SAMARINDA–Langkah Makmur HAPK mengadang pergantian antarwaktu (PAW) dirinya di DPRD Kaltim belum berakhir. Sengketa perdata yang kandas di awal kembali diajukan. Kali ini, dengan arah perselisihan yang sedikit bergeser. Semula, ketua DPRD Kaltim periode 2019-2024 itu, menyoal PAW dirinya oleh Golkar ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Namun, majelis hakim memutuskan gugatan Makmur cacat formil atau atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Kini, gugatan yang kembali diajukannya menyasar pada kepatutan Golkar memilih Hasanuddin Mas`ud menggantikan dirinya sebagai ketua DPRD Kaltim. “Klasifikasinya masih sama, PMH (perbuatan melawan hukum). Kali ini, kami menyoal kelayakan Hasanuddin dipilih menggantikan Pak Makmur. Dasarnya tak jelas,” ungkap kuasa hukum Makmur HAPK, Andi Asran Siri kepada Kaltim Post, Minggu (16/1).

Gugatan itu sudah didaftarkan pada 7 Januari lalu dan teregistrasi dalam Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Smr. Memang, lanjut Asran, keberatan yang jadi dalil awal menggugat nyaris serupa dengan gugatan awal yang diputus NO. Termasuk, bukti-bukti yang bakal dilampirkan nantinya. Seperti, Surat Keputusan (SK) DPP Golkar No B-600/Golkar/VI/2021 yang terbit pada 16 Juni 2021. Atau, hasil Pleno DPD Golkar Kaltim pada 25 Februari 2021, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat DPD Golkar Kaltim Nomor 108/DPD/Golkar/KT/III/2021 pada 15 Maret 2021.

Pleno itu berisi permohonan ke DPP untuk rotasi AKD pimpinan DPRD sisa masa jabatan 2019-2024 milik Golkar di DPRD Kaltim. “Begitu pun kerugian materiil dan immateriil klien kami. Yang jadi pembeda, sebelumnya Pak Makmur bertahan. Kali ini menyerang. Ini saja jelas berbeda,” tegasnya. Karena itu, pihak yang digugatnya pun sedikit diubah dari yang semula DPP Golkar, DPD Golkar Kaltim, dan Fraksi Golkar di DPRD Kaltim. “Gugatan kali ini ditambah satu pihak, yakni Hasanuddin Mas’ud (ketua Komisi III DPRD Kaltim),” imbuhnya.

Disinggung soal kasasi yang diajukan atas putusan NO di gugatan sebelumnya, Asran mengatakan, permohonan kasasi atas perkara itu sudah dicabut empat hari selepas sengketa baru diajukan, pada 11 Januari 2022. Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPD Golkar Kaltim Husni Fachruddin menyampaikan, PAW Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas`ud sudah beres seiring dicabutnya permohonan kasasi. “Kasasi dicabut, otomatis masalah ini sudah BHT (berkekuatan hukum tetap) atau inkrah,” katanya.

Dengan begitu, PAW semestinya harus tetap berjalan sesuai mekanisme. Terlebih, sejak awal pergantian itu tak sedikit pun melanggar aturan internal partai. Itu, kata dia, terbukti lewat putusan Mahkamah Partai Golkar yang menyatakan proses PAW yang ditempuh DPD Golkar Kaltim sudah sesuai mekanisme yang ada. Ihwal sengketa baru yang dilayangkan Makmur, pria yang akrab disapa Ayub itu menuturkan, setiap warga negara berhak menempuhnya.

Tapi, majelis hakim tentu punya penilaian sendiri mengingat perkara tersebut sudah pernah bergulir. “Kalau perkara sama jelas nebis in idem (putusan menolak untuk mengabulkan dan telah inkrah tak bisa diajukan kembali),” katanya. Menurutnya, langkah mengulang ini terkesan seperti upaya mengulur waktu. Padahal jika kasasi dilanjutkan, dia optimistis hasil positif kembali diterima Golkar atas perkara itu.

“Masalah ini harusnya clear dengan dicabutnya kasasi. Padahal, di beberapa kesempatan Pak Makmur pernah bilang bakal legawa jika masalah ini inkrah di jalur pengadilan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, berdasarkan putusan perkara PN Samarinda bernomor 204/Pdt.G/2021/PN Smr, majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan Makmur ke DPP Golkar, DPD Golkar Kaltim, dan Fraksi Golkar di DPRD Kaltim itu sudah klir di mahkamah partai sehingga dikategorikan menjadi cacat formil dan perkara itu tak lagi bisa digulirkan ke peradilan umum. (ryu/riz/k15)