Presiden Joko Widodo mengumumkan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Berlaku mulai 28 April 2022 hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Kebijakan ini dinilai disebut-sebut bakal menimbulkan masalah baru.

 

SAMARINDA - Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Azmal Ridwan mengatakan, larangan ekspor CPO itu bukan solusi justru masalah baru. Karena mendadak, banyak pelaku usaha berpotensi mengalami kerugian besar lantaran stok produksi yang dimiliki tidak bisa disimpan dalam jangka panjang.

Di Indonesia, dari 50 juta ton produksi CPO, 32 juta ton harus diekspor. Karena hanya 18 juta ton saja yang bisa diserap dalam negeri. “Kalau tidak boleh diekspor, lalu siapa yang mau membeli. Kelapa sawit bukan batu bara, kalau batu bara diberhentikan barangnya tidak akan busuk. Berbeda dengan buah sawit yang tidak bisa ditunda panennya, kalau dipanen dan langsung diolah menjadi CPO, penyimpanannya juga terbatas,” ungkapnya saat dihubungi Kaltim Post, kemarin (25/4).

Dia menjelaskan, kapasitas simpan juga sangat terbatas. Bayangkan jika di Indonesia ada 32 juta ton yang harusnya diekspor jadi disimpan, maka akan oversupply. Siapa yang mau menyerap pasar ini. Stok saat ini sangat banyak, yang seharusnya jatah ekspor bukan jatah penggunaan domestik.

CPO punya jangka simpan terbatas, begitu juga buahnya petani harus memanen dan membutuhkan pasar untuk menyerap itu. Kalau berhenti ekspor, mungkin pabrik bisa berhenti mengolah CPO, namun buah sawit akan tetap busuk di pohon karena tidak dipanen. “Kerugiannya sangat besar, tidak hanya Kaltim. Namun, seluruh daerah penghasil kelapa sawit akan merugi hingga ke tingkat petani,” tuturnya.

Selain itu, ekspor CPO juga bersifat kontrak. Ada yang setahun, enam bulan dan tiga bulan. Kalau mendadak seperti ini, bagaimana kebutuhan buyer di luar negeri. Maka, pelaku usaha harus membayar penalti jika memberhentikan ekspor saat kontrak masih berjalan.

Sebenarnya, pelaku usaha akan mendukung apapun keputusan pemerintah, namun perlu dimengerti permasalahan awalnya kenapa larangan ekspor dilakukan. Pemerintah memberikan larangan ini agar bisa fokus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Padahal, sejak awal stok CPO tidak pernah bermasalah untuk menyuplai minyak goreng.

CPO sudah menjadi minyak goreng, lalu minyak goreng disimpan dan ditimbun. Penemuannya sudah ada di beberapa daerah. Sehingga, masalahnya bukan CPO yang tidak tersedia, tapi ada penimbun minyak goreng. “Sehingga, keliru kalau bilang minyak goreng tidak ada karena CPO langka. Salah, kita sangat cukup tapi banyak mafia minyak goreng. Jadi, jangan malah kami yang dibatasi,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini kebijakan DMO sudah dipenuhi dengan baik oleh pelaku usaha. Kalau memang ingin diperbesar, misalnya tidak 20 persen melainkan 30 persen. Pelaku usaha pasti bersedia. Namun jangan dilarang ekspornya, pelaku usaha sudah punya kontrak masing-masing yang harus dipenuhi. Kerugian akan sangat besar, tidak hanya pelaku usaha tapi juga petani.

Bayangkan jika petani-petani kelapa sawit hanya memiliki penghasilan ini satu-satunya. Lalu, pabrik tidak menyerap tandan buah segar (TBS) para petani, maka akan merugi. Namun, pabrik juga tidak bisa terus beroperasi mengolah TBS menjadi CPO, karena kapasitas simpan juga terbatas. Sehingga, dibutuhkan pasar untuk menyerap itu.

“CPO tidak masalah, sudah menjadi minyak goreng baru menjadi masalah. Kalau untuk kebutuhan domestik, CPO sangat banyak dan cukup. Jadi ini bukan solusi, tapi menjadi masalah baru,” tegasnya.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa untuk menstabilkan harga minyak goreng pemerintah tidak perlu merespons sampai seperti itu. Menurutnya, ini salah langkah.

“Sebenarnya, kalau hanya pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tidak perlu stop ekspor. Ini kebijakan yang mengulang kesalahan stop ekspor mendadak pada komoditas batu bara pada Januari 2022 lalu,” jelasnya seperti dikutip dari JawaPos.com, Senin (25/4).

Kata dia, hal ini akan merambat kepada hubungan bilateral dengan negara-negara yang mengimpor CPO dari Indonesia. Tentunya kebijakan ini akan merugikan negara tersebut. “Apakah masalah selesai? Kan tidak justru diprotes oleh calon pembeli di luar negeri. India, Tiongkok, Pakistan yang akan memberikan respons, karena mereka importir CPO terbesar dan merasa dirugikan dengan kebijakan ini,” imbuhnya.

Dengan stop ekspor itu, biaya produksi manufaktur maupun harga barang konsumsi di tiga negara tersebut pun akan mengalami kenaikan signifikan. Bahkan, Indonesia bisa disalahkan. “Dalam kondisi terburuk bisa timbulkan retaliasi atau pembalasan, yakni negara yang merasa dirugikan stop mengirim bahan baku yang dibutuhkan Indonesia. Fatal itu,” ujarnya. (ndu/k15)

 

Catur Maiyulinda

@caturmaiyulinda