Pembangunan gedung di PPU yang tersangkut kasus suap rupanya belum benar-benar rampung 100 persen hingga saat ini.

 

PENAJAM–Sejumlah temuan diungkap KPK dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud alias AGM. Pada Selasa (11/1), atau sehari sebelum AGM ditangkap di salah satu mal di Jakarta Barat, dia diduga memerintahkan beberapa orang kepercayaannya untuk mengumpulkan uang dari beberapa kontraktor.

Ada dua lokasi yang disebut KPK sebagai tempat pengumpulan uang. Yaitu, salah satu kafe di Balikpapan dan daerah sekitar Pelabuhan Semayang, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Prapatan, Balikpapan Kota. Pengumpulan uang itu melalui peran tersangka Muliadi selaku Plt Sekda PPU dan tersangka Jusman yang menjabat kabid Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU. Jumlah uang yang terkumpul sejumlah Rp 950 juta. NP (orang kepercayaan AGM), kemudian melapor jika uang siap untuk diserahkan kepada AGM. Atas perintah AGM, uang senilai Rp 950 juta dibawa ke Jakarta.

Setibanya di Jakarta, RK, orang kepercayaan AGM di Ibu Kota, menjemput NP dan mendatangi kediaman AGM di Jakarta Barat untuk menyerahkan uang yang dibawanya dari Balikpapan. Tak lama kemudian, AGM mengajak NP dan tersangka Nur Afifah Balqis yang menjabat bendahara umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, mengikuti agenda AGM di Jakarta. Setelahnya, mereka bersama-sama pergi ke salah satu mal di wilayah Jakarta Selatan dengan membawa uang sejumlah Rp 950 juta tersebut.

Tapi atas perintah AGM, Nur Afifah Balqis kemudian menambah uang sejumlah Rp 50 juta dari rekening bank miliknya. Sehingga uang terkumpul sejumlah Rp 1 miliar dan dimasukkan ke dalam tas koper yang sudah disiapkan Nur Afifah Balqis. Ketika AGM, NP dan Nur Afifah Balqis berjalan keluar dari lobi mal, tim KPK pun mengamankan ketiganya dan pihak lainnya beserta uang tunai sejumlah Rp 1 miliar. Bersamaan dengan itu, tim KPK juga turut mengamankan beberapa pihak di Jakarta. Yaitu, tersangka Muliadi, WL (istri Muliadi), dan tersangka Achmad Zuhdi (rekanan/swasta).

Sedangkan tim KPK yang berada di Kaltim, mengamankan SP (orang kepercayaan AGM), AD (orang kepercayaan AGM), tersangka Jusman, dan tersangka Edi Hasmoro (kepala Dinas PU dan Tata Ruang PPU). Selain itu, ditemukan pula uang yang tersimpan dalam rekening bank milik Nur Afifah Balqis sejumlah Rp 447 juta yang diduga milik tersangka AGM yang diterima dari para rekanan. Sejumlah barang belanjaan juga disita. Para pihak yang ditangkap kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan. Hasilnya, KPK pun menetapkan AGM, Edi Hasmoro, Muliadi, Jusman, Nur Afifah Balqis, sebagai tersangka penerima suap. Sementara Achmad Zuhdi sebagai tersangka pemberi suap. Mereka pun ditahan KPK di lokasi berbeda hingga 1 Februari 2022.

“KPK menyayangkan pembangunan proyek infrastruktur yang tujuannya menyejahterakan dan meningkatkan perekonomian rakyat, masih sering menjadi bancakan para pihak yang ingin memperkaya dirinya. Ataupun pihak lain melalui praktik-praktik korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan persnya. KPK juga tengah mendalami dugaan aliran dana kasus suap AGM ke Partai Demokrat. Itu terkait dengan jabatan Gafur sebagai ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan dan calon ketua Demokrat Kaltim. Serta peran tersangka lainnya, Nur Afifah Balqis, sebagai bendahara Demokrat Balikpapan. ”Apakah ada dugaan aliran dana ke partai, itu tentu nanti yang akan didalami dalam proses penyidikan. Tapi, informasi sampai saat ini belum kami dapatkan,” katanya. Dalam perkara tersebut, Afifah ditengarai berperan menampung uang AGM. Uang itu disimpan dalam sebuah rekening atas namanya. Uang dari rekanan proyek tersebut dikelola dan dipergunakan untuk keperluan AGM.

 

PROYEK TERSERET KORUPSI

 

Dua proyek yang dibiayai lewat skema kontrak tahun jamak atau multiyears contract (MYC) di PPU jadi persoalan hukum di KPK saat ini. Yakni, proyek peningkatan Jalan Sotek-Bukit Subur, Kecamatan Sepaku, PPU, dengan nilai kontrak Rp 58 miliar. Satunya lagi adalah pembangunan gedung perpustakaan dan arsip dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar. Proyek yang disebutkan terakhir ini beralamat di Jalan Provinsi, Kilometer 9, Nipahnipah, Penajam, PPU. “Proyek-proyek yang disebut jadi kasus di KPK itu menjadi atensi khusus pemerintah daerah. Kami akan mengkaji mendalam dan berhati-hati karena juga sudah masuk aset-aset pemerintah daerah di sana. Sehingga anggaran negara yang sudah masuk di sana tidak menjadi sia-sia,” kata Wakil Bupati PPU Hamdam ditemui Kaltim Post di ruang kerjanya sebelum salat Jumat, kemarin.

Dia tidak banyak menanggapi berkaitan proyek tersebut, termasuk kebijakan pemerintahan daerah setelah AGM ditetapkan tersangka oleh KPK, Kamis (13/1). Hamdam beralasan, posisinya sebagai wakil bupati yang hanya memiliki kewenangan serba terbatas. Namun, khusus berkaitan progres proyek pembangunan gedung perpustakaan dan arsip, koran ini menghubungi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpustakaan dan Arsip PPU Durajat.

Durajat yang juga kepala Bagian Ekonomi Pemkab PPU menargetkan dua minggu lagi pembangunan gedung tersebut harus selesai dan diresmikan.

“Sebenarnya pindah ke sana pun sudah bisa. Tapi kan belum selesai 100 persen. Saat ini kemajuan pembangunan baru selesai 92 persen,” kata Durajat. Dia menginformasikan, pembangunan gedung tersebut mengalami dua kali adendum. “Pertama adendum volume. Kedua, adendum denda 0,01 persen dari sisa nilai proyek yang Rp 9,9 miliar itu,” katanya.

Dia menolak menandatangani penyerahan proyek pembangunan gedung tersebut apabila belum benar-benar rampung 100 persen. Saat ditanya mengapa proyek tersebut turut disebut-sebut oleh KPK, kata Durajat, karena kontraktornya berinisial AZ (Achmad Zuhdi) tersangkut kasus di KPK bersama AGM, dan empat tersangka lainnya.

Hamdam kemarin mengatakan, ia bekerja berdasarkan hukum, dan karena itu, ia kini tengah melakukan konsolidasi. “Secara hukum saat kepala daerah berhalangan diurus oleh wakil kepala daerah. Karena itu diperlukan pengalihan kewenangan secara hukum pula,” katanya. Dia berharap, Pemprov Kaltim segera menunjuknya sebagai pelaksana harian bupati PPU. Agar banyaknya surat-surat penting yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat segera ditandatanganinya. Bukan hanya surat-surat, lanjut dia, tetapi perlu pula dilakukan pengisian jabatan yang kosong.

Seperti jabatan sekretaris daerah yang ditinggalkan Plt Sekkab PPU Muliadi yang kini ditahan KPK. “Tentu saya baru bisa menyempurnakan semua itu setelah saya menerima mandat berupa SK pelaksana harian bupati PPU. Untuk ini, Bagian Hukum sudah komunikasi intensif dengan Pemprov Kaltim,” tuturnya. Menjawab siapa yang cocok menempati posisi jabatan sekkab, Hamdam meyakinkan bahwa ia adalah putra PPU yang mengetahui siapa yang cocok menempati posisi jabatan itu. “Insyaallah saya sudah punya calon, dan tentu tidak mengecewakan teman-teman,” ujarnya.

Saat wartawan menyebut nama H Tohar, mantan sekkab yang oleh AGM yang sempat dinonjobkan dan kemudian dimutasi jadi kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU, Hamdam mengatakan, itu juga bisa dipertimbangkan. (ari/riz2/k8)