TANA PASER - Dana hibah yang dikucurkan Pemkab Paser untuk Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) Kampus Paser pada APBD 2020 sekitar Rp 1 miliar, terdapat dugaan korupsi dari hasil penyelidikan jaksa. Bahkan kini Korps Adhyaksa telah melakukan penyidikan, artinya sudah ada tersangka ditetapkan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser Mochamad Judhy Ismono didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Dony Dwi Wijayanto belum mau menyebutkan berapa dan inisial tersangka. Namun dia membenarkan informasi tersebut. "Nanti akan kami rilis data jelasnya," ujar Dony, Kamis (13/1).

Sementara jaksa fokus pada pemeriksaan para saksi dan mendalami keterangan tersangka. Dari informasi yang dihimpun Kaltim Post, dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai Rp 700 juta. Yaitu berupa penyalahgunaan dari dana hibah tersebut.

Ada dugaan penyelewengan dana beasiswa untuk mahasiswa Polnes Paser, yang seharusnya diberikan kepada mahasiswa tapi tidak sepeserpun diterima mahasiswa. Selain itu juga ada dugaan belanja fiktif oleh pengelola keuangan kampus. Jaksa telah memeriksa para saksi yang merupakan mahasiswa dan pengurus struktural kampus tersebut. Diantaranya merupakan pejabat eselon di Pemkab Paser.

"Kejari Paser juga telah menyelidiki dana hibah tahun sebelumnya, tapi tidak ada masalah, hanya yang 2020 ini saja," lanjut Dony. Dony menegaskan penyidikan jaksa terhadap dugaan korupsi Polnes Paser ini, diharapkan tidak mengganggu kegiatan akademis. Pasalnya pendidikan harus tetap berjalan, meskipun terdapat dugaan pelanggaran hukum. Diketahui pada 2022 ini, Pemkab Paser kembali mengucurkan hibah untuk Polnes Paser sekitar Rp 1,8 miliar.

Di pembahasan APBD 2022 tahun lalu, Pemkab Paser sempat ingin menghentikan bantuan hibah ke Polnes Kampus Paser, namun akhirnya diurungkan, DPRD Paser mendukung agar Polnes kembali mendapatkan bantuan.

Sejak pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Kabinet II 2019, ada perubahan kebijakan untuk perguruan tinggi negeri yang masih dibantu oleh pemerintah daerah. Kemendikbud tidak ingin lagi ada skema bantuan yang dikucurkan.

Sementara Polnes Kampus Paser yang sebelumnya bernama Akademik Komunitas (D1) pada 2014, sejak berdiri memang telah menjalin kerjasama dengan Pemkab Paser. Kemudian berubah nama jadi Polnes Kampus Paser karena sudah ada D3 pada 2017 atau disebut Pendidikan di luar domisili (PDD). Dengan pola pembiayaan sharing dengan pemerintah daerah. Kini tengah berproses menuju Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU). (jib)