SAMARINDA–Kandasnya mediasi antara Makmur HAPK dan Golkar membuat sengketa jilid II yang diajukan Makmur resmi bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Kamis (10/3). Langkah Golkar pun kian molor untuk mengganti penghuni kursi ketua DPRD Kaltim dari Makmur ke Hasanuddin Mas`ud, karena teradang gugatan perdata dengan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Smr tersebut. Di depan majelis hakim yang dipimpin Agus Rahadjo bersama Rakhmad Dwi Nanto dan Nyoto Hindaryanto, gugatan perdata berklasifikasi perbuatan melawan hukum empat pihak yang digugat Makmur dibacakan.

Para pihak itu, DPP Golkar, DPD Golkar Kaltim, Fraksi Golkar (F-Golkar) di DPRD Kaltim, dan turut tergugat Hasanuddin Mas`ud. Dalam petitum gugatan itu, Makmur lewat kuasa hukumnya, mengurai dasar sengketa ini kembali diajukan. “Para tergugat dengan tanpa dasar atau alasan dan secara sengaja melakukan perbuatan yang saling terkait dan berakibat pada dihentikannya Makmur HAPK sebagai ketua DPRD Kaltim,” ucap tiga kuasa hukum Makmur, yakni Andi Asran Siri, Sinar Alam, dan Ricky Irvandi di persidangan kemarin.

Ketiganya turut memerincikan perbuatan yang saling terkait dari para tergugat. Misalnya, DPP Golkar, kata Andi Asran Siri membaca gugatan setebal 18 lembar itu, tanpa alasan jelas mengamini permohonan yang diajukan DPD Golkar Kaltim untuk mengganti Makmur sebagai ketua DPRD Kaltim. Dengan menerbitkan surat bernomor B-600/Golkar/VI/2021 tertanggal 16 Juni 2021. Padahal, merujuk PP 12/2018 tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, khususnya Pasal 36 Ayat 1, pimpinan DPRD dapat diberhentikan dengan beberapa ketentuan. Yakni, terbukti melanggar sumpah atau janji, dan kode etik berdasarkan putusan badan kehormatan atau usulan dari parpol.

“Namun sejak dilantik pada 29 September 2019, klien kami tak pernah sedikit pun cacat dalam menjalankan tugasnya,” urai dia membaca. Keputusan DPP Golkar dinilai sangat subjektif. Lantaran tak pernah mengklarifikasi langsung ke Makmur HAPK yang notabene kader dan ketua harian DPD Golkar Kaltim atas usulan pergantian tersebut. Untuk perbuatan melawan hukum DPD Golkar Kaltim, kata dia, bermula dari disetujuinya usulan dari Fraksi Golkar yang meminta pergantian. Uniknya, giliran Sinar Alam membaca, Makmur selaku ketua harian tak pernah dilibatkan dalam pleno penentuan pergantian tersebut.

Padahal merujuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar, setiap kebijakan partai haruslah dibahas bersama seluruh pengurus. “Tapi dalam kasus ini, klien kami yang notabene ketua harian tak dilibatkan dan proses berjalan tanpa sepengetahuan klien kami,” tuturnya. Sementara itu, Fraksi Golkar jelas menerbitkan surat bernomor 002/A.201/FPG-LPR/III/2021 tanpa mekanisme yang patut. Surat dibuat tanpa melaksanakan rapat fraksi di DPRD Kaltim dan Makmur selaku ketua DPRD Kaltim. Makmur juga menjadi anggota Fraksi Golkar di dewan. Karena itu, lewat gugatan ini, Makmur meminta PN Samarinda untuk menganulir keputusan Golkar mengganti dirinya ke Hasanuddin Mas`ud menjadi ketua dewan.

Selain itu, mereka meminta para tergugat mengganti kerugian materiil Rp 3 miliar atas kebijakan sepihak tersebut. Juga, kerugian immateriil Rp 33 miliar. Selepas petitum gugatan dibacakan, ketua majelis hakim memberi waktu sepekan untuk para pihak tergugat menyusun jawaban atas gugatan tersebut. “Untuk menghemat waktu, agenda jawaban digelar secara virtual saja lewat e-Court. Begitu pun dengan replik dan duplik. Jika nanti ada putusan sela baru sidang dibuka secara tatap muka lagi,” singkat Agus sebelum menutup persidangan. (riz/k8)

 

ROOBAYU

@lawlietrobayu