SAMARINDA - Ketua DPD II Partai Golkar Samarinda H Hendra mengatakan pihaknya saat ini mempertimbangkan melaporkan Walikota Samarinda ke Polres Samarinda terkait pengerusakan lambang dan cat partai politik gedung Sekretariat Golkar Samarinda Jl Dahlia. 

Hal ini dikarenakan, Pemerintah Kota Samarinda secara sepihak mengosongkan barang inventaris Partai Golkar Samarinda dan mengubah warna dan gambar cat gedung. 

"Kita akan mempertimbangkan melaporkan ke Polres. Karena ini pengrusakan cat dan lambang partai Golkar. Dan partai politik juga  dilindungi Undang-Undang. Tetapi, hal ini kami masih melaporkan ke pusat DPP Partai Golkar," kata Hendra saat Rapat Pleno Diperluas Partai Golkar Samarinda, Kamis (31/3/2022). 

Hendra menjelaskan rapat pleno diperluas dilakukan darurat menyikapi pengosongan barang inventaris oleh Pemkot Samarinda. Bahwa, pihaknya tak bisa menerima langkah Pemkot ini dikarenakan aset gedung masih milik Golkar. 

"Upaya negoisasi kepada Pemkot, sudah kita lakukan. Memang saat ini belum ada win win solution. Tetapi, kami masih bingung, kami disuruh mengosongkan gedung yang menurut kami yang membangunnya dan milik kami. Kami memang menyatakan tanahnya milik Pemkot," katanya. 

Hendra juga mengaku Golkar Samarinda belum sama sekali ditunjukan dokumen kepemilikan sah, sertifikat kepemilikan tanah dan dokumen terkait pembangunan gedung Golkar Samarinda.

"Kalau ada dokumen tahun berapa dan APBD tahun berapa gedung Golkar Samarinda dibangun oleh Pemkot. Ini yang belum pernah dibuktikan oleh Pemkot. Sementara, keterangan dari senior partai Golkar, bahwa gedung ini hasil keringat mereka yang membangun tempat ini," kata Hendra. 

Pantauan media ini, Gedung Golkar Samarinda Jl Dahlia semula berwarna kuning diubah sebagian besar menjadi warna putih. Beberapa ruangan telah dibuat dalam gedung di lantai satu.

Dalam Rapat Pleno Diperluas, hadir pula salah satu saksi hidup pembangunan Gedung Sekretariat Golkar Samarinda, Samsudin Japri didampingi para pengurus partai. 

Menurut Samsudin Japri, tercetusnya pembangunan gedung Golkar Samarinda bermula Walikota dijabat Waris Husain mendatangi Sekretariat Golkar Samarinda di kompleks Pinang Berbaris dan mengusulkan agar membangun gedung Sekretariat partai di tanah Pemkot. 

"Kita ada 2 pintu Sekretariat Golkar Samarinda di Pinang Berbaris. Pak Walikota Waris Husain datang. Ada pengurus Golkar, Bapak 

Herlan Agus Salim, saya dan Fauzi Ahmad sebagai bendahara. Kata Pak Waris, itu ada tanah tidak terpakai, bisa dipakai membangun, tapi ada kuburan. Dan waktu itu kami disuruh mencari dana (membangun gedung Golkar)," jelas Samsudin. 

Samsudin menegaskan Pemkot Samarinda tidak sama sekali mengeluarkan anggaran untuk membangun gedung Golkar Samarinda yang diresmikan oleh Wakil Presiden RI Sudarmono pada tahun 1987. 

Sebelumnya, sejak Agustus 2021, Pemkot Samarinda membongkar dan mengosongkan gedung DPD Golkar Samarinda yang memiliki luas 1.904 meter persegi di Jalan Dahlia, Bugis, Samarinda Kota. Pengosongan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Samarinda Andi Harun bernomor 030/1415/300.02 tertanggal 19 Agustus 2021.

Kemudian, pada Oktober 2021, DPD Golkar Samarinda melayangkan gugatan ke PTUN untuk menganulir surat keputusan tersebut yang memuat pengosongan dan pembongkaran atribut Golkar dari gedung yang berlokasi di Jalan Dahlia, Bugis, Samarinda pada 27 Agustus 2021. Namun, gugatan Golkar ditolak oleh majelis hakim. 

Walikota Andi Harun diberitakan sebelumnya menyampaikan alasan mengapa aset gedung Golkar Samarinda ditarik Pemkot. Menurutnya, langkah itu merupakan upayanya sebagai kepala daerah membenahi karut-marut penataan aset milik pemerintah. 

Apalagi, lahan dan gedung yang digunakan Golkar jadi temuan BPK hingga diatensi lewat koordinasi dan supervisi KPK. Menurutnya, sangat tak patut pihak ketiga menggunakan aset pemerintah yang mestinya bisa digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Ditambah, jika aset itu bisa dikelola pemerintah jelas berpotensi meraup pendapatan untuk menunjang tubuh APBD ke depannya. (myn)