Perampingan pegawai tidak tetap harian (PTTH) dan pegawai tidak tetap bulanan (PTTB) di lingkungan pemerintahan Samarinda sedang berjalan.

 

SAMARINDA–Dipastikan sejauh ini ada 1.009 PTTB dan PTTH yang kontraknya tidak diperpanjang. Selain SK pengangkatan di atas 2019, seperti diketahui sejak 5 September 2019 pemerintah kota telah menerbitkan moratorium atau penghentian pengangkatan bagi PTT.

Plt Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Samarinda Ali Fitri menerangkan, uji kompetensi para pegawai kontrak telah mereka lakukan. Itu demi mengukur kemampuan pegawai tidak tetap di organisasi perangkat daerah (OPD). "Saat ini sedang penataan kembali. ada yang karena kekhususan peraturan. Ada juga yang tidak lulus tapi akan dipanggil karena kebutuhan," jelasnya.  

Jumlah awal pegawai tidak tetap di Samarinda berdasarkan data sebanyak 6.123 orang. Perinciannya, honorer yang terverifikasi 4.910, tidak terverifikasi 204 orang, tidak lolos passing grade 230, dan 1.009 orang merupakan penerima SK di atas 2019. Sementara untuk honorer yang usianya di atas 58 tahun atau memasuki usia pensiun ada 91 orang.

Lebih teknis, Sekretaris BKPSDM Muslimin membeber, pihaknya sedang berproses melakukan evaluasi pegawai yang tidak efektif bekerja dan pegawai yang diangkat di atas 2019. Untuk jumlah pegawai yang terbanyak dipangkas adalah Dinas Lingkungan Hidup, yakni 357 orang. "Tapi dari jumlah itu, 100 orang dipanggil lagi untuk kembali dipekerjakan. Yang dipanggil itu telah mengantongi SK sebelum 2019," tegasnya.

Selain DLH, honorer di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda terbanyak kedua. Dari sekitar 400 jumlah pegawai tidak tetap, dipastikan hanya 195 orang yang bakal diperpanjang. Sementara sisanya dipastikan tidak akan mendapat perpanjangan kontrak. "Berdasarkan analis jabatan di DPRD itu hanya memerlukan 143 orang, sementara yang lulus 195. Jadi ada 52 orang akan disebar ke OPD lain," sambungnya.

Disinggung soal penghematan APBD setelah adanya pengurangan honorer, pria yang juga tokoh olahraga di Kaltim tersebut belum tahu pasti. Sebab, masing-masing besaran gaji di tiap OPD berbeda. "Tentunya Dispora Samarinda dengan DLH tidak sama. Di lingkup DLH saja tukang sampah dengan penyapu jalan nilainya sudah beda," urainya.

Selain karena SK di atas 2019, serta tidak lulus kompetensi, honorer yang usianya di atas 58 tahun dipastikan tidak akan mendapat perpanjangan kontrak. Ada 91 pegawai yang umurnya telah memasuki usia pensiun. "Walau lulus kompetisi, kami tidak akan perpanjang kontraknya. Honorer yang dinyatakan lulus, SK-nya sudah selesai. Tinggal yang tidak lulus kompetisi masih dipertimbangkan," pungkasnya. (asp/dra/k8)