SAMARINDA–Item demi item dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 61/2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dibahas dengan detail dalam agenda rapat revisi perwali tersebut. Rencananya rapat finalisasi dijadwalkan Rabu (11/5) mendatang, dan selanjutnya pada Kamis (12/5) akan disahkan.

Kabid Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Igantius Harry Sutadi menerangkan, agenda pembahasan revisi perwali masih terus berjalan. Menitik beratkan terhadap rencana perubahan OPD pengampu, dari sebelumnya diemban Dinas Pertanahan kini berubah menjadi Dinas PUPR. “Target penyelesaian Kamis (12/5) mendatang, dilanjutkan sosialisasi ke OPD yang terlibat, seperti kelurahan-kecamatan. Permohonan lahan di bawah 2,5 hektare akan dihandle pemerintah kecamatan,” ucapnya ditemui setelah rapat, Rabu (27/4).

Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun berharap tim yang dibentuk untuk revisi perda bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang diberikan, mengingat perwali IMTN juga ditunggu masyarakat. Sementara terkait dengan penyesuaian perwali yang tengah direvisi dengan peraturan daerah (perda) di atasnya, yakni Perda Nomor 2/2019 tentang IMTN juga akan dibahas kembali.

“Sementara kami mencari rujukan, apakah perlu direvisi lagi (Perda 2/2019) atau cukup mengikuti perda tentang SOTK (susunan organisasi tata kerja) yakni Nomor 8/2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 4/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Samarinda yang disahkan akhir 2021 lalu,” jelasnya. “Mengingat wewenang Dinas Pertanahan sudah beralih ke Dinas PUPR karena melebur menjadi bidang di sana,” sambungnya.

Namun, dia memastikan bagi 107 dokumen usulan IMTN yang masih tertahan di BPN atau Kantor Pertanahan Samarinda, berpotensi dibatalkan, karena terindikasi menyalahi aturan. “Nanti akan kami verifikasi ulang, jika terbukti tidak sesuai prosedur maka akan dikembalikan,” tegasnya. (dra)

 

DENNY SAPUTR

@dennysaputra46