Polemik gedung dan lahan di Jalan Dahlia, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota antara pemkot dan Golkar Samarinda belum berakhir.

 

SAMARINDA–Teranyar, pengurus beringin menilai langkah masif pemerintah untuk mengambil alih gedung tersebut terkesan semena-mena.

“Upaya duduk bersama tidak ada, malah langsung harus dikosongkan,” ucap Ketua DPD Golkar Samarinda Hendra ditemui awak media, kemarin (31/3). Kendati pemkot tak pernah menunjukkan secara langsung sertifikat tanah tersebut, mereka tak menyoal hal itu. Menurutnya, Golkar menyoal status gedung lantaran hasil penelusuran di internal beringin, gedung itu sepenuhnya dibangun menggunakan dana uruan kader medio 80-an. “Win-win solutionsenggak ada. Status (gedung) masih jadi perdebatan malah main ambil sepihak,” lanjutnya.

Akhir Agustus 2021, Golkar mengalah mengalihkan aktivitas partai ketika gedung diminta untuk dikosongkan pemkot. Langkah itu diambil agar tercipta ruang untuk berdialog. Namun, bukannya berdiskusi, gedung malah dibongkar dan diubah warnanya secara sepihak.

Lebih lanjut, diterangkan wakil ketua bidang hukum DPD Golkar Samarinda Lasila, lahan seluas 1.904 meter persegi di Jalan Dahlia tersebut tak pernah dipersoal beringin. Mereka hanya mempersoalkan status gedung yang diklaim sepihak tanpa bukti jelas kepemilikannya. Menurut dia, status gedung masih abu-abu.

Golkar meyakini gedung dua tingkat dibangun di lahan tersebut berdiri atas militansi kader beringin. Sementara pemkot mengklaim keduanya, baik lahan maupun gedung milik mereka. “Hal itu belum dipertegas statusnya, tapi pemkot sudah mengosongkan sepihak,” katanya. Padahal, DPD Golkar Samarinda mengantongi Surat Pernyataan yang dibuat Wali Kota Samarinda terdahulu, Achmad Amiens. Pernyataan bernomor 028/0748 Perl-III/V/2003 tertanggal 8 Mei 2003 berisi soal penyerahan pengelolaan aset pemerintah berupa sebidang tanah dengan luas 1.904 meter persegi di Jalan Dahlia tersebut.

Surat itu, lanjut Lasila, memperbarui status pengelolaan yang diterbitkan pada 1986. Mandat pengelolaan aset itu pertama kali diterbitkan ketika Waris Hussein memimpin Kota Tepian pada 13 Juni 1986. “Kami menyoal pengosongannya. Soal lahan kami akui itu punya pemkot meski tak pernah melihat bukti fisiknya. Tapi untuk gedung perlu dipertegas dulu. Kejelasan belum ada sudah dikosongkan,” jelasnya.

Setahun berselang, selepas aset lahan diberikan pengelolaannya ke Golkar, gedung di lokasi tersebut baru terbangun dan diresmikan langsung Ketua Umum DPP Golkar kala itu, Letjen TNI (purn) Soedarmono. Pekan lalu, Golkar bahkan menerima surat dari pemkot yang ditandatangani pelaksana harian Sekkot Samarinda Ali Fikri. Dalam surat itu, kata Lasila, pemkot meminta mengosongkan seluruh aset partai dari gedung tersebut. jika tidak akan dikosongkan pemkot tanpa bertanggung jawab jika terjadi kerusakan.

Hasil koordinasi dan pleno di internal DPD pun menegaskan untuk tetap mempertahankan aset tersebut selama belum clean and clear(CnC) statusnya. “Pastikan dulu statusnya baru kosongkan. Bukan main angkut begitu saja,” tukasnya. (dra)

 

ROBAYU

[email protected]