Tidak sejalannya antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, kerap menjadi batu sandungan investor asing.

 

BALIKPAPAN-Batalnya rencana pembangunan rel kereta api di Kaltim oleh investor dari Rusia, mestinya jadi pelajaran dalam menarik investasi asing ke daerah. Khususnya terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim. Mohamad Wahid Supriyadi, mantan Duta Besar RI untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus mengatakan, dalam kasus tersebut, pemerintah dinilai lambat melakukan adjustment atau penyesuaian peraturan-peraturan. Mengenai rencana pembangunan rel kereta api yang sebelumnya diwacanakan menghubungkan Kalteng dengan Kaltim. “Sebelumnya lambat sekali. Tapi, saya kira sekarang sudah mulai baik lah,” katanya dalam Kaltim Post Talk Show #36: IKN Dalam Interaksi Ekonomi Politik Global, Jumat (22/4).

Dia sedikit menceritakan persoalan yang membuat investor Rusia mundur. Dari perencanaan awal, jalur rel kereta api akan digunakan mengangkut batu bara atau special purpose. Dalam perkembangannya, investor Rusia berkeinginan agar jalur kereta api angkutan barang itu bisa dikoneksikan mengangkut penumpang. Akan tetapi, untuk mewujudkan usulan tersebut, harus ada undang-undang yang diubah. Hal tersebut tidaklah mudah. Sampai akhirnya muncullah ide pemindahan IKN ke Kaltim.

“Ini akhirnya Rusia backtrack lagi. Dan nanti tunggu masterplannya gimana. Apalagi menyangkut ibu kota negara di Kaltim, pasti nanti ada penyesuaian-penyesuaian,” ucapnya. Selain regulasi, kendala lain yang membuat investasi asing kurang berminat menanamkan modal di Indonesia adalah pemerintah yang dinilai kurang responsif. “Saya mengalami sendiri. Kadang-kadang di tingkat pusat bagus, di daerah masalah. Saya kira ini semua orang tahu itu,” ungkap dia. Walau begitu, dari catatan Wahid, terhadap tujuh negara yang telah memindahkan ibu kota negaranya dan semuanya berhasil. Kecuali Myanmar, yang memindahkan pusat pemerintahan dari Yangon ke Naypidaw pada 2005.

Menurut informasi yang diterimanya, sebut Wahid, pemindahan ibu kota negara Myanmar berdasarkan usulan dari paranormal atau tukang ramal. “Karena junta militer di sana lebih percaya pada hal-hal mistik. Dan sampai sekarang di sana sepi. Tidak ada satu pun kedutaan yang pindah ke sana. Akhirnya sampai saat ini terbengkalai dan tidak berhasil. Karena tidak disiapkan dengan baik,” terangnya. Malaysia pun demikian. Yang memindahkan ibu kota negaranya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Walau pemindahan tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Sebab, jarak antara Kuala Lumpur-Putrajaya yang masih terlalu dekat. Dapat ditempuh dalam waktu sekira satu jam.

“Sehingga yang terjadi adalah orang tetap tinggal di Kuala Lumpur. Walaupun kerjanya di Putrajaya. Tetapi sebagai ibu kota baru yang didesain dari awal, Putrajaya itu luar biasa,” jelas Wahid. Dari beberapa negara yang telah memindahkan ibu kota negaranya, dia lebih kagum terhadap Australia. Berdasarkan pengalamannya tinggal selama 3,5 tahun di sana, dia merasakan betul Canberra sebagai ibu kota negara baru Australia didesain dengan baik untuk menggantikan Melbourne pada 1927.

Pemindahan ibu kota negara, dikatakannya, merupakan akibat persaingan antara Melbourne yang merupakan negara bagian Victoria dengan Sidney yang merupakan negara bagian New South Wales. “Pemenang desainnya melalui open bidding, bukan orang Australia. Tetapi dari Amerika Serikat,” jelasnya. Selain itu, pembangunan ibu kota negara Australia di Canberra membutuhkan waktu yang sedikit, yakni 14 tahun. Sementara Brazil, yang memindahkan ibu kota negaranya dari Rio de Janiero ke Brasilia, lebih singkat lagi, hanya 3,5 tahun. “Kalau mengharapkan dalam dua tahun ini, tiba-tiba muncul sebuah kota baru (Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara), enggak masuk akal lah itu. Tetapi basic-basic nya sudah ditanamkan saya kira bagus. Yang diproteksi dengan undang-undang. Jangan sampai ganti presiden, ganti kebijakan lagi,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Wahid, pemerintah harus memberi kemudahan investasi dari luar negeri yang ingin membangun IKN. Terutama dalam hal regulasi dan kepastian hukum yang sangat penting sekali dipenuhi. “Sebenarnya kalau kita bisa menjamin itu, dari swasta akan banyak yang masuk. Apalagi peluang jangka panjang yang luar biasa. Banyak proyek di situ. Dan ini tugas pemerintah pusat dan bagaimana di daerah. Terutama dalam memudahkan dan menciptakan iklim yang bagus kepada investor,” katanya. Hal lain yang perlu disampaikan pemerintah adalah, mengenai jenis investasi yang ditawarkan dalam kegiatan pembangunan IKN nanti.

Seperti public-private partnerships (PPP) maupun full investment atau investasi penuh. “Nah ini kita perlu tahu juga. Aturannya bagaimana. Sebenarnya enggak masalah. Yang penting ada satu arrangement yang saling menguntungkan. Dan untuk diketahui, investor itu ‘kan bukan Sinterklas. Investor ingin duitnya kembali dan untung. Enggak ada investor yang mau rugi,” pungkasnya. Narasumber lainnya, akademikus Hubungan Internasional FISIP Unmul Sonny Sudiar mengatakan, ketika banyak jalur investasi masuk ke Indonesia, merupakan sebuah anugerah pembangunan. Apalagi investasi tersebut masuk dalam bentuk foreign direct investment (FDI). “Berkaitan dengan IKN itu, yang dibutuhkan adalah dana-dana fresh yang harus segera dieksekusi. Karena ada dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur,” ujar dia.

Selain itu, dalam kegiatan pemindahan IKN ke Kaltim, sangat relevan membahas mengenai ALKI. Di mana keinginan pemerintah yang memindahkan IKN ke Kaltim yang dilalui jalur ALKI II ini, untuk menjadikan Indonesia sebagai pelabuhan internasional yang bisa menyaingi Singapura. “Jadi perdagangan internasional, tidak lagi berpusat di Singapura. Tetapi bisa terpusat di PPU atau Balikpapan, sehingga jalur distribusi barang dan jasa yang tadinya bisa dipusatkan di tengah. Sehingga jika ingin melakukan distribusi ke timur, jauh lebih mudah dan efisien. Dan berpengaruh kepada harga yang bisa dijangkau masyarakat,” jabar Sonny.

Isu lainnya terkait pemindahan IKN ini, sebut dia, mengenai militer. Pemindahan pusat pemerintahan ini mengharuskan pemerintah menyiapkan pangkalan militer. Selama ini, Balikpapan, Kutai Timur, dan Tarakan di Kaltara yang menjadi basis militer, selalu diperhatikan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan jumlah personel militer di Kaltim menjadi penting. “Karena tentu saja, sebagai IKN, Kaltim akan menjadi pusat perhatian dunia. Kalau tidak dilengkapi dengan kekuatan militer akan berbahaya. Dan menjadi ancaman bagi negara,” pungkasnya. (riz/k16)

 

Rikip Agustani

[email protected]l.com