SAMARINDA–Perselisihan lahan Pasar Bengkuring kembali menguak, setelah warga yang diduga memiliki surat kepemilikan lahan memasang plang larangan beraktivitas, salah satunya di area tempat sampah belakang pasar. Aksi tersebut memantik Pemkot Samarinda turun tangan menengahi persoalan warga tersebut dengan pihak perumnas atau swasta selaku pengembang kawasan Perumahan Bengkuring Raya.

Lurah Sempaja Timur Sipriani menuturkan, pihaknya mendapat informasi pemasangan plang larangan aktivitas dari warga yang mengaku memiliki surat kepemilikan lahan pada Sabtu (8/1). Salah satunya dipasang di area bak sampah belakang Pasar Bengkuring. “Karena itu untuk kepentingan warga, kami berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar memindahkan bak sampah ke Jalan Kastela 1,” ucapnya. Dia tak mengetahui duduk permasalahan di sana, namun untuk aktivitas pasar diakuinya tidak masalah dan masih berjalan seperti biasa. “Pasar tetap operasi, hanya bak sampah yang kini di badan jalan,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menuturkan, pihaknya akan memanggil pihak pembangun Perumahan Bengkuring Raya dalam hal ini perumnas untuk klarifikasi. Bahwa dari informasi yang diperoleh, lahan yang diklaim warga tersebut berada dalam site plan pembangunan perumahan, meski untuk lahan ada sebagian fasilitas umum (fasum) yang belum diserahkan ke pemkot. “Kami meminta Kabag Hukum Pemkot Samarinda serta Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) menelusuri sejauh mana kasus perselisihan lahan di sana,” ucapnya.

Dia menyayangkan sikap tim kuasa hukum oleh warga yang diduga pemilik lahan memasang plang, dan menyebutkan lahan berada dalam pengawasan hukum. Bahwa pemasangan plang oleh kuasa hukum tersebut tidak lazim dilakukan. “Kami sikapi dengan serius. Mudah-mudahan tindakan kuasa hukum tidak ada perbuatan melawan hukum di dalamnya,” tutup dia. (dns/dra/k8)