BALIKPAPAN–Rancangan kawasan serta bangunan dan gedung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali disayembarakan Kementerian PUPR. Terdiri dari kompleks Istana Wakil Presiden, kompleks legislatif (MPR, DPR, dan DPD RI), kompleks yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial), dan kompleks peribadatan. Ketua Tim Pelaksana Sayembara Diana Kusumastuti mengatakan, sayembara serentak ini merupakan lanjutan dari sayembara gagasan desain IKN yang dilaksanakan Kementerian PUPR pada 2019.

Pada sayembara kali ini, lanjut dia, difokuskan pada bangunan dan gedung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Untuk diketahui, delineasi IKN terbagi tiga zona. Zona KIPP seluas 6.671 hektare, zona Kawasan IKN (56.180 hektare), dan zona Kawasan Perluasan IKN (KP-IKN) seluas 256.142 hektare. “Sekarang yang kita utak-atik itu baru KIPP-nya saja. Dan di KIPP itu juga baru sepertiganya. Jadi bagian yang hanya 2 ribu hektare,” kata Diana, Selasa (19/4).

Perempuan yang juga menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR ini mengungkapkan, pada zona KIPP, nantinya jumlah penduduk yang bermukim diharapkan berkisar 280–300 ribu jiwa hingga 2045. Sementara pada Kawasan IKN dan juga KP-IKN dengan luas kawasan pengembangan sekitar 256 ribu hektare, target populasi hingga 2045 sekitar 1,7 juta hingga 1,9 juta jiwa. “Kita harapkan bisa ada penduduk sebanyak itu nantinya,” ungkap dia.

Mengenai kawasan yang disayembarakan, luas Istana Wakil Presiden mencapai 14,8 hektare. Kemudian, kompleks perkantoran legislatif seluas 41,94 hektare yang terbagi dalam 2 kaveling, yaitu 33,68 hektare dan 8,23 hektare. Sementara itu, kompleks perkantoran yudikatif 15,16 hektare. Sementara kompleks peribadatan terdiri dari pura besar seluas 1,36 hektare, katedral (1,46 hektare), gereja induk (1,32 hektare), kelenteng besar (1,42 hektare), dan vihara besar (1,36 hektare). Adapun masjid agung IKN sebelumnya masuk sayembara tahap pertama 2019 lalu.

“Mungkin di sana kita berbicaranya nasional. Tidak lagi masing-masing suku. Ini yang diharapkan presiden, karena di sini adalah IKN Nusantara. Beraneka ragam budaya Indonesia ada di sana,” terangnya. Melalui sayembara bangunan dan gedung ini, Kementerian PUPR berharap mendapat konsep perancangan kawasan dan bangunan sebagai gagasan desain bangunan dan lingkungan yang bersifat menyeluruh. Juga menjadi acuan dalam pengembangan ke tahap perencanaan teknis selanjutnya.

Kasubdit Perencanaan Teknis Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Putri Intan Suri menambahkan, proses pendaftaran peserta sayembara telah dilaksanakan pada 28 Maret hingga 8 April 2022. Jumlah pendaftar mencapai 246 akun melalui laman sayembara. Dari jumlah itu, 89 pendaftar telah melengkapi administrasi. Dia menerangkan, 37 akun mendaftar sayembara kompleks Istana Wakil Presiden, lalu 52 pendaftar untuk kompleks perkantoran legislatif, 33 pendaftar kompleks perkantoran yudikatif, dan 22 pendaftar kompleks peribadatan. ”Setelah dilakukan evaluasi administrasi, ada 78 pendaftar yang dinyatakan lulus verifikasi,” katanya.

Nantinya, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, akan diajak ke lokasi IKN di kawasan hutan tanaman industri (HTI) PT ITCI Hutani Manunggal di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Melihat secara langsung kondisi lokasi kawasan KIPP. Sehingga para peserta sayembara bangunan dan gedung untuk empat kompleks tersebut bisa melihat dan merasakan langsung sebelum membuat desain bangunan dan gedung untuk KIPP IKN nanti. (riz/k8)

 

Rikip Agustani

[email protected]

 

Kawasan Luas

Istana wakil presiden 14,8 hektare

Kompleks perkantoran legislatif (*) 41,94 hektare

Kompleks perkantoran yudikatif 15,16 hektare

Kompleks peribadatan terdiri dari pura besar 1,36 hektare, katedral (1,46 hektare), gereja induk (1,32 hektare), kelenteng besar (1,42 hektare), dan vihara besar (1,36 hektare).

 

Sumber: Kementerian PUPR

Keterangan: Kompleks perkantoran legislatif terbagi dua kaveling, yaitu 33,68 hektare dan 8,23 hektare.