Sekitar 70 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda dan tim gabung TNI-Polri mengawal proses pembongkaran bangunan semipermanen dan pedagang kaki lima (PKL) liar di Polder Air Hitam, Kelurahan Air Hitam Kecamatan, Samarinda Ulu, Kamis (10/3).

 

SAMARINDA–Hal itu merupakan realisasi dari surat peringatan yang dilayangkan Satpol PP kepada lebih 40 pemilik lapak pada Senin (7/3) lalu. Kepala Satpol PP Samarinda HM Darham menerangkan, aksi penertiban bersifat pembersihan, karena sebelumnya pemilik lapak sudah diberi waktu untuk membongkar mandiri hingga Rabu (9/3). Bahwa saat pelaksanaan sempat terjadi hambatan dari dua pemilik lapak yang mengaku tidak dapat surat, nyatanya setelah dicek sudah diserahkan. "Bagi yang tidak taat ya karena hari ini batas akhir yang ditentukan, makanya ditindak," ucapnya, Kamis (10/3).

Dia menjelaskan, jumlah yang ditertibkan sekitar 10 bangunan dari sekitar 40 bangunan. Sedang sisa material yang diangkut sebagian dititipkan ke pemerintah kecamatan, sebagai lagi dibuang tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH). "Bagi barang yang dititipkan boleh dikembalikan dengan catatan tidak boleh dipakai untuk membangun lagi di sana (Polder Air Hitam)," jelasnya.

Sementara itu, terkait proses selanjutnya, Camat Samarinda Ulu Muhammad Fahmi menerangkan, pihaknya menanti arahan wali kota atas rencana penataan ulang kawasan tersebut. Timnya juga akan membantu mengawasi apabila terdapat bangunan liar yang tumbuh lagi di area aset pemkot tersebut. "Kemungkinan lokasi bekas bangunan liar akan ditanam pohon, nanti kami berkoordinasi dengan DLH," ucapnya ditemui di lokasi penertiban. Dia menambahkan, tumbuhnya PKL hingga lapak bangunan semipermanen, semakin masif sejak 2019. Bahkan telah ditertibkan berulang kali. Namun, banyak yang diduga bermukim sehingga membuat kumuh, makanya diminta untuk mengembalikan kawasan tersebut ke fungsi awal sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan polder pengendalian banjir.

"Nanti dibuatkan posko penjagaan nonpermanen dibantu tim Satpol PP Samarinda, agar tidak kembali berdiri bangunan liar," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani menerangkan, ide pemanfaatan kawasan Polder Air Hitam merupakan aspirasi yang disampaikan warga secara pribadi selaku wakil rakyat. Beberapa kali disampaikan kepada pemkot dalam berbagai kesempatan diskusi. Dia menerangkan, potensi kawasan Polder Air Hitam bisa memberi multiplier effect dari sisi ekonomi. Misalnya pendapat asli daerah (PAD) dari retribusi PKL yang telah ditata maupun parkir, dan ekonomi PKL itu sendiri. Sehingga, ketika kawasan telah ditata, warga atau pengunjung juga bisa leluasa dan nyaman beraktivitas di sana. "Makanya ketika ditata banyak manfaat," ujarnya. (dra/k8)

 

DENNY SAPUTRA

@dennysaputra46