SANGATTA–Sejumlah legislator Kaltim siap mendukung dan memperjuangkan bantuan kepada Kabupaten Kutai Timur setelah banjir besar yang menyebabkan ribuan jiwa mengungsi.

Hal tersebut menjadi keputusan pertemuan antara Anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, Berau, dengan Wakil Bupati Sangatta Kasmidi Bulang, Pj Sekda Yuriansyah beserta jajarannya, dan Aliansi Masyarakat Peduli Bencana (AMPB) Kutim, di Kantor Bupati Kutim, beberapa waktu lalu.

Pimpinan rombongan DPRD Kaltim Agus Aras menjelaskan, sungai di Sangatta mengalami sedimentasi terhitung sejak 2021 hingga saat ini, dan penyusutan sekitar 7 meter. Perlu investigasi terkait penyebab banjir. "Sungai Sangatta harus menjadi perhatian utama kendati bukan satu-satunya. Adanya aktivitas pertambangan dan perkebunan di sekitar kawasan sungai, sehingga perlu ada solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Normalisasi sungai yang nanti mungkin bisa dilakukan juga jangka panjang agar di hulu dibuat bendungan agar mengatur arus air yang berlebih,” jelas Aras didampingi Agiel Suwarno, Sutomo Jabir, Safuad, M Udin, Abdul Kadir Tappa, Ismail, Siti Rizky Amalia, dan Henry Pailan TP.

Pihaknya akan memperjuangkan yang menjadi keluhan dan persoalan di Sangatta. “Tiap tahun ada alokasi dari bantuan keuangan provinsi untuk daerah, nanti bisa dimaksimalkan. Karena itu banjir di Sangatta merupakan tanggung jawab semua pihak, agar ke depan tidak terjadi kembali,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang mengatakan, Kutim sangat terpukul terhadap bencana banjir yang terjadi karena 80 ribu lebih jiwa terkena dampaknya, perekonomian masyarakat lumpuh bahkan infrastruktur banyak rusak.

Banyaknya satuan pendidikan yang terkena dampak langsung, seperti 23 PAUD, delapan sekolah dasar, dan tiga sekolah menengah atas yang mengalami kerusakan. “Di Sangatta Utara korban banjir berjumlah 14.318 KK, atau sekitar 57 ribu jiwa lebih, terdiri 112 RT. Sangatta Selatan di Desa Sangkima dan Teluk Singkaman banjir hanya satu hari, tapi karena arus air yang deras, banyak menimbulkan persoalan infrastruktur,” sebutnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, ada sejumlah hal yang harus dibenahi dan dibangun kembali, di antaranya normalisasi sungai, drainase, sodetan, kolam pengendapan atau polder air, normalisasi sungai, hingga pembuatan pintu air. “Kami berharap ada bantuan dari provinsi karena keterbatasan anggaran dari kabupaten,” kuncinya. (adv/hms4/dra/k8)