Koalisi Peduli Teluk Balikpapan mendapati penimbunan vegetasi bakau seluas 5 hektare. Juga ditemukan aktivitas pengupasan, penggalian, dan pendorongan lahan beserta vegetasi bakau seluas 20 hektare.

 

BALIKPAPAN-Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) nikel di Sungai Tempadung, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat menuai sorotan. Proyek yang dikerjakan PT Mitra Murni Perkasa (MMP), diduga belum mengantongi izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim. Aktivitas proyek ditengarai turut merusak wilayah pesisir Teluk Balikpapan yang merupakan habitat pohon bakau atau mangrove.

“Sementara, mereka itu (PT MMP) sudah melakukan land clearing, padahal baru tahap memasukkan kerangka acuan. Dan sebenarnya kita akan menyidangkan ini di hadapan komisi penilai amdal. Kasus tetap berjalan, dan proses pengajuan amdal juga tetap berjalan. Sambil menunggu arahan lebih lanjut dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seperti apa,” kata Kepala DLH Kaltim Encek Ahmad Rafiddin Rizal dikonfirmasi Kaltim Post kemarin (3/4).

Dia menerangkan, dugaan pelanggaran izin lingkungan yang dilakukan PT MMP sudah terdengar sampai ke telinga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Sehingga, Ditjen Gakkum KLHK diturunkan memverifikasi laporan masyarakat. “Informasinya Sabtu kemarin, tim dari KLHK sudah turun. Kayaknya atas perintah ibu Menteri LHK langsung. Dan hari ini (kemarin) mereka sudah mulai turun ke lapangan,” ungkapnya. Rizal menyampaikan, staf DLH Kaltim juga turut serta dalam peninjauan Ditjen Gakkum KLHK. Walau begitu, dirinya masih belum bisa menjabarkan banyak hal mengenai hasil kunjungan ke lokasi pembangunan smelter nikel yang menuai polemik.

“Ini masih dalam pengambilan data, jadi saya belum bisa cerita banyak. Tapi, intinya sudah ada beberapa kenyataan memang terjadi kegiatan di sana,” terangnya. Dia melanjutkan, dalam waktu dekat, pemprov akan memanggil PT MMP untuk meminta keterangan. Sebelumnya, pada pertengahan Maret lalu, DLH Kaltim sudah memanggil Koalisi Peduli Teluk Balikpapan selaku pengadu untuk mendengarkan laporan mereka secara langsung. Setelah itu, baru pihak terlapor, yakni PT MMP yang akan dimintai keterangan. Akan tetapi, karena padatnya kegiatan DLH Kaltim, maka pemanggilan ditunda. Rencananya, pihak terlapor akan dipanggil Selasa (5/4).

“Sambil berjalan itu, DLH Balikpapan sudah meninjau ke lapangan pada Kamis lalu. Dan kami belum dapat update. Termasuk hasil kunjungan lapangan. Dan kemarin, saya sudah meminta laporan hasil kunjungan itu, melalui sekretaris DLH Balikpapan. Katanya masih disusun berita acaranya,” terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala DLH Balikpapan Sudirman Djayaleksana mengatakan, dia belum mendapat laporan hasil kunjungan ke lokasi pembangunan smelter PT MMP. Peninjauan melibatkan DLH Balikpapan, DLH Kaltim, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Balikpapan, Satpol PP Balikpapan, Camat Balikpapan Barat, Lurah Kariangau, serta Koramil Balikpapan Barat. “Ada enam atau tujuh instansi yang ikut. Dan saya belum mendapat laporan terakhir,” ungkapnya. Perihal kritikan mengapa pemerintah tidak mengajak pelapor dalam kunjungan tersebut, Sudirman menuturkan, tidak ada kewajiban untuk membawa pelapor.

“Kalau pelapor enggak dibawa provinsi (DLH Kaltim), saya enggak ngerti. Tapi, yang jelas provinsi dan kota (DLH Balikpapan) sudah menindaklanjuti untuk melakukan pengecekan. Tolong dihargai langkah pemerintah ini,” katanya. Selanjutnya, hasil kunjungan tersebut akan dirapatkan kembali bersama DLH Kaltim untuk membahas laporan pelanggaran perizinan lingkungan. “Jadi ini sepenuhnya kewenangan dari DLH Kaltim. Karena yang saya tahu, sudah keluar izin prinsip untuk perusahaan itu,” sebutnya.

Sementara itu, Husein Suwarno, koordinator Pokja Pesisir dan Nelayan yang tergabung dalam Koalisi Peduli Teluk Balikpapan mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemantauan aktivitas perusahaan sejak 24 Desember 2021 sampai 1 Februari 2022. Dari pemantauan tersebut, ditemukan fakta lapangan bahwa sudah dilakukan aktivitas pendorongan sekaligus penimbunan vegetasi bakau seluas 5 hektare di kawasan tersebut. Selain itu, ada kegiatan pengerukan bagian hulu anak Sungai Tempadung sepanjang 70 meter dengan lebar sungai sebesar 30 meter.

Juga ditemukan aktivitas pengupasan, penggalian dan pendorongan lahan beserta vegetasi bakau di atasnya seluas 20 hektare. Koalisi Peduli Teluk Balikpapan sudah melaporkan kegiatan tersebut ke Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Kalimantan Seksi II Samarinda pada 7 Februari 2022. Akan tetapi, pada 25 Februari 2022, mereka mendapat surat tanggapan dari Balai Gakkum KLHK Samarinda. Isinya, menyampaikan bahwa penanganan laporan kasus diarahkan kepada DLH Kaltim. “Karena Gakkum tidak mau melampaui kewenangannya maka diserahkan ke DLH Kaltim. Di mana DLH Kaltim yang memiliki kewenangan izin lingkungan dan amdal,” ungkapnya.

Koalisi Peduli Teluk Balikpapan kemudian melaporkan dugaan pelanggaran izin pembangunan smelter nikel itu ke DLH Kaltim pada 2 Maret 2022. Kemudian pada 18 Maret 2022, mereka diundang untuk melakukan klarifikasi awal terkait aduan tersebut. “Kita sudah dipanggil oleh DLH Kaltim untuk klarifikasi awal. Dan meminta untuk melakukan penindakan terutama soal peninjauan lapangan,” lanjut dia. Pekan lalu, tepatnya pada Kamis (31/3), Koalisi Peduli Teluk Balikpapan menerima informasi bahwa DLH Balikpapan telah melakukan peninjauan lapangan ke lokasi pembangunan smelter oleh PT MMP. Tanpa mengajak pihak pelapor.

Idealnya, kata Husein, pihak pelapor turut diundang dalam peninjuan lapangan tersebut. “Agar tidak salah lokasi, atau tidak sesuai dengan bukti yang disertakan. Tapi, kami berinisiatif untuk mengikuti ke lokasi. Ternyata tidak diizinkan oleh penjaganya. Sehingga, tidak bisa melihat pembukaan lahan mangrove tersebut,” keluhnya. Oleh karena itu, pihaknya akan mengklarifikasi kepada DLH Balikpapan terkait dengan peninjauan lapangan tersebut. Untuk memastikan peninjuan berkaitan dengan pelaporan yang sebelumnya disampaikan kepada DLH Kaltim atau tidak. “Kalau resmi dari laporan kita, akan bersurat lagi ke DLH Kaltim untuk melakukan peninjauan bersama pelapor. Karena berdasarkan fakta di lapangan, perusahaan melakukan pelanggaran. Harus segera dihentikan dan diberikan sanksi tegas,” jelasnya.

Dia menyatakan, aktivitas perusahaan berjalan sebelum mengantongi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) atau persetujuan lingkungan diterbitkan. Padahal seharusnya perusahaan tersebut, menunggu dulu terbitnya amdal atau persetujuan lingkungan dulu baru melakukan kegiatan pematangan lahan. Dari temuan pihaknya, kerangka acuan amdal baru disampaikan ke DLH Kaltim pada Januari 2022. Kerangka acuan amdal ini, merupakan dokumen awal dalam melakukan analisis atau studi kelayakan lingkungan. “Januari 2022, baru pembahasan kerangka acuan amdal. Seyogianya, perusahaan tidak bisa beraktivitas di lapangan, sebelum amdal-nya terbit. Itu logika hukumnya. Tapi kami dapat informasi, jika perusahaan sudah mulai melaksanakan kegiatan sejak November 2021,” bebernya. (riz/k15)

 

 

Rikip Agustani

[email protected]