SAMARINDA - Untuk menuju pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari DKI Jakarta yang telah ditetapkan, sektor pariwisata di Kalimantan Timur mesti terus dikembangkan melalui sinergitas antara pemerintah di kabupaten/kota.

Demikian hal ini disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) se-Kaltim, di Hotel Harris, Senin, (14/3/2022). 

Andi Harun mengatakan Rakornis Ekraf Kaltim ini bisa menjadi sarana dan saling berbagi informasi dalam membangun dan memajukan sektor pariwisata di wilayah masing-masing Kabupaten Kota di Kaltim. 

"Peran sektor pariwisata, selain menciptakan peluang untuk peningkatan ekonomi masyarakat, juga menjadi salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Inilah yang harus terus dikembangkan," jelasnya. 

Rakornis Ekraf Kaltim berteman “Pembangunan Ekraf Untuk Melerkuat Sektor Pariwisata Kaltim Sebagai Mitra IKN” itu diikuti oleh seluruh kepala dinas pariwisata se-Kaltim dan Kota Samarinda menjadi tuan rumah, rakornis digelar 14 hingga 15 Maret.

Dalam kesempatan ini, Andi Harun turut memperkenalkan Samarinda River Side City, yang memiliki pemandangan alamnya Sungai Mahakam.

“Sebelumnya water front city, saya ubah sesuai dengan kondisi Samarinda. Dinas terkait juga kami arahkan untuk bisa mengoptimalkan potensi wisata di Samarinda,” jelas Andi Harun.

Pemerintah Kota Samarinda, dikatakan Andi Harun, mengajak seluruh stakeholder sektor wisata yang hadir di Rakornis untuk menikmati suasana Kota Samarinda, dan berbelanja di UMKM produsen ragam oleh-oleh di Kota Tepian.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan tujuan dari Rakornis yang kali ini Samarinda menjadi tuan rumah. Selain kemajuan destinasi dan industri pariwisata, dirinya berharap peningkatan sumber daya manusia terus dilakukan, apalagi dalam meyambut pembangunan IKN Nusantara.

“Sektor pariwisata itu bidang jasa, pelayanan adalah kunci. Kita akan meningkatkan SDM, memberi pelatihan dan sertifikasi,” ucapnya.

Bahkan Sri Wahyuni menyebut jikadampak tersebut dapat dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan neraca satelit pariwisata daerah (Nesparda).

“Melalui Nesparda, bisa dihitung dampak ekonomi pariwisata, agar tidak ada keraguan untuk mendukung sektor pariwisata,” pungkasnya. (my)