JAKARTA-- Tewasnya demonstran Erfadi menjadi penegas bahwa polisi masih terlalu jauh dari kata humanis. Komnas HAM memastikan Erfadi tewas akibat hujaman peluru tajam saat demonstrasi penolakan tambang di Jalan Trans Sulawesi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Sabtu (12/2). Polri menurunkan Divpropam Polri untuk mengusut kasus penembakan tersebut hingga tuntas.

Demonstrasi penolakan tambang tersebut dimulai pukul 09.00 di Jalan Trans Sulawesi, Parigi Moutong. Diperkirakan jumlah demonstran mencapai ratusan orang. Saat itu demonstran memblokade separuh jalan Trans Sulawesi. Namun, pada pukul 12.00 penutupan jalan dilakukan secara keseluruhan atau dua arah. Penutupan jalan itu berlangsung cukup lama hingga malam hari.

Masyarakat pengguna jalan disebut mulai marah dengan penutupan jalan tersebut. Sekitar pukul 22.30 hingga 24.00 polisi berupaya membuka blokade jalan tersebut. Bentrokan antara polisid dengan pendemo terjadi. Setelah bentrokan itu diketahui satu korban tewas.

Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan satu tim Divpropam Polri untuk mendukung Propam Polda Sulteng dalam mendalami kasus penembakan tersebut. Tim tersebut telah berangkat ke Parigi Moutong hari ini (14/2). "Back up untuk Propam Polda Sulteng, tim gabungan," paparnya.

Polri berjanji akan menindak tegas terhadap siapapun anggota yang bersalah dalam kasus demonstrasi penolakan tambang tersebut. Untuk dugaan sementara, memang korban meninggal dunia karena luka tembak. "Nanti akan dibuktikan tim labfor dengan pengujian balistik. Dengan pengujian itu siapa pelakunya pasti teridentifikasi," terangnya.

Sementara Komnas HAM telah memastikan korban meninggal dunia akibat peluru tajam. Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah (Sulteng) Dedi Askary menyatakan Erfadi memang benar meninggal disebabkan oleh peluru tajam. Itu menyusul proyektil yang ditemukan dan diangkat dari bagian tubuh korban. "Proyektil tersebut masuk mengenai korban dari arah belakang," jelasnya melalui keterangan pers kemarin.

Dedi mengaku sudah mengklarifikasi dan mewawancarai beberapa pejabat utama di Polres Parigi Moutong. Salah satunya Kabag Ops AKP Junus Achpa. "Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kabag Ops disebutkan bahwa korban bukan dari pihak kepolisian karena saat di lokasi mereka dalam posisi berlapis-lapis," ujarnya.

Selain kepolisian, Komnas HAM juga meminta keterangan keluarga Erfadi. Dari situ diperoleh fakta bahwa Erfadi meninggal karena terkena peluru tajam dari aparat. Peluru itu mengenai bagian belakang sebelah kiri tembus di bagian dada. "Ini terlihat dari kondisi luka sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak puskesmas di Desa Katulistiwa," paparnya.

Komnas HAM berupaya segera mengungkap pelaku penembakan itu. Serta membantu melepas 45 warga yang ditangkap pihak Polres setempat. Komnas HAM juga meminta semua pihak, utamanya pihak keluarga dan simpul-simpul massa aksi dari desa-desa di kecamatan Kasimbar dan Tinombo Selatan, untuk menahan diri dan mengambil langkah cooling down.

Kepada pihak kepolisian, Komnas HAM mengisyaratkan agar ada langkah saintifik untuk menguji perjalanan peluru di ruang udara dari senjata api pada sasaran tertentu. Dalam hal ini peluru yang mengenai korban Erfadi. "Uji balistik menjadi sangat penting dilakukan untuk membandingkan anak peluru yang di temukan di TKP, dengan anak peluru pada senjata yang dicurigai," ujarnya.

Langkah itu akan menentukan siapa pelaku penembakan dan dari jarak tembak berapa pelaku melepaskan tembakan. "Jika Kapolda Sulteng mengambil langkah uji balistik atas proyektil dan senjata-senjata yang dicurigai digunakan, yang benar-benar jangan sampai terlupakan oleh Pak Kapolda untuk memerintahkan anggotanya untuk mengambil sisa pembakaran berupa gas dan residu," imbuhnya.

Pengambilan sisa residu itu dikenal dengan istilah Balistik Forenshik Gunshoot reside (GSR). Partikel-partikel GSR itu biasanya dapat ditemui di permukaan tangan dan pakaian pelaku penembakan. GSR ini biasanya hanya bisa bertahan lebih kurang enam jam saja.

Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima informasi terkait peristiwa ‘berdarah’ di Parigi Moutong. Tak ubahnya peristiwa yang terjadi di Desa Wadas, di Parigi Moutong juga masyarakat yang menolak tambang harus berhadapan dengan aparat keamanan. ”Kita turut berduka cita, bagaimana warga yang sudah berjuang mempertahankan haknya, sudah dijanjikan ditemui oleh gubernur. Tapi, yang datang ratusan aparat dengan persenjataan lengkap,” kata dia.

Gawatnya ketika demonstrasi berlangsung, seorang demonstran meninggal dunia. Berdasar informasi dari masyarakat, Isnur menyebutkan bahwa korban kehilangan nyawa akibat tembakan senjata api dengan peluru tajam. ”Kami ditunjukkan bagaimana banyak video, masyarakat curiga itu peluru tajam,” ujarnya. Kecurigaan itu semakin kuat ketika jenazah ditangani oleh petugas medis. ”Ketika diangkat dari tubuhnya, itu proyektilnya peluru tajam. Dan banyak selongsongnya pun peluru tajam,” tambahnya.

Menurut Isnur, hal itu sangat mengerikan. Sebab, aparat saat ini berani menghadapi massa atau menangani demonstrasi menggunakan peluru tajam. Dia pun menyatakan bahwa standar serupa diterapkan tidak hanya dalam peristiwa di Parigi Moutong. Di banyak daerah, pihaknya berkali-kali menemukan standar penanganan yang sama. Untuk itu, dia menyatakan, perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh. ”Tentu butuh evaluasi yang secara maksimal,” jelas dia. Bukan hanya di daerah, evaluasi juga perlu dilakukan di level pusat.

Peristiwa yang terjadi di Desa Wadas, kemudian di Parigi Moutong tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat. Isnur menyebut, dua peristiwa itu menunjukkan bahwa masyarakat yang menolak pembangunan berskala besar atau menolak investasi diperlakukan seperti penjahat. ”Dianggap sebagai orang yang membahayakan negara,” kata dia. Untuk itu, pihaknya menilai perlu ada evaluasi. Dan evaluasi tersebut harus melahirkan solusi. Sehingga peristiwa serupa tidak terulang dan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban saat memperjuangkan hak mereka. (tyo/idr/syn)