PEMINDAHAN ibu kota negara (IKN) ke Kaltim tidak sepenuhnya mengandalkan kontraktor lokal. Pengusaha dari pusat disebut mengambil peranan penting. Hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim M Slamet Brotosiswoyo.

Adapun anggaran pembangunan IKN diperkirakan Rp 30 triliun. Dana itu akan digelontorkan tahun depan. Di mana proyek pembangunan IKN, pengusaha lokal akan dilibatkan sebagai subkontraktor. Maka itu, perlu dicari jalan keluarnya agar pengusaha daerah tidak hanya jadi subkontraktor tetapi juga kontraktornya.

Dia melanjutkan, saat ini pihaknya sudah membentuk tim satgas. Nantinya tim satgas tersebut akan berkomunikasi dengan Otorita IKN. Selain itu, pihaknya akan meminta dukungan dari Gubernur Kaltim Isran Noor.

“Harapan Apindo dengan kue sebesar itu (Rp 30 triliun), pengusaha daerah bisa mengelola setidaknya 30 persen dari total anggaran. Sebab, 30 persen saja itu sudah sangat bagus bila bisa dikelola oleh pengusaha lokal. Dan sejujurnya, itu juga mungkin akan sulit untuk mendapatkan jumlah segitu,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Kaltim Bidang Infrastruktur Heru Cahyono menjelaskan, setelah adanya peraturan presiden (perpres) dan Badan Otorita IKN, pembangunan fisik dimulai. Khususnya untuk sarana-prasarana atau infrastruktur dasar seperti jalan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan Istana Negara. Saat ini pembiayaan yang dikucurkan pemerintah berasal dari APBN untuk pembangunan sarana-prasarana dasar dan pemerintahan.

Nah, bagi para konsultan dan pengusaha konstruksi lokal, memang memerlukan pola kerja sama agar pembangunan memakai jasa konstruksi. Namun, penggunaan jasa konstruksi itu bukan sekadar menjadikan kontraktor lokal sebagai subkontraktor.

Pola yang disarankan digunakan adalah kerja sama operasi (KSO). Sebab, biasanya pemerintah akan menunjuk BUMN untuk pembangunan. Jadi, agar bisa menyerap kontraktor lokal, diperlukan perjanjian KSO. “KSO itu beda sama subkontraktor. KSO itu masuk di kontrak. Kalau subkontraktor statusnya lemah. Kalau KSO ada disebut dikontrak,” jelasnya.

Sebab, bila hanya berstatus subkontraktor biasanya bayaran sering terlambat. Bagi para pengusaha, dia mengimbau tidak hanya memantau potensi di bidang konstruksi, tetapi juga bisa melirik potensi supplier-nya. “Mendorong pengusaha di bidang supply seperti batu, pasir, dan sebagainya bisa memanfaatkan momen IKN ini. Sebab, keperluan cukup besar,” kata ketua Forum Socio Engineering Nusantara (FSEN) itu.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengusaha daerah harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kapasitas mereka. Apalagi pembangunan IKN berkaitan dengan teknologi tinggi karena konsep IKN adalah smart city. Di sisi lain, pengusaha juga harus proaktif alias menjemput bola. Sebab, saingan dalam pembangunan IKN itu cukup banyak. Tidak hanya di Kaltim.

Dengan demikian, untuk infrastruktur, Pemprov Kaltim fokus pada pembangunan jalan yang jadi kewenangan mereka.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim Irhamsyah mengatakan, titik perbaikan jalan yang dilakukan Pemprov Kaltim saat ini banyak terkonsentrasi di kawasan pesisir. Seperti jalan Tanjung Redeb-Talisayan, Berau lalu Talisayan-Kaliorang, Kutai Timur, yang panjangnya mencapai sekitar 480 kilometer.

Selain itu, dari Samarinda Seberang melalui pesisir hingga Samboja, lalu diteruskan hingga Jalan Mulawarman, Balikpapan. Namun, meski dipastikan arus lalu lintas bakal meningkat saat puasa, belum ada perbaikan berarti. Sebab, semua proyek yang bakal dilakukan masih dalam proses persiapan lelang. “Kami maunya cepat. Semoga Mei bisa tanda tangan kontrak,” kata dia. (rom/k16)