Selain memasok kebutuhan minyak dan gas nasional, Balikpapan kini dilirik investor sebagai salah satu pusat pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik.

 

BALIKPAPAN-Ambisi pemerintah menyongsong tren industri kendaraan listrik membuat Balikpapan ikut ketiban cuan. Investasi senilai Rp 6,5 triliun bakal mengalir lewat megaproyek pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter nikel di Teluk Balikpapan, Kariangau. PT Mitra Murni Perkasa (MMP) selaku investor menargetkan, smelter nikel yang diklaim pertama di Kaltim itu, mulai beroperasi pada 2023.

Sayangnya, rencana pembangunan fasilitas produksi baterai kendaraan listrik dan turunannya itu, masih terganjal perizinan. Sehingga, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud memerintahkan agar kegiatan di lapangan dihentikan sementara. “Saya pikir, menyelesaikan seluruh perizinan itu harus dan wajib. Jadi, kerjaan di sana (Kariangau) disetop dulu,” katanya kepada Kaltim Post di Balai Kota Balikpapan, Selasa (5/4). Politikus Golkar itu menerangkan, pembangunan smelter nikel dihentikan sementara sampai pihak perusahaan menuntaskan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang saat ini dalam tahap pengajuan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim.

Wali Kota melanjutkan, pemerintah daerah melalui DLH Balikpapan telah meninjau lokasi proyek smelter nikel PT MMP pada Kamis (31/3) lalu. Temuan sementara, kata Ketua DPD II Partai Golkar Balikpapan ini, PT MMP memang baru mengantongi izin prinsip. Dokumen itu merupakan izin bagi pelaku usaha yang sudah memiliki rencana investasi yang membutuhkan pemanfaatan lahan atau ruang baru. Akan tetapi, sambung dia, izin prinsip itu bukan berarti memberikan persetujuan bagi perusahaan untuk memulai pembangunan smelter nikel.

“Jadi dengan izin prinsip ini, perusahaan diminta untuk melengkapi persyaratan untuk membangun smelter nikel seperti yang dimohonkan. Salah satunya adalah telah mengantongi izin amdal. Itu harus diklirkan dulu,” katanya. Rahmad menambahkan, selama ini, perusahaan beralasan tidak memulai pembangunan smelter. Hanya melakukan land clearing atau pematangan lahan pada lokasi yang sudah ditetapkan masuk dalam Kawasan Industri Kariangau (KIK). Kegiatan itu dilakukan agar ada lahan terbuka yang bisa digunakan sebagai tempat penampungan bahan dan peralatan pembangunan smelter nikel setelah seluruh perizinan telah dilengkapi.

“Saya pikir enggak masalah land clearing itu. Karena mereka mau memasukkan alat di sana. Sambil menunggu proses perizinan amdal-nya keluar. Tetapi tidak boleh ada kegiatan, terutama membangun fisik. Dan sekarang juga belum ada pembangunan fisik sebenarnya,” terang dia. Mengenai pohon bakau yang dilaporkan pegiat lingkungan bahwa telah digusur tanpa mengantongi izin, Rahmad mengaku jika pihaknya belum menerima data seperti yang diklaim. Akan tetapi, sesuai regulasi, apabila ada pohon bakau yang ditebang, maka pihak perusahaan wajib mengganti dan menanam pohon bakau di tempat lain yang sudah ditetapkan Pemkot Balikpapan.

“Kalau misalnya ngambil pohon mangrove-nya seluas 1 hektare, maka 3 hektare yang harus dia tanam. Tapi, informasinya enggak banyak. Saya juga belum tahu apakah itu mangrove atau bukan. Karena informasi dari perusahaan lahan tersebut bukan mangrove,” jelas Rahmad. Untuk diketahui, rencana pembangunan smelter nikel di Kariangau diinisiasi PT MMP yang berkantor pusat di Jakarta. Dalam keterangannya saat memberikan bantuan penanganan pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu di Balai Kota Balikpapan, pemegang saham PT MMP Andrew Hidayat mengatakan, pihaknya memang masih merampungkan perizinan. Namun dia menargetkan, konstruksi proyek bisa dimulai awal 2022.

Dia menyampaikan, keinginan PT MMP membangun smelter di Balikpapan karena dua hal. Yakni sumber daya manusia (SDM) dan kedalaman perairan Kariangau. “Planning-nya sudah kami susun dua tahun silam. Saat ini, sudah proses pemerataan lahan dan kami targetkan tahun depan sudah mulai konstruksi,” tuturnya. Dia menyebutkan, smelter nikel di Kariangau memproduksi bahan baku baterai untuk mendukung program pemerintah terkait industri kendaraan listrik. “Target kami di 2023 sudah commissioning,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Alexander Soemarno menyampaikan, secara umum setiap perusahaan yang melakukan investasi di KIK, dapat menggunakan program Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi atau KLIK dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). KLIK merupakan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi dimana investor dapat langsung membangun proyek mereka setelah memperoleh izin prinsip dari BKPM.

“Kalau misalnya masuk Kawasan Industri Kariangau, maka ada kemungkinan perusahaan bisa menggunakan program KLIK dari BKPM,” katanya dikonfirmasi Kaltim Post kemarin. Mengenai kegiatan pematangan lahan yang sudah dilakukan perusahaan, Alexander menegaskan, jika ada kegiatan penebangan pohon, maka perusahaan wajib melaporkan kegiatan tersebut kepada pemerintah daerah. Terutama pohon bakau yang ada di kawasan tersebut. Perusahaan kemudian harus mengganti pohon bakau yang telah ditebang untuk ditanam di lokasi lain yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi.

“Karena itu hal yang berbeda dengan KLIK. Apa yang dia tebang harus dia laporkan. Walaupun tidak dimanfaatkan, tetap harus ada laporan,” terang dia. Selain itu, pihak terkait harus memastikan bahwa pembangunan smelter nikel benar-benar berada dalam wilayah KIK. Di mana, menurut data yang terdaftar di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), kawasan industri yang dikelola oleh Perusda Melati Bhakti Satya (Perusda Pemprov Kaltim) ini memiliki luas sekira 300 hektare. “Itu bisa dilihat di peta koordinatnya. Apakah masuk kawasan industri atau bukan. Jika tidak masuk kawasan industri, maka ada tahapan perizinan yang harus dilaluinya. Enggak bisa ditetapkan sepihak oleh pusat,” tutup Alexander. (riz/k15)

 

 

Rikip Agustani

[email protected]