JAKARTA – Rangkaian fit and proper test terhadap calon Komisioner KPU dan Bawaslu RI mulai digelar Komisi II DPR. Para anggota dewan itu banyak menggali terkait terobosan para calon terkait efektivitas pemilu.  Sebanyak delapan calon KPU diuji di hari pertama (14/2). Mereka dihadirkan sesuai urutan abjad. Mulai dari August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Dahliah, Hasyim Asy'ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Idham Holik, Iffa Rosita dan Iwan Rompo Banne. 

August mendapat pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim. Politikus PKB itu menilai pelaksanaan Pemilu 2019 memunculkan tragedi kemanusiaan. Di mana proses pemungutan dan penghitungan suara menimbulkan korban. ’’(Bagaimana) agar peristiwa pemilu sebagai mesin pembunuh ini tidak terulang kembali,’’ ujarnya. 

Anggota Fraksi PKS Teddy Tetiadi. Dia menilai, secara teknis Pemilu 2024 membutuhkan penyederhanaan. ’’Penyederhanaan apa saja yang mungkin dilakukan sehingga relatif sederhana tapi kualitas baik,’’ ujarnya kepada Dahliah, calon komisioner KPU. 

Anggota fraksi Demokrat Anwar Hafid bertanya isu serupa kepada calon komisioner sekaligus incumbent Hasyim Asy’ari. ’’Apalagi ini bayang-bayang pandemi. Nah, bagaimana keselamatan penyelenggara lebih terjaga,’’ tegas Anwar. 

Menjawab hal itu, Hasyim mengatakan pelaksanaan Pemilu 2019 jauh lebih berat dari yang diperkirakan. Salah satu pangkal persoalannya adalah beban kerja yang besar namun tidak dimbangi persiapan SDM yang memadai. ’’Tentu ada kaitan dengan peraturan di UU. (Dimana) penghitungan harus selesai di hari yang sama,’’ ujarnya. 

Hasyim menyebut KPU sudah menyiapkan sejumlah perbaikan. Antara lain membatasi petugas maksimal usia 50 tahun. Selain itu, calon petugas juga akan menjalani pemeriksaan guna memastikan tidak adanya komorbid. Berdasarkan evaluasi, mayoritas petugas yang meninggal memiliki penyakit hipertensi dan diabetes. 

’’Kita akan minta bantuan tolong supaya temen yang menjadi penyelenggara difasilitasi periksa kesehatan,’’ tuturnya. Kemudian, honor petugas juga akan dinaikkan untuk menambah semangat. 

Sementara Dahliah menawarkan perubahan metode penghitungan suara. Dia menilai, model menghitung satu per satu surat suara membuat lama dan memakan waktu. Untuk itu, dia menilai agar penghitungan dilakukan oleh dua kelompok. 

’’Kelompok pertama menghitung pilpres dan DPD. Kelompok kedua kedua DPR dan DPRD,’’ imbuhnya. Tujuh petugas di TPS bisa berbagi dua penghitungan itu bersamaan. Satu kelompok diisi tiga atau empat petugas. Dengan cara itu, perhitungan diyakini lebih cepat selesai.

 Sementara August tidak membeberkan solusi secara detail. Namun dia mengakui, ada banyak persoalan yang harus dikaji dan dievaluasi menyangkut teknis. ’’Sehingga, kita bisa review ulang dan itu kemudian dikonsultasikan terlebih dahulu pada Komisi II dan DPR,’’ kata August. Uji kelayakan dan kepatutan masih akan dilakukan pada hari ini (15/2) dan besok (16/2). Sama halnya dengan hari pertama, pada hari ini ada delapan nama yang akan diuji komisi II. (far/bay)