Tingkat kerpecayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalami pemerosotan. Hal ini berdasarkan hasil survei, Indikator Politik Indonesia yang menyebut kepercayaan publik KPK hanya 73,5 persen.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyatakan, ada tiga pihak yang paling bertanggungjawab atas situasi KPK saat ini. Pertama Presiden, kedua DPR, ketiga Ketua KPK Firli Bahuri.

“Dua institusi ini (Presiden dan DPR) yang merobohkan KPK dengan merevisi UU KPK dan memasukkan komisioner bermasalah. Sudah pasti seluruh Komisioner KPK, terutama Firli Bahuri,” kata Kurnia kepada JawaPos.com, Minggu (4/3). Menurut Kurnia, mereka merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di lembaga antirasuah tersebut. Dengan banyaknya kontroversi yang mereka hasilkan, ditambah aspek penindakan merosot tajam, wajar jika kemudian masyarakat enggan menaruh kepercayaan kepada KPK.

Kurnia tak memungkiri, kondisi KPK saat ini benar-benar sulit untuk diselamatkan, apalagi selama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atau revisi UU KPK baru masih berlaku. Dia menyesalkan, Pemerintah tidak punya komitmen untuk memperkuat KPK.

“DPR dan Presiden sejak awal tidak ada kemauan untuk memperkuat KPK,” ucap Kurnia.  Terakhir, dengan beruntunnya survei yang mengonfirmasi penurunan kepercayaan publik kepada KPK, maka sebaiknya Ketua KPK segera mengundurkan diri.

“Sebab, dirinya sudah gagal membawa KPK ke arah yang lebih baik,” tegas Kurnia. Kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin merosot. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat, KPK berada pada urutan keenam, setelah Polri dengan tingkat kepercayaan 73,5 persen. Tren kepercayaan publik terhadap KPK merosot, sejak revisi Undang-Undang tentang KPK pada 2019 lalu.

“Trust terhadap KPK kalau kita melihat trennya ya itu terjadi penurunan. Itu terutama sejak tahun 2018 itu pertama kali kita deteksi cukup tinggi 84,8 persen tapi setelah itu, 2019, 2020, 2021, sampai 2022 itu trust-nya turun,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara virtual, Minggu (3/4).

Burhanuddin mengungkapkan, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK pada periode sebelumnya cenderung lebih tinggi dari TNI dan Presiden. Tetapi justru kini, jauh di bawah kedua lembaga itu. Bahkan kini, tingkat kepercayaan Polri berada di atas KPK. “Poin saya adalah KPK pernah menjadi bagian dari lembaga yang dipercaya selain TNI dan presiden tapi belakangan sepertinya KPK menghadapi isu terutama pascarevisi UU KPK ya,” papar Burhanuddin.

Adapun survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga Pemerintah di antaranya TNI 92,7 persen, Presiden 85,1 persen, Mahkamah Agung (MA) 79 persen, Mahkamah Konstitusi (MK) 78 persen, Polri 75,2 persen Pengadilan 74 persen, Kejaksaan 73,7 persen,

KPK 73,5 persen, MPR 67 persen, DPD 64,7 persen, DPR 61,2 persen, dan Partai Politik 54,2 persen.

Survei Indikator Politik Indonesia digelar pada 11-21 Februari 2022. Total responden survei tersebut berjumlah 1.200 orang dari seluruh provinsi di Indonesia secara proporsional. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan metode stratified multistage random sampling. Adapun margin of error survei ini kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (jpc)