoal kebijakan DPP Golkar merotasi dirinya dari kursi ketua DPRD Kaltim periode 2019–2024, bakal berlanjut ke pemeriksaan berkas.

“Tadi pagi putusan sela perkara itu dibacakan. Lewat e-court,” ucap Juru Bicara PN/Tipikor/Hubungan Industrial Samarinda Rakhmat Dwi Nanto ditemui Kaltim Post, kemarin (28/4). Dalam putusan sela itu, majelis hakim yang dipimpin Agus Rahardjo menilai beberapa dalil yang diajukan pihak Makmur dan para tergugat. Di antaranya, lanjut dia, keabsahan dari gugatan yang diajukan Makmur, hingga penilaian para pihak tergugat dalam eksepsi. Yang menganggap dalil yang diajukan penggugat tak jelas dan kabur, hanya dapat diketahui lewat pembuktian. Karena menyentuh pokok perkara yang disengketakan.

Lalu, soal gugatan yang dianggap nebis in idem atau perkara yang sudah diputus tak bisa diadili kembali, tak bisa diterapkan dalam gugatan Makmur kali ini. Pasalnya, sengketa perdata awal yang dilayangkan Makmur HAPK lewat perkara bernomor 204/Pdt.G/2021/PN Smr, bukan perkara yang sudah diputus dengan ketetapan hakim. Dalam perkara itu, majelis hakim belum mengadili perkara tersebut, dan menolak perkara ditangani lantaran dinilai cacat formil atau atau Niet Ontvankelijke verklaard(NO).

“Kalaupun memang benar nebis in idem perlu dibuktikan lagi dalam persidangan,” lanjut mantan ketua PN Nunukan, Kaltara itu. Adanya perbedaan pihak yang digugat dalam gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Smr, dengan gugatan awal jadi pertimbangan lain majelis yang menganggap sengketa Jilid II ini sama dengan sengketa awal.

Di gugatan perdata awal, Makmur menggugat tiga pihak. Yakni, DPP Golkar khususnya Airlangga Hartanto (ketua DPP Golkar), dan Lodewijk F Paulus (Sekjen DPP Golkar), DPD Golkar Kaltim khususnya Rudy Mas`ud (Ketua DPD Golkar Kaltim) dan Husni Fahruddin Ayub (Sekretaris DPD Golkar Kaltim). Terakhir, Fraksi Golkar di DPRD Kaltim khususnya Andi Harahap dan Nidya Listiyono.

Sementara dalam gugatan Jilid II ini, tutur Rakhmat, penggugat menambahkan satu pihak selain tiga pihak di atas. Yaitu, Hasanuddin Mas`ud, anggota DPRD Kaltim yang ditunjuk Golkar menggantikan Makmur sebagai pemilik singgasana DPRD Kaltim. “Ini juga jadi salah satu pertimbangan majelis untuk meneruskan perkara ke pemeriksaan. Adanya pihak baru yang digugat,” ulasnya. Kapan perkara pemeriksaan bergulir, menurut dia, majelis belum menyusun jadwal lanjutan persidangan. “Akan dirumuskan dulu oleh majelis hakim kapan jadwalnya selepas libur bersama Lebaran,” singkatnya.

Untuk diketahui, ada empat pihak yang digugat Makmur karena dianggap melanggar perbuatan melawan hukum lantaran menerbitkan Surat Keputusan (SK) DPP Golkar B-600/Golkar/VI/2021 yang terbit pada 16 Juni 2021, atau hasil Pleno DPD Golkar Kaltim pada 25 Februari 2021 yang ditindaklanjut dengan terbitnya Surat DPD Golkar Kaltim Nomor 108/DPD/Golkar/KT/III/2021, pada 15 Maret 2021 yang berisi permohonan ke DPP untuk rotasi AKD pimpinan DPRD sisa masa jabatan 2019–2024 milik Golkar di DPRD Kaltim.

Atas kebijakan internal Golkar itu, Makmur menuntut ganti kerugian materiil/immateriil mencapai Rp 33 miliar karena tercemarnya integritas dan martabat. (riz/k8)

 

Roobayu

[email protected]