SAMARINDA-Nasib Rice Production Unit (RPU) Kutai Kartanegara semakin sengkarut. Pabrik penggilingan padi ini sudah mangkrak selama 15 tahun. Kabar baiknya, Pemkab Kukar menggandeng PT Indoditas Duta Raya untuk mengelola RPU tersebut. Rencananya, RPU ini akan dijadikan kawasan food estate atau lumbung pangan. Sehingga tidak hanya padi, namun juga komoditas lain seperti jagung.

Akan tetapi, gandengan tersebut putus sebelum eksekusi. Kolaborasi pemkab dengan swasta mengelola pabrik yang mangkrak selama 15 tahun ini bubar sebelum jalan. Hal itu disebabkan, anggaran yang dianggap terlalu besar sehingga Pemkab Kutai Kartanegara menggandeng Pemprov Kaltim. Sehingga rencana pemkab untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dibatalkan menyusul keperluan anggaran yang begitu besar, sehingga kerja sama hanya dilakukan bersama Pemprov Kaltim. 

Merespon hal ini CEO PT Indoditas Duta Raya Firly Firdauzy mengatakan, dirinya merasa aneh dan salah alamat terkait respon dari Pemkab Kukar yang gagal paham menyebutkan, bahwa kerjasama dengan Indoditas sebagai pihak ketiga yang akan mengoperasionalkan RPU tersebut. Pihaknya merasa, hingga saat ini Indoditas belum pernah rapat khusus soal kerjasama operasional ini apalagi menandatangani kerjasama yang dimaksud.

“Ini fasenya baru perencanaan, nanti kemudian terkait skema kerjasama operasional ya harus dirapatkan lagi tersendiri, untuk melihat kepatutan investasi dari rencana yang ada. Serta menetukan model kerjasama lebih lanjut yang win win solution baik pemerintah ataupun swasta,” katanya Minggu (24/4).

Dia menjelaskan, wacana terkait kerjasama ke arah sana itu memang ada, karena konsep transformasi RPU menjadi Food Station memang gagasan dari Indoditas. Niatnya, agar aset yang mangkrak 15 tahun itu kelak dapat terbangun menjadi wahana yang produktif dalam menciptakan hilirisasi produk pertanian secara industrial, terintegrasi dan berkelanjutan juga menjawab permasalahan petani yang selama ini tersandra dengan oftaker. 

Bukankah, pemerintah harus hadir memberikan solusi di tengah-tengah masalah petani saat ini. Kondisinya Kalau panen melimpah harga turun, harapannya kalau sarana produksi di Food Station nanti beroperasi, pasti harga akan lebih stabil. Sebab pabrik pasti butuh bahan baku, hal ini tentunya juga akan menjawab tantangan swasembada pangan di sana. Bagaimana petani nanti juga bisa meningkatkankan hasil produksinya di sektor hulu, karena hilirnya sudah jelas juga menjawab misteri yang selama ini belum terpecahkan, luas lahan yang begitu besar tapi tidak ada industri moderen yang menciptakan produk unggulan.

“Sumbangsih gagasan transformasi ini pun sudah kami sampaikan lewat presentasi yang di elaborasikan bersama konsultan, yang membuat DED Food station ex RPU di Kukar agar Pemkab bisa lebih siap lagi melangkah ke depan,” tuturnya.

Soal angkanya, menurut Firly, dalam presentasi tersebut sudah terjelaskan bahwa ada beberapa obyek yang harus direnovasi total, biaya bongkar pasangpun tidak dapat dihindari karena kelayakan bangunannya sudah tidak dapat ditolerasi, tentu saja hal ini akan menambah biaya daripada membangun baru. 

Begitupun penambahan  pembangunan sarana produksi baru dari yang tadinya hanya satu unit produksi yaitu RPU, menjadi Food Station yang terdiri dari beberapa unit tempat produksi seperti Integrated Rice Milling Plant plus Dryer, Silo, Depo saprotan, Depo Alsintan, Hortic Station, Pabrik Tepung, Pabrik Pakan, Pabrik Pupuk Organik, area Kantor dan Farmer Training Center, Ruang Fasum dan Mess Karyawan, serta kelengkapan lainnya.

“Tentu saja akan menambah tingginya nilai investasi tinggal dipilih dan disesuaikan saja segmennya sama kemampuan. Integrated Farming Supply Chain sudah kami paparkan, hingga zero waste di sana dengan tujuan bahan baku yang masuk nanti keluarnya semua bernilai ekonomi dan ramah lingkungan,” ungkapnya.

Pihaknya merasa, dinas pertanian Kukar gagal paham karena belum sampai berfikir ke arah sana. Soal keterbatasan dana banyak sekali jalan yang bisa dielaborasikan asal perencanaan sudah siap. Banyak sekali program bantuan dari Negara atau pemerintah pusat yang bertemakan Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, jika perencanaannya saja tidak siap, bagaimana bisa membuat usulan untuk memperoleh fasilitas itu seperti daerah-daerah lain, ini terkait performa kerja pemerintah daerah.

“Menyangkut soal ketersediaan pangan ini adalah hal yang penting bagi kita semua, terlebih 43 persen masyarakat Kukar itu mata pencahariannya adalah petani dalam arti luas, tentu saja ini berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi mereka. Bagaimanapun sebagai insan pertanian kami berharap semua pihak yang terkait, bisa lebih serius dan sungguh-sungguh memainkan perannya dalam pembangunan daerah secara kongkrit, dan bukan hanya ceremoni lips service belaka,” pungkasnya. 

Catur Maiyulinda

@caturmaiyulinda