Tokoh pusat maupun Kaltim, diprediksi meramaikan pemilihan bupati dan wakil bupati PPU tahun 2024. Itu tak lepas dari magnet PPU sebagai ibu kota negara menggantikan DKI Jakarta.

 

BALIKPAPAN-Abdul Gafur Mas’ud alias AGM, yang sebelumnya sebagai sosok kuat karena petahana pada Pilkada Penajam Paser Utara (PPU) 2024, kini tersandung kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka penerima suap. Sejak pekan lalu, AGM ditahan di Rutan KPK. Membuat kepemimpinannya sebagai bupati PPU periode 2018-2023 kandas di tengah jalan.

Kini, Hamdam yang digambarkan sebagai wakil bupati (wabup) yang dizalimi, muncul sebagai sosok kuat pada Pilkada PPU yang akan dilaksanakan dua tahun lagi. Sejak awal kepemimpinan AGM-Hamdam memimpin PPU, AGM di mata masyarakat memperlihatkan sosok yang berkuasa sendiri. Hamdam, seperti tak diberikan ruang dalam pemerintahan. Sehingga, image wakil bupati yang dizalimi pun muncul.

Pengamat Politik Kaltim Lutfi Wahyudi menilai, image itu menjadi nilai lebih Hamdam kini. Terlebih, masyarakat PPU sudah menyaksikan hubungan bupati dan wakil bupati yang tidak harmonis sejak awal kepemimpinan AGM-Hamdam. Sehingga, image dizalimi bisa dimanfaatkan Hamdam untuk meraih simpati masyarakat.

“Apalagi di berbagai media sosial, berbagai komentar masyarakat PPU justru sangat bersyukur ketika AGM ditangkap. Saya agak sedikit miris melihat fenomena ini. Bukankah dia dipilih oleh mayoritas masyarakat PPU? Ini anomali pilihan dan perilaku masyarakat PPU terhadap AGM,” ungkap Lutfi diwawancarai Kaltim Post, Ahad (16/1).

Hal lainnya, kata akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda itu, pola kepemimpinan AGM selama ini yang justru memunculkan antipati dari masyarakat PPU. Sehingga, hal itu bisa dikapitalisasi sebagai modal politik Hamdam. Dengan menampilkan sosok kepemimpinan berbeda dari yang dilakukan AGM. Hamdam memperlihatkan sosok yang teduh dan bijak.

“Selain itu, sedikit demi sedikit mewujudkan janji politik yang belum bisa diwujudkan AGM. Juga, dapat menjadi modal yang luar biasa untuk menarik simpati pada 2024. Dan yang paling penting adalah, menggalang dukungan dari partai politik,” pesan dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (FISIP) Unmul ini.

Apabila Hamdam gagal memanfaatkan momentum kepemimpinan selama satu tahun ke depan, maka fenomena kepemimpinan petahana yang terputus akan terulang kembali di Pilkada PPU pada 2024 nanti. Sejak PPU berdiri tahun 2002, ada tren bupati petahana gagal melanjutkan kepemimpinannya jadi dua periode. Seperti Yusran Aspar dan Ihwan Datu Adam yang terpilih pada periode 2003-2008, gagal melanjutkan kepemimpinan pada periode kedua.

Pasangan itu dikalahkan Andi Harahap-Mustaqim MZ untuk periode 2008-2013. Selanjutnya, Andi Harahap gagal melanjutkan periode keduanya. Karena Yusran Aspar kembali maju dan berpasangan dengan Mustaqim MZ. Keduanya terpilih untuk periode 2013-2018. Kemudian, Mustaqim MZ yang maju sebagai calon bupati bersama Sofyan Nur (anak Yusran Aspar), juga kandas. Pasangan itu dikalahkan AGM-Hamdam untuk memimpin PPU periode 2018-2023.

“Tetapi, kondisinya ini berbeda. Hamdam itu termasuk bisa merepresentasikan perasaan yang dirasakan masyarakat dan ASN di PPU. Karena dia dinilai sebagai korban pertama dari kesewenangan AGM. Kalau Hamdam dapat mewujudkan itu, dia akan melanjutkan kepemimpinan. Tidak terputus seperti bupati pendahulunya. Tetapi, jika dia gagal melakukan kapitalisasi terhadap pola kepemimpinan yang sebelumnya dilakukan AGM, maka kemungkinan pola satu periode itu, akan terulang kembali. Dan gagal diambil Hamdam,” papar Lutfi.

Hal yang perlu dicermati, sambung dia, sosok Yusran Aspar yang sempat menjabat sebagai bupati, namun gagal melanjutkan kepemimpinannya, dan akhirnya terpilih kembali. Menurutnya, itu terjadi karena masyarakat PPU cenderung membandingkan sosok kepemimpinan Yusran Aspar dan Andi Harahap. Sehingga, merasa tidak puas dan merindukan kembali sosok Yusran Aspar untuk memimpin PPU. “Itu yang berhasil dimunculkan kembali oleh Yusran Aspar. Istilahnya sweet memory,” terang Lutfi.

Akan tetapi, fenomena itu tidak bisa dilakukan pada Pilbup PPU 2018. Setelah munculnya AGM yang dicitrakan sebagai sosok dengan finansial kuat kala itu. Padahal AGM saat itu adalah warga Balikpapan dan juga ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan. Namun bisa terpilih sebagai bupati PPU. Menurut Lutfi, itu adalah fenomena unik dan agak aneh. Yang biasanya hanya terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta.

“Masyarakat PPU ini unik. Seunik riwayat PPU itu sendiri. Ketika menjadi bagian dari Paser, tetapi mereka secara riil lebih dekat dengan Balikpapan. Dan merasa bagian dari Balikpapan. Kemudian AGM mengapitalisasi itu. Bahwa PPU itu adalah Balikpapan Seberang. Sehingga, orang Balikpapan bisa memimpin di PPU,” jelas dia. Apabila Hamdam mampu membendung kerinduan masyarakat akan kepemimpinan Andi Harahap, maka peluang Andi Harahap untuk memunculkan fenomena sweet memory , seperti yang dilakukan Yusran Aspar, mengecil.

Sehingga, peluang Andi Harahap meraih simpati masyarakat jika ingin maju kembali pada Pilkada PPU 2024, diprediksi tidak sebesar 2013 lalu. Apalagi, kondisi Hamdam yang dicap dizalimi AGM, membuat bupati petahana sebelumnya, seperti Andi Harahap dan Mustaqim MZ, kalah start. “Kecuali ada kompetitor baru dan sangat diidolakan di PPU. Itu lain halnya lagi. Bisa jadi muncul, seperti fenomena AGM dengan wujud yang berbeda,” ungkap Lutfi.

Dia melanjutkan, kompetitor baru bisa datang dari luar PPU. Yang kemunculannya sama seperti sosok AGM. Dengan citra kekuatan finansial kuat. Walaupun, ada kemungkinan masyarakat PPU relatif trauma dengan kepemimpinan tokoh muda dan dari luar PPU. Akan tetapi, masyarakat PPU menurutnya tidak terlalu memiliki fanatisme. Karena selama ini, bupati maupun wakil bupati yang terpilih merupakan orang luar PPU. Seperti Yusran Aspar yang saat itu berasal dari Paser, lalu Mustaqim MZ yang sebelumnya berasal dari Samarinda, dan terakhir adalah AGM yang berasal dari Balikpapan.

“Tidak menutup tokoh luar itu yang menang dan bisa mengalahkan Hamdam. Apalagi punya dukungan finansial yang kuat. Dan mampu membangun opini sebagai idola baru di PPU. Karena PPU tidak terlalu fanatik. Artinya, pola yang sama tidak menutup kemungkinan digunakan oleh para kandidat. Khususnya yang dari luar PPU. Untuk meniru keberhasilan dengan menghilangkan kesan jelek dari orang yang tidak terpilih sebelumnya,” jelasnya.

Sonny Sudiar, pengamat politik Unmul lainnya berpendapat, Pilbup PPU 2024 mendatang, akan menjadi magnet bagi tokoh politik luar PPU. Itu dikarenakan wilayah PPU sebagai calon ibu kota negara (IKN) baru. Tokoh politik pusat maupun dari Kaltim, diprediksi akan meramaikan bursa calon bupati maupun wakil bupati PPU pada 2024. “Kalau Andi Harahap dan Mustaqim MZ, yang notabene pernah dalam pemerintahan PPU sebelumnya, mungkin bisa tampil. Tapi, harus dilihat lagi peluangnya bagaimana di 2024 nanti,” katanya.

Sonny melanjutkan, peluang tersebut berdasarkan hasil pemilihan legislatif (pileg) yang digelar bersamaan dengan pemilihan presiden (pilpres) pada 2024 mendatang. Di mana pelaksanaan pileg dan pilpres direncanakan dimulai lebih dahulu, yakni Februari 2024. Kemudian pilkada serentak yang dijadwalkan dilaksanakan pada November 2024.

“Kita lihat, siapa yang akan menguasai kursi di DPRD PPU. Yang akan menjadi rujukan bagi calon untuk mendaftarkan diri ke KPU. Tapi, saya lebih concern dengan munculnya tokoh-tokoh baru di Pilkada PPU 2024. Terutama orang-orang dari pusat, yang ingin menjadi kepala daerah di wilayah IKN,” ujar dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unmul ini.

Peluang tokoh luar PPU untuk maju pada Pilbup PPU 2024 juga terbuka lebar. Bisa pula dari kalangan ASN yang ditunjuk sebagai penjabat (pj) bupati, setelah masa jabatan bupati dan wakil bupati PPU periode 2018-2023 berakhir 19 September 2023. “Apalagi dia punya waktu yang panjang untuk mengoptimalkan kewenangannya sebagai kepala daerah. Untuk meningkatkan popularitasnya di mata publik PPU,” jelas Sonny.

Dia menambahkan, tokoh-tokoh politik yang memiliki keinginan maju pada Pilbup PPU 2024 mendatang, mulai dari sekarang bisa melakukan sosialisasi. Terutama tokoh yang tidak memiliki kekuatan finansial kuat. Sebaliknya, tokoh politik yang memiliki kekuatan finansial kuat, biasanya memilih cara instan. Dengan menggunakan pendekatan transaksional. Biasanya, memulai sosialisasi menjelang pendaftaran calon bupati dan wakil bupati.

“Seperti Hamdam, karena dia kepala daerah, mau enggak mau mulai sekarang sudah bisa tampil. Untuk menarik simpati masyarakat PPU. Karena maju dalam pilkada itu, berkaitan dengan strategi dan kesiapan finansial,” pungkasnya. (kip/riz/k15)