HARTONO masih bersikukuh jika perkara korupsi royalti tambang di CV Jasa Andika Raya (JAR) yang menyeretnya, salah sasaran dan penuh kejanggalan. Tuntutan selama 8 tahun pidana penjara dirasa tak memiliki argumen kuat di mata hukum. Lantaran wewenangnya tak sebesar yang seharusnya dalam perkara itu.

Terlebih, namanya tak pernah tercantum dalam struktur kepengurusan resmi CV JAR di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM). Namun dalam perkara ini dia justru jadi terdakwa tunggal. “Lalu, sangkaan terdakwa Hartono yang menjual batu bara di CV JAR sepanjang 2019 pun tak pernah dibuktikan secara utuh. Hanya bukti adanya penjualan, tanpa adanya pembeli yang menjadi saksi kunci dalam kasus ini,” ungkap Surtini, kuasa hukumnya membaca duplik atau tanggapan atas replik yang diajukan JPU Rosnaeni Ulva, (14/2).

Tak hanya itu, rencana kerja anggaran belanja (RKAB) CV JAR yang jadi dasar untuk melakukan aktivitas penjualan batu bara, tak pernah dibuat dan disetujui ESDM. Lalu royalti yang dimaksud JPU bukanlah royalti riil dari penjualan batu bara tapi baru sekadar uang muka. Hal ini, menurut dia, merujuk dari keterangan saksi Dinas ESDM Kaltim yang dihadirkan JPU ke persidangan beberapa waktu lalu. Dalam keterangnnya, dari uang muka itu dilanjutkan dengan pembayaran pinalti sebagai pembayaran penuh royalti. Nah, jika pembayaran pinalti ini sudah dilunasi, barulah dapat dikategorikan sebagai pendapatan nasional bukan pajak (PNBP).

“Dan yang menentukan langsung dari Kemen ESDM,” sambungnya. Dalam perkara ini, lanjut dia, Kementerian ESDM tak pernah menerbitkan dokumen atau faktur pembayaran pinalti tersebut, sehingga dana awal yang disetor ke kas negara dianggap sebagai royalti pertambangan. Dengan begitu, perhitungan kerugian negara dari penjualan batu bara di CV JAR pada 2019 otomatis tak punya dasar yang jelas. Khususnya perhitungan yang diajukan penyidik Kejati Kaltim ke Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim pada 6 Oktober 2020.

Hasil hitung lembaga audit itu, terdapat kerugian negara mencapai Rp 4,5 miliar. Atas sangkaan memanipulasi laporan gross calorific value (GCV) atau nilai kotor kalori batu bara milik CV JAR dengan kalori sebesar 6.668 kcal per kg. Namun, terdakwa menggunakan dokumen GCV yang menyatakan kalorinya sekitar 4.700 kcal per kg.  Jaksa bahkan menganggap dengan perubahan itu, royalti yang dibayarkan untuk menjual batu bara pun menyusut. Dari yang seharusnya 7 persen menjadi 3 persen. “Karena itu kami meminta majelis hakim untuk mengadili perkara ini seadil-adilnya,” singkatnya. Majelis hakim yang dipimpin Hasanuddin bersama Suprapto dan Arwin Kusumanta pun menjadwalkan ulang persidangan untuk kembali digelar pada 24 Februari mendatang.

Diketahui, Hartono dituntut selama 8 tahun pidana penjara dengan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan pidana kurungan. Tak sampai di situ, JPU juga meminta agar royalti Rp 4,53 miliar yang tak masuk ke kas negara lantaran manipulasi laporan oleh terdakwa diterapkan menjadi uang pengganti kerugian negara.

Jika uang pengganti tak dibayar paling lambat 30 hari setelah perkara inkrah, harta benda terdakwa akan disita untuk menutupi kerugian negara tersebut. Jika tak juga mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. (riz/k16)

 

ROBAYU

@lawlietrobayu