Rektor Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur, Masjaya memberikan masukan terkait pembangunan ibu kota negara yang baru. Menurut dia pembangunan IKN seyogyanya tidak melupakan daerah penyangga khususnya terkait pembangunan akses jalan dan infrastruktur.

”Kami sudah ada kajian secara tertulis dan akan kami sampaikan kepada Pansus DPR,” kata Masjaya seperti dilansir dari Antara. Masjaya menerangkan, konsultasi publik bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pemindahan IKN baru di Kaltim. Pihaknya mengundang semua rektor baik dari perguruan tinggi negeri, agama, maupun swasta agar aspirasi masyarakat bisa tercantum di RUU.

Sementara itu, Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Uinsi) Samarinda Mukhamad Ilyasin memberikan tanggapan terkait kajian yang ditata dalam RUU IKN yang dinilainya sudah luar biasa. ”Mudah-mudahan kami bisa berperan dengan acuan yang jelas, tidak jadi penonton dan bisa berkontribusi di rumah sendiri,” ucap Ilyasin.

Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Isradi Zainal mengharapkan pemerintah bisa mengambil nama dari simbol Kaltim dalam penetapan IKN. ”Kami mengusulkan nama Paku NagaraPaku dari Suku Paser dan Kutai, sedangkan Nagara dari konsep negara yang disetujui PUPR. Kalau disingkat bisa menjadi visi IKN ke depan,” jelas Isradi Zainal.

Rektor Universitas Tujuhbelas Agustus (Untag) Samarinda Marjoni Rachman meminta pemerintah tidak hanya memberikan anggaran untuk pembangunan IKN baru. Namun, wilayah penyangga di Kaltim juga harus diberikan anggaran. 

”Sekarang infrastruktur di Kaltim amburadul dan yang paling parah itu akses jalan. Ini menjadi keluhan masyarakat. Jangan hanya IKN yang dibangun tapi Kaltim tidak, seluruh wilayah harus merasakan nikmatnya IKN,” harap Marjoni.

Rektor Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Ince Raden menegaskan, nama daerah yang akan dijadikan IKN patut didiskusikan dengan tokoh-tokoh kerajaan di Kukar maupun PPU. Tujuannya, agar bisa menyatukan nama yang diusulkan, sehingga nama itu punya historis. ”Bagaimana agar wilayah-wilayah di Kukar bisa maju dengan adanya IKN baru,” papar Ince Raden. 

Sementara itu, anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) G. Budisatrio Djiwandono mengatakan, daerah penyangga IKN harus diperhatikan pemerintah. Hal itu agar pembangunan tidak hanya fokus di kawasan IKN.

”Pembangunannya jangan hanya dilakukan di 260 ribu hektare lahan calon IKN baru, tapi hal yang juga penting adalah mempersiapkan untuk daerah penyangga,” ujar Budisatrio. Untuk menjadikan daerah penyangga di Kalimantan Timur siap dalam menghadapi IKN baru, kawasan tersebut harus mendapat perhatian pembangunan baik fisik, ekonomi, maupun sumber daya manusia. Pembangunan IKN diminta juga diarahkan di kabupaten/kota yang menjadi penyangga.

”Yakni perhatian mulai dari konektivitas, infrastruktur, hingga persoalan lingkungan hidup. Bahkan, tambang ilegal di sejumlah kawasan di Kalimantan Timur diminta menjadi perhatian serius dan mendesak untuk dibenahi,” papar Budisatrio.

Sebab, menurut dia, meski statusnya sebagai daerah penyangga, jika pertambangan tidak dibenahi, dampaknya diyakini akan terasa hingga ke IKN baru. Dia menambahkan, pengesahan RUU IKN menjadi UU akan dilakukan pekan depan, dengan sejumlah catatan yang telah dibahas Pansus.

 

KEMBANGKAN INFRASTRUKTUR

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) G. Budisatrio Djiwandono menyatakan, pembangunan IKN akan turut meratakan pengembangan infrastruktur di wilayah Kalimantan Timur. ”Kita setuju perlu adanya pemerataan konektivitas dari setiap kabupaten/kota mulai dari Berau sampai Paser yang menjadi pintu masuk tetangga kita dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara,” kata Budisatrio Djiwandono seperti dilansir dari Antara.

Budi menjelaskan, hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak hanya melakukan pembangunan di tanah seluas 260 ribu hektare sebagai tempat berdirinya IKN melainkan juga daerah-daerah penyangga sekitarnya.

Selain itu, pemerintah harus memperhatikan mengenai ketahanan pangan bagi Kalimantan Timur dengan mendatangkan beras, gula, daging, dan lain-lain dari luar Kaltim. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Timur beserta aparatur sipil negara (ASN) yang akan menetap di IKN tidak terganggu ketersediaan pangannya.

”Berapa banyak komoditas yang kita datangkan dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Lampung, ini kita siapkan. Jangan sampai nanti ada jutaan orang PNS yang akan menetap tapi pangannya terganggu,” ujar Budisatrio Djiwandono. Menurut dia, itu merupakan kesempatan untuk melakukan transformasi ekonomi Kaltim yang selama ini bergantung pada minyak, gas, dan batubara. Sehingga, pemerintah serta para stakeholder dapat mulai menyiapkan lahan-lahan lumbung pangan.

”Kita sama-sama mempersiapkan lahan-lahan lumbung pangan yang baru, lahan-lahan sawah yang memiliki pertanian modern, budidaya, dan hortikultura modern, peternakan modern di Kaltim,” jelas Budisatrio Djiwandono. (jpc)