SAMARINDA-Setelah pengumuman larangan ekspor kelapa sawit beserta turunannya, yang akan diberlakukan 28 Apil 2022, harga tandan buah sawit (TBS) di Kaltim sudah terjun bebas. Banyak perusahaan yang bermitra dengan petani sudah menurunkan harga beli bahkan sebelum 28 April. Para petani sawit berharap, pemerintah di Kaltim bisa menindak dengan tegas para perusahaan yang membeli harga TBS di bawah standar yang telah ditetapkan setiap bulan.

Harga TBS ditetapkan pada Maret mencapai Rp 3.452 per kilogramnya. Namun setelah pengumuman harga-harga langsung anjlok menjadi 1.900-2.000 per kilogramnya. Padahal, harga-harga yang sudah ditetapkan per bulan, merupakan standar bagi para petani yang sudah bermitra dengan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit di Kaltim, khususnya kebun plasma. Sehingga ini seharusnya menjadi harga acuan oleh petani.

Hal itu dijelaskan, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kutai Kartanegara Daru Widiyatmoko. Dia mengatakan, dampak larangan ekspor ini benar-benar langsung memukul para petani kelapa sawit di Kaltim. Bahkan larangan ini seharusnya berlaku 28 April mendatang, namun banyak perusahaan yang sudah menurunkan harga beli pada petani. 

“Aturan tersebut akan diberlakukan pada 28 April, namun harga buah sawit sudah menurun bahkan satu hari setelah pengumuman yang dilakukan Joko Widodo,” tuturnya Selasa (26/4).

Dia menjelaskan, perusahaan kelapa sawit di Kaltim sudah banyak yang mendahului aturan tersebut. Banyak dari perusahaan yang langsung menurunkan harga beli pada petani. Akibatnya, saat ini petani sawit berduka. Apalagi menjelang Idulfitri, banyak dari petani mata pencariannya hanya ini, namun diberikan harga semurah-murahnya akhirnya tidak mendapat keuntungan untuk dinikmati di hari besar keagamaan.

“Saat ini petani sawit berduka, karena tidak bisa menjual. Mau dijual tapi harganya sudah anjlok sekali,” katanya.

Menurutnya, bahkan penurunan harga TBS bukan hanya pada petani swadaya, namun juga petani yang bermitra dengan perusahaan atau plasma. Sehingga, seharusnya tidak boleh seperti ini sebab harga yang ditetapkan merupakan acuan, yang harus diikuti oleh perusahaan. Tidak boleh asal menurunkan.

Sehingga, pihaknya atas nama petani kelapa sawit meminta dari pemerintah bisa memberikan sikap tegas kepada para perusahaan kelapa sawit yang menurunkan harga TBS. Baik yang swadaya maupun yang bermitra.

“Kami para petani meminta ketegasan pemerintah, jangan hanya menghimbau saja. Namun memanggil perusahaan yang menurunkan harga di bawah ketetapan yang sudah dilakukan setiap bulan untuk harga TBS tersebut. Sebab seharusnya ada sanksi bagi perusahaan yang menurunkan harga harga TBS di bawah ketetapan harga,” pungkasnya. (Catur)