Membuka akses baru yang lebih representatif ke Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) terus dimatangkan. Tak hanya darat, tapi juga laut.

 

JALAN tol menjadi pilihan pertama yang dibangun untuk mengoneksikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan daerah sekitar. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun sudah berhitung.

Pembangunan jalan bebas hambatan untuk IKN sepanjang 70,29 kilometer itu memerlukan anggaran Rp 27,49 triliun. Anggaran tersebut tanpa memasukkan perkiraan biaya pembebasan lahan sebesar Rp 3,11 triliun. “Kalau anggarannya lancar, pasti pembangunannya lancar,” ungkap pengamat transportasi Djoko Setijowarno, Jumat (22/4).

Djoko tak menampik, kegiatan apapun yang berkaitan dengan IKN bakal bergantung dengan anggaran yang disediakan pemerintah. Apalagi target yang dikejar berdasarkan timeline pemindahan IKN cukup padat. Dan jalan sebagai akses utama pembangunan adalah hal yang harus diselesaikan segera.

“Kita tahu saat ini persoalan dalam pembangunan yang sering dihadapi di Kaltim itu terkait pembebasan lahan,” ucap akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata Semarang itu.

Namun, Djoko optimistis, sejauh ini pemerintah dianggap mampu menyelesaikan persoalan yang akan dihadapi dalam pemindahan ibu kota. Baginya, selain faktor pandemi Covid-19, proses pembangunan IKN Nusantara akan tetap berjalan. “Intinya melihat anggaran yang turun. Dengan target 2024 (penyelesaian pembangunan jalan tol) kalau anggarannya tersedia pasti bisa selesai,” imbuhnya.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu juga menyebut, dalam prosesnya memang pembangunan akan mengorbankan ruang tertentu. Seperti ruang hijau. Namun, khusus jalan tol, banyak opsi yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi masuknya kawasan hijau terutama yang dilindungi. Dan itu sudah menjadi komitmen pemerintah. Karena sudah menjadi konsep forest city, IKN Nusantara. “Pasti semua sudah dipikirkan,” tuturnya.

Djoko menilai, pembangunan jalan tol akan memudahkan mobilitas manusia dan barang. Yang akan mempercepat pembangunan IKN. Apalagi dari pengamatannya, masyarakat Kaltim akan sangat dimudahkan jika ada jalan tol. Itu terbukti dengan tol yang sudah eksisting, yakni Tol Balikpapan–Samarinda.

“Selain jalan biasa, jalan tol akan mempercepat mobilitas. Apalagi nanti konektivitasnya hingga bandara, baik Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan maupun Bandara VVIP di IKN,” ungkapnya.

Selain jalan tol, nanti ada moda transportasi massal berupa kereta api. Meski pembangunannya menyusul, namun itu akan semakin memudahkan masyarakat menuju IKN. Selain kereta api, jalur laut akan sangat terbuka. Mengingat Teluk Balikpapan memberikan kemudahan transportasi dengan dibangunnya dermaga. “Pada akhirnya akan memperlancar akses antarkota dan dalam perkotaan menuju IKN dan kawasan sekitarnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kaltim Isradi Zainal menegaskan optimismenya pembangunan jalan tol sebagai konektivitas dari dan menuju IKN Nusantara.

Dirinya menganggap tol itu adalah anugerah bagi masyarakat Kaltim. Apalagi tidak hanya akan mengoneksikan antara Tol Balikpapan-Samarinda. Namun juga integrasi antara bandara. Tidak hanya di darat, tapi juga di laut (tol bawah air). “Bagaimana pun pembangunan IKN sangat strategis untuk pembangunan Indonesia ke depan,” ujarnya.

Dia menyebut, sejak IKN ditetapkan di Kaltim, banyak perubahan yang tampak. Dari perbaikan infrastruktur hingga peningkatan ekonomi masyarakat. Karena itu, dia menyesalkan argumen pihak-pihak yang menyebut IKN hanya akan mendatangkan kerugian bagi Kaltim. Terutama dari sisi eksploitasi sumber daya alam dan hutan. Sebab, pernyataan tersebut sangat tidak mendasar. “Perlu diingat, IKN Nusantara ini spesifik. Jangan dibayangkan seperti IKN negara lain. Eksklusif 70 persen hutan,” tegas rektor Universitas Balikpapan itu.

Karena itu, dia sangat menentang pernyataan yang menyebut pembangunan jalan tol akan merusak lingkungan terutama hutan. Baginya pihak-pihak yang mengeluarkan statement itu berarti tidak pernah melihat desain dan memahami konsep IKN Nusantara. Karena dari visinya saja, IKN dibangun dengan menghadirkan perlindungan hutan.

“Konsepnya forest city. Artinya IKN hadir justru untuk memperbaiki lingkungan. Mengembalikan hutan yang selama ini dirusak. Jadi pikiran konyol kalau ada yang menyebut IKN ini merusak lingkungan,” ujarnya.

Apalagi dalam pembangunan tol. Komitmen pemerintah untuk melindungi hutan sudah tampak. Seperti yang dipaparkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, jika khusus tol yang berada di Karang Joang akan dibangun dengan desain berkelok menuju Kelurahan Kariangau, Balikpapan Barat yang berada di Seksi 3B. “Pemerintah sampai mengalah harus membelokkan tol karena di situ harus menghindari Hutan Lindung Sungai Wain,” kata Isradi.

Dalam desain yang sudah dipelajarinya pun, untuk tolnya nanti, lebar jalan 100 meter di kanan dan kirinya tetap akan ada hutan. Dipertahankan oleh pemerintah, dan untuk itu membuktikan dengan adanya IKN, bukan mengurangi luasan hutan, melainkan menambah kawasan hutan. “Itu hutan di Bukit Soeharto nanti juga akan direboisasi. Dan kita tahu sendiri di kawasan inti ibu kota itu apa, tidak semuanya hutan,” ujarnya.

Baginya persoalan lahan juga tidak akan menghambat. Sebab, pemerintah pasti menggunakan berbagai macam skema yang menguntungkan masyarakat. Agar mau lahan atau perkebunannya digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat. Bahkan untuk permukiman pun, Isradi menyebut, ada rencana pemerintah membangunkan kawasan permukiman khusus agar masyarakat bisa tetap tinggal dan mencari nafkah di kawasan IKN.

“Jadi jangan lebay. Jangan bandingkan Sepaku dengan Jakarta. Di sana ‘kan dominan HPH (hak pengusahaan hutan). Dikuasai perusahaan yang meminjam dari negara. Jadi kalau mau disebut bakal memunculkan sengketa, itu lahan yang di mana?” bebernya.

Isradi yakin, dengan pengawasan yang baik, segala bentuk pembangunan di IKN akan lebih banyak memberi keuntungan kepada masyarakat di daerah. Pembangunan pun jangan diartikan hanya fisik semata. Tetapi pembangunan dari sisi sumber daya manusia dan ekonomi. Karena itu, sebagai ketua PII Kaltim, dirinya sangat getol agar IKN bisa segera direalisasikan di Kaltim. Now or never. “IKN jadi motivasi bagi masyarakat di daerah untuk berjuang lebih maju lagi. Jangan mau kalah dengan orang luar,” sebutnya.

Itu juga berkaitan dengan para pengusaha di Kaltim. Jangan sampai mati informasi terkait banyaknya proyek pembangunan IKN. Sebab, saat ini berbagai kegiatan fisik seperti jalan tol sedang masuk tahap desain. Dan sebentar lagi sesuai keterangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) segera masuk tahap lelang. “Kalaupun tidak jadi kontraktor minimal subkontraktor, makanya harus rajin memantau,” katanya.

Terkait akses yang dibangun lebih diprioritaskan dari utara Kaltim ke IKN, dirinya menyebut itu tidak harus dipersoalkan. Sebab, pada dasarnya pembangunan IKN berjenjang. Dari jangka pendek hingga panjang. Dan kementerian yang menangani kegiatan pembangunan pasti akan merencanakan agar akses dari selatan menuju IKN lebih terbuka.

“Setiap kementerian yang bertanggung jawab dalam pembangunan IKN pasti memiliki rancangan dan anggaran sendiri. Jadi tidak perlu khawatir. Toh IKN ini ‘kan proyek jangka panjang yang memiliki lima tahap pembangunan,” jelasnya.

PERLU RP 24,5 TRILIUN

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) direncanakan tersambung langsung menuju IKN Nusantara. Kementerian PUPR akan mengoneksikan jalan tol pertama di Kalimantan itu, dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya menargetkan jalan tol baru yang terintegrasi dengan Tol Balsam itu bisa beroperasi pada 2024. Di mana Kementerian PUPR menargetkan hingga 2024, ada penambahan ruas jalan tol sepanjang 2.390-an kilometer. Untuk melengkapi ruas tol yang sudah beroperasi saat ini sepanjang 2.600 kilometer.

“Tahun 2024 beroperasi lagi sepanjang 2.390-an kilometer jalan tol. Tidak hanya di Jawa, di Kalimantan, Tol Balikpapan-Samarinda, nanti akan kita sambungkan dengan IKN,” terang Basuki.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi mengatakan, pembangunan jalan Tol IKN yang tersambung dengan Tol Balsam itu, akan terdiri dalam enam seksi. Di mana, ruas tol yang akan dibangun pertama adalah Segmen 3A dan 3B. Mulai Kilometer 11 atau Kilometer 13 di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara. Tepatnya Seksi 1 Tol Balsam, yakni Tol Karang Joang.

Selanjutnya dari Karang Joang akan dibangun dengan desain berkelok menuju Kelurahan Kariangau, Balikpapan Barat yang berada di Seksi 3B. “Memang kami tidak bisa menarik garis lurus. Karena di situ, harus menghindari Hutan Lindung Sungai Wain. Jadi terpaksa melipir,” katanya beberapa waktu lalu.

Dia melanjutkan dari Seksi 3B Kariangau, jalan tol akan singgah di Kaltim Kariangau Terminal (KKT) atau Terminal Peti Kemas Kariangau di Kilometer 13, Balikpapan Utara. Hingga menuju junction atau persimpangan di Pulau Balang.

Bila ke sebelah kiri akan menuju Seksi 5A dan 5B. Yang ruas tolnya melintasi Jembatan Pulau Balang. Sedangkan jika lurus, akan menuju Seksi 4. Dan terhubung langsung ke KIPP IKN. “Kalau ke kiri menuju (jembatan) Pulau Balang. Hingga tembus Bandara VVIP. Kalau terus, ada juga akses langsung menuju kawasan IKN. Tapi kami masih memerlukan pembangunan immersed tunnel atau tunnel (terowongan) bawah laut di titik (Seksi) 4 itu,” terang pria kelahiran Lahat, 7 Juni 1964 itu.

Bila dirinci, pada Seksi 1 Tol IKN akan menghubungkan Bandara SAMS Sepinggan dengan Seksi 5 Tol Balsam di Tol Manggar sepanjang 7,01 kilometer. Untuk ruas tol itu memerlukan biaya pembangunan sebesar Rp 2,1 triliun.

Lalu Seksi 2 adalah ruas tol eksisting yang berada di Seksi 5 Tol Balsam hingga Seksi 1 Tol Balsam di Tol Karang Joang. Sementara Seksi 3A dan 3B adalah segmen Kilometer 11 Tol Balsam atau Kilometer 13 Kelurahan Karang Joang hingga simpang Tempadung. Yang akan dibangun sepanjang 20,3 kilometer. Untuk pembangunan ruas tol itu memerlukan biaya Rp 4,9 triliun dan interchange atau persimpangan di Pulau Balang sebesar Rp 0,22 miliar.

Sementara itu, Seksi 4 sepanjang 13,46 kilometer akan dibangun mulai segmen Simpang Tempadung menuju rencana outer ring road atau jalan lingkar luar IKN. Dengan nilai pembangunan Rp 7,3 triliun.

Lalu Seksi 5A dan 5B sepanjang 12,5 kilometer untuk segmen Simpang Tempadung hingga menuju rencana Bandara VVIP di Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam. Ruas tol itu direncanakan memerlukan anggaran Rp 6,2 triliun. Terakhir adalah Seksi 6 dari segmen Bandara VVIP menuju rencana outer ring road IKN sepanjang 17,02 kilometer. Dengan nilai pembangunan Rp 3,4 triliun.

Selain itu, ada tambahan ruas tol, dari Seksi 4 yakni exit toll-inner ring road (pintu keluar tol dan jalur lingkar dalam) IKN sepanjang 2,65 kilometer. Yang pembangunannya diperkirakan Rp 0,37 triliun.

Dengan demikian, pembangunan jalan bebas hambatan untuk IKN sepanjang 70,29 kilometer itu memerlukan anggaran Rp 24,5 triliun. Anggaran tersebut, tanpa memasukkan perkiraan biaya pembebasan lahan sebesar Rp 3,11 triliun.

Di mana, pembangunannya akan dimulai pertengahan tahun ini atau tepatnya Juni 2022. Diperkirakan rampung pada semester pertama 2024. “Untuk tolnya nanti, ROW-nya (right of way atau lebar jalannya) 100 meter. Di kanan dan kirinya tetap akan ada hutan. Kami pertahankan. Itu perlu dukungan gubernur Kaltim, untuk persiapan lahan yang akan dibangun tol ini,” pungkas Junaidi. (rom/k16)

Peliput:

M RIDHUAN

[email protected]

 

NOFFIYATUL CHALIMAH

[email protected]