Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 630/0807/100.05 tentang Pengendalian Pendistribusian Jenis BBM tertentu (Solar), dan jenis BBM khusus penugasan (Pertalite) di Samarinda yang terbit Selasa (26/4) lalu, belum berlaku. Hal itu dilihat dari pemantauan di beberapa SPBU Kota Tepian, yang pada Kamis (28/4) masih mengisikan BBM pertalite sesuai dengan permintaan konsumen.

 

SAMARINDA–Dalam surat edaran tersebut, pemerintah membatasi jumlah pembeli jenis BBM khusus penugasan (JBKP) yakni pertalite.

Misalnya untuk motor penggunaan pribadi maksimal pembelian Rp 50 ribu per hari dan mobil Rp 300 ribu per hari, sedangkan bagi kendaraan ojek online (ojol) maksimal Rp 100 ribu per hari dan taksi online Rp 400 ribu hari. Sedangkan untuk pengguna solar subsidi, pembatasan menyesuaikan pada aplikasi fuel card 2.0 yang tengah diintegrasikan dengan aturan tersebut.

Dari pantauan media, di SPBU 64751025 Jalan P Diponegoro, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, belum menerapkan pembatasan pembelian pertalite. Pengawas SPBU Salamianto menerangkan, hingga kemarin sekitar pukul 14.00 Wita pihaknya belum mendapat informasi mengenai edaran wali kota tersebut. “Aturan yang kami terapkan hanya pembatasan pembelian berulang. Security kami sudah mengetahui bahkan mencatat plat nomor motor yang biasa digunakan para pedagang BBM eceran. Batas pembelian hanya sekali sehari,” ucapnya. “Terkait solar, SPBU kami tidak menjual produk tersebut,” sambungnya.

Tak berbeda, Pengawas SPBU 6475111 di Jalan Sultan Sulaiman Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Ramdani menyebut, pihaknya belum mendapat surat edaran dan arahan pembatasan penjualan pertalite. Namun, sebagai pengendalian sesuai arahan PT Pertamina, pihaknya tidak menjual pertalite kepada pembeli yang menggunakan jiriken. “Pengisian bagi plat merah juga tidak dibolehkan. Termasuk motor yang digunakan pedagang BBM eceran, hanya boleh satu kali pengisian per hari, dibatasi maksimal Rp 123 ribu per hari,” ucapnya.

Sedangkan untuk pengaturan penjualan solar, Ramdani mengaku SPBU-nya memberlakukan nomor antrean, diambil sehari sebelum jadwal pembelian, dengan batas pembelian menyesuaikan sistem fuel card 2.0. Pembagian waktu dibagi tiga kloter, yakni pukul 07.00-08.30 Wita, 08.30-10.30 Wita, dan 11.00-13.00 Wita. “Alhamdulilah bebas antrean, karena seluruh kendaraan yang akan mengisi disusun di dalam SPBU. Itu juga bentuk inovasi kami merespons keluhan masyarakat yang tokonya waktu itu (sebelum diatur), terhalang truk yang mengantre,” tutupnya.

Terpisah, Area Manager Communication Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Susanto August Satria menuturkan, pihaknya masih menyiapkan beberapa infastruktur pendukung untuk pelaksaan surat edaran wali kota tersebut. Selain itu, pihaknya aktif berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda terkait implementasi serta perangkat yang diperlukan. “Kami tetap berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah, aparat berwenang, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyalurkan energi,” tutupnya. (dra)

 

DENNY SAPUTRA

@dennysaputra46