SAMARINDA - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Arifin Tasrif, pada Kamis (13/1) lalu yang menyinggung Ratu Batu Bara seorang pengusaha pertambangan di Kaltim yakni Tan Paulin menjadi pembahasan yang kontroversial. 

RDP itu membahas pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) di Kaltim, menjadi bias karena Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengungkapkan Tan Paulin sebagai Ratu Batu Bara yang perlu diproses hukum oleh aparat, karena banyak infrastruktur yang dibangun Pemerintahan Daerah (Pemda) rusak.

Wakil Ketua Bidang Pertambangan dan Energi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Samarinda Adnan Faridhan menyayangkan atas pernyataan anggota DPR RI tersebut. 

Karena dalam iklim dunia usaha, hal-hal disebut Muhammad Nasir sangat berdampak pada tumbuh kembangnya perekonomian di daerah. Dan, akan mengganggu kepercayaan investor untuk berinvestasi di daerah.

"Tak semestinya imajinasinya untuk menuding tanpa dasar yang jelas. Apalagi kalau hanya gunakan," kata Adnan, Minggu (16/1).

Adnan menilai dalam dunia usaha, kepercayaan dari pihak ketiga sangat penting. Apabila ada pernyataan liar terkait usaha pertambangan tanpa ada bukti maka sangat merugikan para pengusaha. 

Apalagi, penyebutan Ratu Batu Bara di Kaltim sudah merusak fasilitas infrastruktur milik Pemda, maka secara tidak langsung Legislator asal Sumatera tersebut tak mempercayai kinerja daerah, baik dari pemerintahan hingga kepolisian.

"Pemerintahan bersama kepolisian di daerah sudah bekerja sangat maksimal. Justru kalau memang ada bukti ya silahkan disampaikan, jangan justru berbicara tanpa diiringi bukti," jelasnya.

Pada RDP DPR RI dengan Kementerian ESDM  Muhammad Nasir menjelaskan terdapat batu bara yang hilang sebanyak 1 juta ton per bulan, yang diduga dilakukan oleh Ratu Batu Bara. Lalu, harga batu bara yang disebut hilang sebesar Rp 2,5 juta per ton. Kemudian, dicurinya batu bara untuk ekspor, dan menduga telah mengalir uang untuk Kementerian.

Pernyataan tersebut yang menjadi viral dinilai Adnan bahwa merupakan bola panas yang akhirnya ketika tidak dapat dibuktikan menjadi fitnah. Dalam hal ekspor pun sejatinya sistem di Indonesia sudah memiliki regulasi yang berlapis terkait di ESDM, Bea Cukai, maupun Perhubungan. 

"Sehingga pernyataan Legislator (Muhammad Nasir) sangat resisten dan berpotensi akan mengganggu iklim berusaha di Kaltim," jelasnya. (myn)