Mayoritas Fraksi Setuju, Pemda Khusus IKN Dipimpin Kepala Otorita---sub

 

JAKARTA–Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara (Pansus IKN) betul-betul mengebut pembahasan. Mereka menggelar rapat dengan pemerintah dan DPD RI mulai pagi hingga malam hari (17/1). Dewan tampaknya ingin segera mengesahkan dasar hukum pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kaltim. Salah satu poin penting yang dibahas adalah nama ibu kota negara.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, nama IKN sebenarnya mau diajukan bersamaan saat penyerahan surat presiden (supres) pada 29 September, tahun lalu. Namun, hal itu urung dilakukan. Baru pada Jumat (14/1), Presiden Jokowi memutuskan nama IKN adalah Nusantara. Nama Nusantara dipilih karena istilah itu sudah dikenal sejak lama. ''Kami berharap nama Nusantara sebagai ibu kota negara baru bisa menggambarkan kenusantaraan Indonesia,'' terangnya saat rapat dengan Pansus RUU IKN di kompleks parlemen, Senayan, kemarin.

Sebenarnya, presiden mendapatkan banyak usulan nama ibu kota negara baru. Total ada 80 nama yang masuk. Di antaranya, Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Wanapura, Cakrawalapura, dan Kertanegara. Namun, kata dia, presiden akhirnya memutuskan nama itu. "Nusantara saja tanpa Jaya," terang Ketua Umum DPP PPP itu. Sebanyak delapan fraksi sepakat dengan nama Nusantara. Fraksi PKS dan DPD RI belum bisa menerima usulan nama tersebut.

Anggota pansus dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam mengatakan, istilah Nusantara memang ikonik dan memiliki historis dari perjalanan bangsa. Namun, dalam konteks penentuan nama IKN, hal itu jangan sampai membingungkan dengan nama Indonesia. ''Jadi, nama Indonesia tersubsitusikan dengan Nusantara,'' tuturnya. Untuk itu, pihaknya belum bisa menerima penamaan itu. Fraksinya meminta penjelasan secara komprehensif dan terdokumentasi, serta meminta penjelasan dari ahli bahasa terkait nama ibu kota negara baru.

DPD RI diwakili Teras Narang, juga meminta penjelasan secara detail dan komprehensif secara tertulis. ''(Supaya) kami juga bisa menjelaskan kepada anggota DPD RI,'' ungkap mantan gubernur Kalimantan Tengah itu. Selain itu, isu kepala otorita yang akan memimpin IKN juga mendapat perdebatan. Sejumlah anggota pansus mengatakan, kepala otorita tidak sesuai dengan UUD 1945. Dalam Pasal 18 UUD 1945, dijelaskan bahwa pemerintah daerah dipimpin gubernur, bupati, atau wali kota. Namun, lagi-lagi mayoritas fraksi akhirnya setuju bahwa kepala otorita adalah kepala pemerintah daerah khusus IKN.

Kembali, Fraksi PKS dan perwakilan DPD RI yang tidak sepakat. Hingga pukul 21.00 WIB, Pansus RUU IKN masih melanjutkan rapat pembahasan bersama wakil pemerintah. Merunut pada rencana pekan lalu, RUU IKN akan disahkan pada rapat paripurna hari ini (18/1). “Pansus ingin segera mengesahkan RUU IKN besok (hari ini),'' ucap salah satu anggota pansus kepada Jawa Pos.

 

Respons Akademisi

 

Penamaan Nusantara untuk calon IKN baru menuai respons dari Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kaltim Isradi Zainal. Dia pun menyampaikan pernyataan sikap mengenai pandangan dan pemikiran terkait nama yang akan digunakan sebagai nama calon IKN. Penamaan IKN dengan nama Nusantara dinilai kurang pas. “Karena akan mengecilkan istilah Nusantara dalam arti sesungguhnya,” katanya dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Selain itu, pemberian nama yang secara tiba-tiba itu, menurutnya tidak mendukung iklim demokrasi. Dan mengebiri nama yang pernah diusulkan saat konsultasi publik yang dilakukan Pansus IKN beberapa waktu lalu. Apalagi, penamaan nama Nusantara juga kurang menggambarkan nama dan lokasi calon IKN, yang ada di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) dan beberapa kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar). “Oleh karena pengusulan nama, kami sampaikan secara resmi melalui forum pansus, maka kami mohon penjelasan terkait penolakan nama yang kami usulkan,” tegas dia.

Dia berharap Presiden Joko Widodo mempertimbangkan usulan nama Pakunagara untuk calon IKN baru. Alasannya adalah istilah Pakunegara merupakan singkatan dari Penajam Paser Utara (Pa) dan Kutai Kartanegara (Kunegara). “Jika nama IKN adalah Pakunagara, maka istilah ini dibagi menjadi Paku dan Nagara. Paku merupakan singkatan dari Paser dan Kutai. Atau Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang merupakan lokasi IKN,” jelas Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) ini.

Selain itu, istilah Paku juga bisa berarti Penguat. Nagara merupakan singkatan dari Nagari Rimba Nusantara. Nagari artinya pusat pemerintahan, Rimba berarti forest city atau green city, dan Nusantara artinya berbasis daratan dan perairan (sungai dan laut). “Sebagai pertimbangan disampaikan bahwa usulan nama Pakunegara atau Pakunagara merupakan usulan dari sejumlah Rektor dan Akademisi termasuk Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI). Usulan ini kami sampaikan sebagai bagian dari masyarakat yang mendukung pemindahan IKN dan yang mencintai IKN,” pungkas sekjen Forum Rektor PII ini.(nyc/kip/jpg/riz/k8)